Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Indarja Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Fauziah Fadila; Indarja Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.851 KB)

Abstract

Partai Politik merupakasarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam penngelolaan negara, dalam menjalankan perannya sering dijumpai konflik internal Partai Politik, salah satu konflik yang ada pada saat sekarang ini adalah konflik internal Partai Demokrat dimana adanya Kongres Luar Biasa Partai demokrat sehingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, penyelesaian konflik internal PartaI Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KABANJAHE DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT KARO DI KABUPATEN KARO Imka Ovarika Br Silaban; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.635 KB)

Abstract

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan di desa atau kelurahan. Pada kabupaten karo, khususnya kecamatan Kabanjahe melakukan pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat yang berdiri sebagai wadah untuk berdiskusi, melestarikan budaya, menyelesaikan permasalahan di masyarakat karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe, hambatan serta upaya kecamatan Kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, deskriptif analitis, dan data sekunder, dimana pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan wawancara serta dianalisis dengan data kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa kecamatan Kabanjahe memiliki salah satu kegiatan yakni pembinaan terhadap sanggar seni, dimana bentuk pembinaannya berupa anggaran, kelebihan, dan kekurangan kegiatan melalui koordinasi. Kemudian hambatan dalam pembinaan sangar seni yaitu belum bisa tepat waktu ketika latihan dan upaya yang dapat dilakukan yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, dimana anggota yang terlambat dapat menyesuaikan dengan yang lainnya.
PENGUATAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA UTAMA YANG INDEPENDEN Wina Farida Mirawati; Amalia Diamantina; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.139 KB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara utama yang independen bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangannya diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 10, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu diperkuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan kewenangan BPK berdasarkan Undangan – Undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diperkuat dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan BPK dalam memperkuat kewenangannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode pengumpulan data studi pustaka Kemudian dianalisis secara kualitiatif. Hasil penelitin ini yaitu permasalahan yang mengurangi independensi BPK adalah Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dan pengenaan ganti kerugian negara, karena Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh APIP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPK melakukan beberapa upaya diantaranya memperkuat perundang-undangan yang ada dan menyusun rencana setrategis.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MAGELUNG KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Meilinda Dwi Haryati; Untung Sri Hardjanto; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.981 KB)

Abstract

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan Pembangunan Desa diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa meliputi Pembangunan fisik yaitu pembangunan yang dapat dilihat dengan mata. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peruntukan, pelaksanaan, pembiayaan dan faktor hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan metode penyajian data tersusun secara sistematis hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah peruntukan pembangunan fisik dapat ditinjau dari sektor ekonomi adanya pasar desa, sektor sosial dibangunnya jalan, sektor demografis adanya pembangunan jalan gang, dan sektor pendidikan adanya sekolah dan perpus desa, perencanaan pembangunan fisik dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrengbangdes) dimulai dari tingkat RT, RW kemudian tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Nasional, pelaksanaan pembangunan sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang baik di Desa Magelung dan terealisasinya segala program yang sudah direncanakan seperti pembangunan jalan tani di Dusun Sadang, pembangunan rabat beton di Dusun Kuangsan, pembangunan senderan jalan di Dusun Rejomulyo, pembangunan gorong-gorong di Dusun Hargomulyo, dan pembangunan penerangan jalan di Desa Magelung, pembiayaan terkait program tersebut bersumber dari Dana Desa, faktor hambatan pelaksanaan pembangunan Desa muncul dari faktor hambatan intern dan faktor hambatan ekstern.
IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KESUGIHAN KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP Nanda Ayu Pangesti; Indarja Indarja; Diastama Anggita Ramadhan
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.753 KB)

Abstract

Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kesiapan aparatur pemerintah desa diharapkan mampu menjadi landasan bagi Aparatur Pemerintah untuk menentukan berhasil tidaknya Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma ketatanegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip Transparansi, Partisipasi , Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Akuntabilitas, Bervisi Strategis, dan saling berkaitan. Faktor penghambat Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan diantaranya Faktor Kemampuan Aparatur. Kurangnya Sarana Prasarana dan Kedisplinan Aparatur Pemerintah Desa, Adapun Faktor pendukung Aparatur Pemerintah Desa diantaranya adalah Transparansi pemerintahan, serta Kerja sama dan komunikasi.
TTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINDAGKOP DAN UKM) DALAM PENATAAN PASAR PODOSUGIH KOTA PEKALONGAN Navira Saras Kemala Sri; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.236 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih dan hambatan serta upaya dalam mengatasinya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deksriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara berdasar pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindagkop dan UKM dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hasil penelitiannya adalah bahwa penataan Pasar Podosugih meliputi penataan tempat berjualan berdagang, penertiban pedagang kakilima, penjual makanan terbuka, keamanan dan kebersihan pasar, sarana prasarana, dan perlindungan hak konsumen. Upaya yang dilakukan Dindagkop dan UKM dalam mengatasi hambatannya meliputi mewujudkan pasar yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman, dan terpelihara, pemenuhan sarana prasarana pasar termasuk pedagang kaki lima, penataan bagi penjual makanan terbuka, dan penataan area khusus perokok.
PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI JUDICIAL PREVIEW Devi Yulida; Ratna Herawati; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.445 KB)

Abstract

Kewenangan MK dalam melakukan judicial review undang-undang pengesahan perjanjian internasional masih menjadi perdebatan karena undang-undang pengesahan perjanjian internasional memiliki karakteristik khusus sebagai undang-undang yang memenuhi unsur formal, tetapi tidak secara materiil, sehingga pengujian konstitusionalitasnya memeerlukan mekanisme khusus yakni melalui juidial preview. Penerapan judicial preview oleh MK Indonesia perlu memperhatikan terkait kewenangan MK yang perlu ditegaskan secara yuridis. Legal standing pengujian diberikan kepada DPR dan hanya perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang saja yang wajib melalui mekanisme judicial preview, pengujian konstitusionalitas melalui judicial preview menggunakan kriteria konstitusionalitas yang sama dengan penilaian konstitusionalitas undang-undang yang bersumber dari hukum nasional. Perluasan kewenangan MK dalam melakukan judicial preview nantiya harus diikuti dengan adanya Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam mekanisme pengujiannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN TRANSPORTASI Elva Novitasari; Indarja Indarja; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.111 KB)

Abstract

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Perhubungan adalah melakukan penataan transportasi di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penataan transportasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penataan transportasi di Kota Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan sebagai pengawas (evaluator). Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan penataan transportasi antara lain: adanya beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang dihadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator, masih menemui kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengevaluasi dan memperbarui  kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan bagi angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang win-win solution antara masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum.  Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.
TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018) Alif Fary Novyan; Fifiana Wisnaeni; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.62 KB)

Abstract

Pilkada Serentak Tahun 2018 telah usai diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah banyaknya calon kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap fenomena ini terjadi diskursus terkait keabsahan status calon kepala daerah tersangka dalam tahapan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah dan konsekuensi hukum calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka menjadi kepala daerah. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon kepala daerah berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah adalah sah sebagai peserta Pilkada, tidak dapat mengundurkan diri, dan tidak dapat diganti. Terhadap calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka, konsekuensi hukumnya adalah, pertama tetap dilantik sebagai kepala daerah. Kedua, bila penetapan tersangka disertai dengan penahanan, maka setelah dilantik segera untuk diberhentikan sementara. Ketiga, setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dinyatakan bersalah akan diberhentikan sebagai kepala daerah dan bila tidak terbukti bersalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan diaktifkan kembali sebagai kepala daerah.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 MELALUI E-VOTING Dicky Aries Pratama; Indarja Indarja; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.774 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara e-voting dengan KTP elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades e-voting tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui e-voting melalui 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang menggunakan metode sistem pemindaian optic, sistem Direct Recording Electronic (DRE) dan internet voting. Faktor pendukungnya adalah menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.
Co-Authors Alif Fary Novyan Amalia Diamantina Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Devi Yulida Diastama Anggita Ramadhan Dicky Aries Pratama Elva Novitasari Fauziah Fadila Imka Ovarika Br Silaban Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Meilinda Dwi Haryati Mia Murti Rahayu Nanda Ayu Pangesti Navira Saras Kemala Sri Rahmad Wiradinata Sekar Anggun Gading Pinilih Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Wina Farida Mirawati Windy Shafira Ananditya