Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : LAW REFORM

PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) Budi Evantri Sianturi; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.805 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15873

Abstract

Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, danĀ  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.
EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Maharsidewi Kusharyani; Budi Santoso; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.993 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15841

Abstract

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.