Garuda - Garba Rujukan Digital

DUMPING DAN ANTI-DUMPING SEBAGAI BENTUK UNFAIR TRADE PRACTICE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ni Wayan Ella Apryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.049 KB)

In a global free trade, states often aplly action that is generally called “dumping” as one of the strategies for dominating the market share that resulted in losses against other countries. As countermeasures, states practice antidumping policy that is derived from Article VI of GATT. However this makes not only the practice of dumping but also antidumping as an unfair competition (unfair trade practices) in international trade relations. This writing is aimed to describe the regulation of dumping and antidumping and also to analyze their status under Article VI of GATT.

Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal Ni Wayan Ella Apryani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

About forest fires that occured almost every year in Indonesia, especially in Riau, UUPPLH has regulated them in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h, but in paragraph (2) stipulated provisions on the allowance of forest fires but with restrictions, each regulation containing different human rights. These provisions seem to be the conflict of norm. This study uses normative research methods because it puts the norm system as the object of research. This research aimed to analyze human rights perspective in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h and Article 69 paragraph (2), also the nature of human rights arrangements related to environmental rights and cultural rights in Article 69 paragraph (1) letter h and paragraph (2) UUPPLH. Tentang kebakaran hutan yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia khususnya di Riau, UUPPLH telah mengaturnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, namun pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai bolehnya dilakukan pembakaran hutan namun dengan pembatasan, dimana kedua ketentuan tersebut masing-masing bermuatan HAM yang berbeda. Ketentuan tersebut seakan merupakan norma yang konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebab menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perspektif HAM dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) serta hakikat pengaturan HAM terkait dengan hak-hak atas lingkungan dan hak-hak atas budaya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UUPPLH.

HAK MEWAKILI PEKERJA OLEH SERIKAT PEKERJA DALAM HAL PERUSAHAAN MEMILIKI LEBIH DARI SATU SERIKAT PEKERJA Putu Yogi Pardita; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji mekanisme atau pengaturan mengenai hak untuk mewakili seluruh pekerja oleh serikat pekerja apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam melakukan perundingan PKB diatur pada Pasal 120 yang dimana mengalami konflik norma dengan Pasal 18 KEP.48/MEN/IV/2004. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pengaturan terkait perjanjian kerja bersama antara pekerja dengan pengusaha diatur pada Pasal 116 UU Ketenagakerjaan. Harmonisasi konflik norma pengaturan tentang hak mewakili pekerja oleh serikat pekerja dalam perundingan perjanjian kerja bersama terjadi antara Pasal 120 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 18 KEP.48/MEN/IV/2004 dapat diselesaikan menggunakan teori preferensi hukum yaitu Lex Superior Derogate Lex Inferior, sehingga yang digunakan yaitu Pasal 120 UU Ketenagakerjaan. The purpose of this study is to examine mechanisms or arrangements regarding the right to represent all workers by trade unions if there is more than one union in a company in conducting collective labor agreements in Article 120 which is in conflict with norms with Article 18 KEP.48/MEN/IV/2004. This study uses the normative legal research method with the legislation approach and legal concept approach. Regulations related to collective labor agreements between workers and employers are regulated in Article 116 of the Labour Act. Harmonization of conflicting norms concerning the right to represent workers by trade unions in the collective labor agreement negotiations between Article 120 of the Labour Act and Article 18 KEP.48/MEN/IV/2004 can be resolved using the legal preference theory of Lex Superior Derogate Lex Inferior, so that what is used namely Article 120 of the Labour Act.

