Jimmy Z. Usfunan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Agus Sadiantara; Jimmy Z. Usfunan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.835 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru yang lahir pada amandemen ketiga UUD 1945. Dibentuknya DPD dimaksudkan untuk merubah sistem parlemen Indonesia, yang pada awalnya unikameral dimana kedudukan MPR sebagai lembaga paling tinggi menjadi bikameral yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Pembentukan DPD bertujuan supaya mekanisme check and balances dapat berjalan seimbang antara kebijakan pusat dan daerah. Penulisan ini lebih fokus mengenai proses DPD dalam pembentukan undang-undang yang pada prakteknya DPD memiliki ketimpangan dengan DPR. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Berangkat dari hal tersebut diangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan DPD dalam proses pembentukan undang-undang dan bagaimana kewenangan DPD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Kesimpulan dari penulisan ini, pertama kedudukan DPD masih lemah dalam pembentukan undang-undang, kedua setelah adanya Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 menyetarakan kedudukan DPD, DPR dan Presiden dalam pembentukan rancangan undang-undang dan MK menegaskan pembahasan rancangan undang-undang dalam model Tripartit. Saran dari penulisan ini, pertama pembentuk undang-undang harus memperhatikan kewenangan DPD dibidang legislasi yang diputuskan oleh MK, kedua adanya revisi terhadap pasal 20 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Kata Kunci : DPD, Kedudukan, Pembentukan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi
Management of Royalties for Copyright Local Songs and Music: Implementation and Urgency Yohanes Usfunan; Jimmy Z. Usfunan; Made Aditya Pramana Putra; Ni Wayan Ella Apryani; Leonito Ribeiro
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.30243

Abstract

This study is driven by the ongoing challenges in royalty management arrangements for copyrighted songs and regional music, despite the existence of relevant regulations. In this context, the issues originated from the public’s limited understanding of copyright infringement, as well as a lack of awareness regarding the rights of songwriters and regional musicians to receive royalties. In some cases, songwriters and musicians resort to informal or underhanded agreements concerning the use of respective songs. Therefore, this study aims to thoroughly examine the royalty management policies for copyrighted songs and local music in Indonesia, to emphasize the urgency of royalty management in the sector, and to explore the issue from a human rights perspective. In order to achieve the stated objectives, a normative study approach was utilized, adopting both a legislative approach and legal concept analysis. The obtained results showed that royalty management policies for copyrighted songs and regional music were regulated under Government Regulation 56/2021, implemented through National Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional/LMKN) and Collective Management Institution (LMK). The management of royalties is very important, as it provides benefits not only to creators and related stakeholders but also contributes to the development of music in society. Furthermore, royalty management, as an expression of economic rights, was recognized as part of ECOSOB human rights.