Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

AFFECTING FACTORS TRANS LAND FUNCTION IN BALI I Wayan Sudemen; Ketut Darma
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 2022: Vol. 15, No. 1, Februari 2022 (pp.1-161)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JEKT.2022.v15.i01.p08

Abstract

Agricultural land conversion is one of the phenomena of changing agricultural land become non-agricultural as a result of development carried out by the government, private and public that alone. Destination in study this is identify factors that influence land use change in Province Bali. This study uses a quantitative approach using analytical tools panel data regression which is a combination of time series or time series data and cross section data. The results showed that The occurrence of conversion of paddy fields in regencies/cities in Bali Province is influenced by by total population, GDP per Capita and share Agriculture to GRDP. It turns out development total population whose influence significant with level real 95% (? = 5%), moderate which other non-significant .
(Program Kemitraan Masyarakat) Pembinaan Sistem Akuntansi Lpd Desa Pekraman Duda Kabupaten Karangasem Ida I Dewa Ayu Manik Sastri; Luh Kade Datrini; Ni Nyoman Rusmiati; I Wayan Sudemen
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (990.718 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan pengurus dan prajuru desa agar membuka diri untuk menerima perbaikan yang harus dilakukan sehubungan perkembangan LPD. Bentuk pengabdian pada masyarakat di LPD ini dilaksanakan dengan melakukan penataan sistem akuntansi LPD, memberikan masukan pemikiran akan pentingnya sistem akuntansi yang memadai melalui rapat pengurus untuk bersama-sama membangun LPD sebagai soko guru perekonomian pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem akuntansi pengeluaran kas atas kredit pada LPD Desa Pakraman Duda: a) Fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas atas kredit adalah Bagian pemasaran dan analisis kredit, Bagian administrasi, Bagian umum dan Tata Usaha serta Bagian kasir. b) Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas atas kredit adalah Bukti Kas Keluar. c) Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas atas kredit adalah Mutasi kas, Jurnal harian serta Rekapitulasi mutasi harian. 2) Sistem akuntansi pengeluaran kas atas tabungan pada LPD Desa Pakraman Duda: a) Sistem akuntansi pengeluaran kredit pada LPD desa pakraman Duda pada praktinya ada 2 yaitu dengan cara nasabah datang sendiri kekantor atau dengan cara jemput bola. b) Fungsi atau bagian yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas atas tabungan adalah Kolektor dan Bagian Umum, Bagian Kasir dan Bagian Dana. c) Dokumen yang digunakan dalamp rosedur pengeluaran kas atas tabungan adalah Bukti kas keluar. d) Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas atas tabungan adalah Jurnal harian, Neraca dan Rekapitulasi mutasi harian tabungan. Kata kunci: Masyarakat desa; pengabdian masyarakat; sistem akuntansi
Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Komang, Ema Marsitadewi; I Wayan Sudemen
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 9 No. 1 (2025): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v9i1.92280

Abstract

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah serta rentan terhadap dinamika ekonomi global, bencana, dan krisis social. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif. Data dikumpulkan dari 57 jurnal yang terindeks di SINTA 1 hingga SINTA 6, yang diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dengan kata kunci "intervensi pemerintah+kemiskinan" dan "kebijakan+kemiskinan." Seluruh artikel jurnal kemudia di coding dan hasil coding divusalisasikan dengan mind mapping. Analisis data dilakukan melalui perangkat lunak NVivo. Temuan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat diamati pada dua tingkat pemerintahan: pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung mengadopsi kebijakan makro yang bersifat universal, sedangkan pemerintah daerah lebih terlibat dalam intervensi mikro yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan local. Perbedaan ini juga terlihat pada skala intervensi dan sumber daya, di mana pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk meluncurkan program berskala besar, sementara pemerintah daerah lebih fleksibel dalam merespons kondisi lokal. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat penting untuk pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemetaan yang lebih sistematis terkait pola intervensi pemerintah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di masa depan.
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Ni Made Heryani Dian Indraswari; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 2
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i2.79

