Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Partisipasi Masyarakat Dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Ni Putu Anjelina; Lilik Antarini; Nyoman Sumawidayani
Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Volume 27 Nomor 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/aamama.v27i1.229

Abstract

Quality Family Villages (Kampung KB) aim to improve the quality of Human Resources by emphasizing strengthening family and community institutions. In an effort to realize this goal, active community participation is needed in various existing activity groups (Poktan). Community participation in Poktan BKB, BKR, and BKL has reached 100%, while the other two Poktan, namely PIK-R, amounted to 5.69% and UPPKA with the lowest percentage, only 2.88%. This research aims to determine community participation in the Quality Family Village activity group (Poktan) in Penarungan Village, Mengwi District, Badung Regency. This research uses a qualitative descriptive research approach, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The unit of analysis in this research was 14 informants consisting of the Head of Penarungan Village, Chair of the Penarungan Village KB Village Working Group, Penarungan Village KB Village Extension Officer, KB Village Poktan Cadre, and Community Members of the KB Village Poktan. Community participation in this research is assessed from participation during decision making, implementation, receiving benefits, and evaluation. The results of the research show that community participation in the Quality Family Village Poktan in Penarungan Village is still not optimal. At the implementation stage, community participation only took part in activities that were integrated with Poktan so that PIK-R and UPPKA Poktan had a low percentage of participation because integrated activities also had low participation. There are several obstacles that hinder community participation, such as low public awareness, minimal funding for Poktan, and limited data.
Implementasi Kebijakan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Adat Mandiri di Desa Adat Sanur Made Gede Satya Narayana Maharatha; I Wayan Mirta; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 8 No. 3 (2024): October
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v8i3.86145

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Desa Sanur telah memiliki BUPDA dengan beberapa potensi yang dimiliki.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan baga utsaha padruwen desa adat (bupda) sebagai upaya mewujudkan desa adat mandiri di Desa Adat Sanur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar wawancara. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Baga utsaha padruwen desa adat (BUPDA) sebagai upaya mewujudkan desa adat mandiri di desa adat Sanur belum optimal dari segi komunikasi dan struktur birokrasi. Terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi untuk menjalin kerjasama dan prosedur kerja (Standard Operating Procedures). Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan yaitu pertama, memperkuat dalam pengembangan Kawasan DTW di Desa Adat perlu dilakukan audiensi dengan pihak instansi pemerintah dan swasta. Kedua, menjalin kerja sama atas pengelolaan beberapa lahan dengan sifat tidak saling merugikan. Ketiga, memberikan fasilitas panduan dan SOP pelaksanaan program serta bimbingan teknis pendampingan Program kepada BUPDA, serta Kesadaran masyarakat Adat untuk bantu menyuarakan bahwa fungsi dari BUPDA sangat penting untuk menunjang kesejahteraan Krama (Masyarakat) Adat.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Nyoman Sumawidayani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13594

Abstract

Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang rnenjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat rnerupakan lernbaga adat yang dapat rnenarnpung kegiatan sosial, budaya dan keagarnaan rnasyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat rnendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih menggalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaa dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan Good Local Governance di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Ni Made Heryani Dian Indraswari; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 2
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i2.79

Abstract

The Planning Agency of Bangli Regency plays a role in formulating development plans to realize the New Era of Bangli. However, this institution faces obstacles in the form of limited human resources and insufficient regional funds, which hinder the planning process. Therefore, this study aims to review and analyze human resource performance and budgeting as important factors in supporting the achievement of the New Era of Bangli. This study uses a type of qualitative research using data analysis techniques, namely Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclussion Drawing/Verifying which connects events and describes phenomena in the field that are the topic of research through observation, interviews, and documentation and uses organizational performance theory from Kumorotomo with 4 indicators, namely Efficiency, Effectiveness, Fairness, and Responsiveness. The results of the study show that Human Resources (HR) in the Regional Development Planning Agency cannot be fully said to be in accordance with the Efficiency and Effectiveness indicators because of the inhibition in the development planning process due to the delay in SIPD verification and lack of training in planning. Meanwhile, budgeting has been said to be running quite well because of the allocation of funds used according to needs in the formulation of programs and activities.