BLACKLIST : PENGATURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH I Dewa Made Ary Swanjaya; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pengaturan Blacklist/Sanksi Daftar Hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 serta sejauh mana implementasi prinsip adil dalam pengenaan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengaruhnya pada penyedia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan terkait sanksi daftar hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia dalam proses pemilihan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah serta berpengaruh terhadap kelangsungan usaha penyedia barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam tersebut. This study aims to find out, understand and analyze the Blacklist Sanctions arrangement in LKPP Regulation Number 17 of 2018 and the extent to which the implementation of fair principles in the imposition of blacklist sanctions on government procurement of goods/services and its effect on providers. The method used in this study is a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulations related to blacklist sanctions in LKPP Regulation Number 17 of 2018 need to be improved so that their implementation is effective and efficient and on target. The principle of fairness has not been reflected in the implementation of blacklist sanctions that affect the attitude of providers in the process of selecting participants for the procurement of government goods/services and affect the business continuity of the goods/services providers who are subject to the blacklist sanctions.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Kadek Ariyanti Pratiwi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Artikel ini mempunyai tujuan guna menyediakan pemahaman terkait pengaturan beserta hukum perjanjian dorsement dan pengkajian berbagai bentuk dari perlindungan hukum untuk penyedia jasa endorse kepada gugatan oleh pembeli sebagai pihak ketiga yang merasakan ada kerugian terkait produk yang di-endorse sang pelaku usaha. Penelitian ini, mempergunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menerapkan Teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, kemudian mencatat permasalahan yang ada, kemudian Teknik analisinya menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini Pengaturan mengenai Perjanjian Endorsement diatur melalui KUHPerdata mengingat perjanjian endorsement merupakan bagian dari hukum perikatan/perjanjian. perjanjian endorsement melibatkan pelaku usaha online dengan penyedia jasa endorse yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dan tidak melaksankan tanggungjawabnya sehingga pihak lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Endorsement. ABSTRACT This article has the aim of providing an understanding regarding the arrangements and the law of the dorsement agreement and an examination of various forms of legal protection for endorsed service providers to lawsuits by buyers as third parties who feel there is a loss related to the product endorsed by the business actor. This study uses a normative juridical method and a conceptual approach. The collection of legal materials for this research applies library techniques which are carried out by reading, studying, then noting existing problems, then the analysis technique uses a qualitative descriptive technique. As for the findings from writing this article, arrangements regarding endorsement agreements are regulated through the Civil Code, considering that endorsement agreements are part of the law of engagement/agreement. endorsement agreements involve online business actors with endorsement service providers which give rise to rights and obligations between the two parties that must be fulfilled to achieve the goals in accordance with the agreement that has been made. As if one party violates the agreement and does not carry out its responsibilities so that the other party can file a breach of contract. Keyword: Legal Protection, Businessmen, Endorsement Agreement.

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU SNEAKERS BEKAS Ahmad Syihan Ashiilah; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p07

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan sepatu sneakers bekas dengan perlindungan konsumen, penggunaan sepatu sneakers bekas dan perlindungan konsumen akan dibahas dalam artikel ini, serta akibat hukum dari penjualan sepatu sneakers bekas. Pendekatan studi hukum komparatif dan normatif digunakan dalam tulisan ini. Peraturan perlindungan konsumen tampaknya tidak berbenturan dengan praktik jual beli sepatu sneakers, menurut temuan tulisan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) kegiatan jual beli barang bekas belum diatur dengan baik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab pada kerugian, pencemaran, atau kerugian pelanggan dan harus memberi informasi akurat, transparan serta benar terkait dengan produk yang diperdagangkan Use of used sneakers and consumer protection will be examined in this article, as well as the legal ramifications of selling worn sneakers. A comparative and normative approach to legal study is used in this piece. Consumer protection regulations do not appear to clash with the practice of purchasing and selling sneakers, according to the findings of the writing. In Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Consumer Protection Act) the activity of buying and selling secondhand items has not been properly regulated. According to the Consumer Protection Act, business actors are responsible for loss, pollution or loss to customers and must provide accurate, transparent and correct information regarding the products being traded.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Dion Daffa Athaya; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p17

Salah satu tindak kejahatan yang terjadi pada usia anak-anak yaitu tindak kejahatan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang lebih mengarah ke fisik sehingga dapat mengakibatkan terjadinya luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pengetahuan anak mengenai seksual sehingga anak mudah dibujuk untuk dapat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian penyebab kejahatan seksual pada anak serta menganalisis bentuk dari perlindungan hukumnya untuk dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif berarti menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapatkan yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkann terjadinya kekerasan seksual antara lain faktor individu, faktor lingkungan sosial dan komunitas serta faktor hubungan. Selain itu penulisan ini juga menyimpulkan yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual telah diatur sesuai dengan “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. ABSTRACT One of the crimes that occur at the age of children is sexual crimes. Sexual violence is an act that is more physically directed so that it can result in injury, disability, illness or suffering to others. The cause of sexual violence is the lack of knowledge of children about sexuality so that children are easily persuaded to be able to do something ordered by the perpetrator. This writing aims to examine the causes of sexual crimes against children and analyze the forms of legal protection that can be given to children who are victims of sexual violence in the school environment. The method in this study using a normative legal research method means using an approach by reviewing the legislation. The conclusions obtained are that there are several factors that cause sexual violence, including individual factors, social and community environmental factors and relationship factors. In addition, this writing also concludes that legal protection for children as victims of sexual violence has been regulated in accordance with "Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection".

KERUGIAN PEMBERI JASA ENDORSEMENT DI INSTAGRAM Nareswari Adistania, Ni Putu Ardhia; Apryani, Ni Wayan Ella
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p10

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji komplikasi selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen oleh promosi penawaran endorsement yang merugikan konsumen melalui aktivitas sosial media yakni penawaran dalam pesan di Instagram. Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian yakni hukum normatif yang mendeskripsikan data konkrit yang terjadi dari penawaran secara online melalui sosial media di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bentuk penawaran endorsement di sosial media yang berada di Instagram tentu kaitannya mengenai perkembangan teknologi yang dengan mudahnya menawarkan dan mengirim barang tersebut secara gratis dengan beberapa keuntungan atau timbal balik kepada konsumen. Mengenai minimnya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen menempati posisi yang lemah terkhususnya pada penipuan secara online di Indonesia. Oleh karena itu konsumen yang akan menerima barang tersebut harus memahami terkait produk yang akan ditawarkan serta perlu adanya edukasi bagi para pelaku usaha agar semakin cerdas mengetahui hak dan kewajiban sebagai penjual ataupun pihak yang akan diberikan barang tersebut. ABSTRACT The article is to research more about the further complications regarding legal protection for consumers who against the promotion of endorsement offers that consumers through social media activities, namely offers in messages on Instagram. The absence of balanced protection results in consumers being in a weak position especially in online fraud in Indonesia. This research uses normative legal research which explain the obtained data from online offers through social media on Instagram. In research on endorsement promotions in social media, namely Instagram, it is certainly related to technological advances which easily offer and send these items for free to consumers. Therefore, this research is for the consumers who will receive these stuff to understand the product that will be offered and to provide education and solutions for business actors are the smarter about their rights and obligations as a seller or part that who will be given the stuff.

KETENTUAN SANKSI TILANG BAGI PELANGGAR TIDAK SESUAI ARAH PERJALANAN DAN MELEWATI BATAS KECEPATAN PADA JALAN TOL Suparta Yasa, Kadek Putra Dwi; Apryani, Ni Wayan Ella
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p12

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Jalan dan PP Jalan Tol sebagai aturan pokok, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagai aturan organik sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR 2014, dan Permen PUPR 2015. Sedangkan terhadap pengadaan pembangunan jalan tol diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang disempurnakan melalui PP Pengadaan Tanah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol. Bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan akan dikenakan wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup serta secara khusus atas pelanggar melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur UU LLAJ dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. ABSTRACT The purpose of this study was conducted to analyze related to the provision of fines for violators who do not comply with the direction of travel and exceed the speed limit on toll roads. "The research method used is normative research method with statue approach and conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for the implementation of road facilities on toll roads is in several statutory provisions such as the Road Law and PP Toll Roads as the main rules, then in practice there are derivative rules as organic rules as stipulated in the provisions of the 2014 PUPR Ministerial Regulation, and PUPR Ministerial Regulation 2015. Meanwhile, the procurement of toll road construction is regulated in Presidential Decree No. 36 of 2005 which was refined through PP Land Acquisition. Furthermore, based on this then related to the provision of fines for violators not following the direction of travel and exceeding the speed limit on toll roads regulated in the PP Toll Road provisions. Violators who do not comply with the direction of travel will be subject to the obligation to pay a fine of twice the toll fare for the farthest distance on a toll road section with a closed system and specifically for violators exceeding the speed limit on toll roads stipulated in the LLAJ Law, which shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiahs)”.

Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital Premana, I Nyoman Jati; Apryani, Ni Wayan Ella
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2384

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum yang dilakukan oleh trader apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital dan juga bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan oleh trader jika terjadi sengketa dalam investasi aset digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menelaah aturan-aturan, norma, doktrin yang terkait dengan topik permasalahan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum preventif, melalui Pengawas Berjangka Komoditi didasari oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112, serta dalam upaya hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh trader jika bermaksud untuk mendapatkan haknya kembali (ganti kerugian) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPerdata serta dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata ke pengadilan negeri yang kedudukannya berada di daerah trader tinggal atau dengan penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif yang bisa ditempuh oleh trader.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search