Abstract

The Planning Agency of Bangli Regency plays a role in formulating development plans to realize the New Era of Bangli. However, this institution faces obstacles in the form of limited human resources and insufficient regional funds, which hinder the planning process. Therefore, this study aims to review and analyze human resource performance and budgeting as important factors in supporting the achievement of the New Era of Bangli. This study uses a type of qualitative research using data analysis techniques, namely Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclussion Drawing/Verifying which connects events and describes phenomena in the field that are the topic of research through observation, interviews, and documentation and uses organizational performance theory from Kumorotomo with 4 indicators, namely Efficiency, Effectiveness, Fairness, and Responsiveness. The results of the study show that Human Resources (HR) in the Regional Development Planning Agency cannot be fully said to be in accordance with the Efficiency and Effectiveness indicators because of the inhibition in the development planning process due to the delay in SIPD verification and lack of training in planning. Meanwhile, budgeting has been said to be running quite well because of the allocation of funds used according to needs in the formulation of programs and activities.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAGUS AGRO PELAGA DI DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG I Wayan Gede Suryantika; I Wayan Sudemen; Anak Agung Gde Brahmantya Murti
Journal of Contemporary Public Administration 129-141
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.5.2.2025.129-141

Abstract

Bagus Agro Pelaga is a tourism destination located in Badung Regency, particularly in the North Badung area. This destination utilizes the agricultural environment as a tourism attraction. In examining efforts to realize agro-tourism development, this study discusses the implementation of collaborative governance in the development of Bagus Agro Pelaga tourism destination in Pelaga Village, Petang District, Badung Regency. Collaborative governance is considered a new paradigm for addressing diverse issues in complex societies, with a fundamental principle emphasizing equality of relationships among stakeholders from the government, private sector, and community. This study aims to analyze the development of the Bagus Agro Pelaga tourism destination. The research employs a qualitative approach, with data collected through direct observation, interviews with relevant stakeholders including the Badung Regency Tourism Office, the management of  Bagus Agro Pelaga, and local communities and documentation studies related to the development of Bagus Agro Pelaga. The findings indicate that collaborative governance in the development of  Bagus Agro Pelaga has been implemented, but has not yet been fully optimized in all aspects. Initially originating from the agricultural sector, the area was later developed into an agro-tourism destination in response to the limited economic returns from agriculture, with the early roles of the government and local community remaining relatively limited. From an institutional perspective, there is no specific institution that functions as a mediator for collaboration among stakeholders, resulting in management that remains predominantly independent and led by the private sector. Leadership relations between the government and the management are relatively well established, as reflected in the active role of the government in regulation and training, as well as the management’s commitment to empowering the local community. The collaborative process demonstrates progress through dialogue and the creation of mutual benefits; however, it continues to face challenges related to stakeholder commitment and shared understanding. Overall, the development of  Bagus Agro Pelaga has had a positive impact on the local economy and community welfare, although stronger, more systematic, and sustainable collaborative mechanisms are still required.
Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan melalui Pendampingan di Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Antarini, Lilik; I Wayan Sudemen; Victorius Adventius Hamel
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v10i1.27977

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor sebagai penyumbang devisa terbesar di Provinsi Bali. Saat ini pengembangan wisata berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan agar pariwisata terus berkembang dengan memperhatikan lingkungan. Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata di Desa Lebih yaitu partisipasi masyarakat dan belum optimalnya partisipasi POKDARWIS. Metode yang dilakukan yaitu dengan Focus Group Disscussion (FGD) yang dilakukan kepada Pemerintah Desa, Kelompok Dasar Wisata (POKDARWIS) dan Masyarakat Desa Lebih. Hasil FGD menunjukkan bahwa Desa Lebih tidak hanya memiliki potensi wisata bahari, tetapi juga potensi hutan desa yang belum tergara secara optimal. Namun demikian, pengembangan objek wisata masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi yang berdampak pada pencemaran lingkungan serta belum tersedianya regulasi lokal yang mengatur tata kelola pariwisata desa. Capaian program ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan POKDARWIS dalam diskusi perencanaan pariwisata dan munculnya sejumlah gagasan pengembangan wisata. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi awal berupa kebutuhan penyusunan regulasi desa dan penguatan kelembagaan POKDARWIS sebagai langkah awal pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar.