Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG Febrian Rizky Nuari; Amalia Diamantina; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.991 KB)

Abstract

Kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang harus diawasi oleh pengawas perikanan. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam membantu kegiatan pengawasan perikanan yang tergabung dalam suatu kelompok yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS). Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kota Semarang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh POKMASWAS ini berupa pemberian informasi, laporan, dan pengaduan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan dan kendala yang dihadapi oleh POKMASWAS ini yaitu, masih adanya rasa takut dalam mengawasi kegiatan perikanan tersebut, dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI Faris Abrar Firdaus; Amalia Diamantina; Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.749 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saran dari penulis yaitu peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KABANJAHE DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT KARO DI KABUPATEN KARO Imka Ovarika Br Silaban; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.635 KB)

Abstract

Kecamatan memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan di desa atau kelurahan. Pada kabupaten karo, khususnya kecamatan Kabanjahe melakukan pembinaan terhadap kegiatan lembaga adat yang berdiri sebagai wadah untuk berdiskusi, melestarikan budaya, menyelesaikan permasalahan di masyarakat karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tugas dan fungsi kecamatan kabanjahe, hambatan serta upaya kecamatan Kabanjahe dalam pembinaan lembaga adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, deskriptif analitis, dan data sekunder, dimana pengumpulan datanya bersumber dari kepustakaan dan wawancara serta dianalisis dengan data kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa kecamatan Kabanjahe memiliki salah satu kegiatan yakni pembinaan terhadap sanggar seni, dimana bentuk pembinaannya berupa anggaran, kelebihan, dan kekurangan kegiatan melalui koordinasi. Kemudian hambatan dalam pembinaan sangar seni yaitu belum bisa tepat waktu ketika latihan dan upaya yang dapat dilakukan yakni tetap melaksanakan latihan sesuai jadwal, dimana anggota yang terlambat dapat menyesuaikan dengan yang lainnya.
TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KENTONG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA Adinda Dwi Meilian; Amalia Diamantina; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.995 KB)

Abstract

Tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dala pembangunan desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selain itu juga untuk mengetahui faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan Kepala Desa Kentong dalam menghadapi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang didapat dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong sudah dilaksanakan cukup baik seperti Kepala Desa melakukan pembangunan pujasera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kentong. Hal ini dapat dilihat dari aspek perencanaan yang selalu melibatkan masyarakat setempat untuk bermusyawarah mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan, aspek pelaksanaan selalu melibatkan masyarakat untuk gotong royong melaksanakan pembangunan, serta aspek pengawasan dan pemantauan.
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN TERHADAP NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG Salsabilla Dzulqarnain; Fifiana Wisnaeni; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.736 KB)

Abstract

Nelayan kecil merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi. Maka dari itu, nelayan kecil ini diberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaannya melalui pemberian jaminan risiko penangkapan ikan. Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaanya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang sudah diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, masih ditemukan penghambat dalam pelaksanaannya seperti nelayan kecil ini sudah lampau umurnya dari batas persyaratan untuk mendapatkan jaminan risiko tersebut, sehingga oleh Dinas Perikanan Kota Semarang disarankan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
PENGUATAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA UTAMA YANG INDEPENDEN Wina Farida Mirawati; Amalia Diamantina; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.139 KB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara utama yang independen bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangannya diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 10, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu diperkuat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan kewenangan BPK berdasarkan Undangan – Undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diperkuat dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan BPK dalam memperkuat kewenangannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode pengumpulan data studi pustaka Kemudian dianalisis secara kualitiatif. Hasil penelitin ini yaitu permasalahan yang mengurangi independensi BPK adalah Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dan pengenaan ganti kerugian negara, karena Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh APIP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPK melakukan beberapa upaya diantaranya memperkuat perundang-undangan yang ada dan menyusun rencana setrategis.
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA Arina Nafida Rahma; Lita Tyesta ALW; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.156 KB)

Abstract

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang dijadikan destinasi wisata bagi orang asing, sehingga tidak sedikit pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di Yogyakarta. Penegakan hukum keimigrasian yang terdiri dari pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia yang terdiri dari pengawasan lapangan dan pengawasan adminsitratif, sedangkan penindakan keimigrasian yang dilakukan adalah tindakan administratif yaitu deportasi dan pengenaan biaya beban. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari perilaku warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Putri Budiyanti; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.555 KB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menimbulkan perbedaan dalam penegakaan hukum oleh lembaga ketenagakerjaan dan lembaga imigrasi dalam menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Tujuan dari penelitian ini: 1) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi TKA yang bekerja di Indonesia 2) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi WNA yang melakukan perkawinan, 3) mengetahui berbagai kendala Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP bagi WNA yang bekerja atau melakukan perkawinan dengan WNI di Semarang.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberian ITAP diberikan kepada TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham (investor). Sedangkan ITAP yang diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNImelalui permohonan dengan membawa kutipan akta. Dalam hal Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data WNA yang  dilakukan secara online, membuat Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang masih memerlukan penyesuaian perubahan sistem. Antisipasi yang dilakukan pihak Keimigrasian adalah menambah petugas dalam meningkatkan sistem pengawasan bagi WNA.
TTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINDAGKOP DAN UKM) DALAM PENATAAN PASAR PODOSUGIH KOTA PEKALONGAN Navira Saras Kemala Sri; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.236 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih dan hambatan serta upaya dalam mengatasinya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deksriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara berdasar pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindagkop dan UKM dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hasil penelitiannya adalah bahwa penataan Pasar Podosugih meliputi penataan tempat berjualan berdagang, penertiban pedagang kakilima, penjual makanan terbuka, keamanan dan kebersihan pasar, sarana prasarana, dan perlindungan hak konsumen. Upaya yang dilakukan Dindagkop dan UKM dalam mengatasi hambatannya meliputi mewujudkan pasar yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman, dan terpelihara, pemenuhan sarana prasarana pasar termasuk pedagang kaki lima, penataan bagi penjual makanan terbuka, dan penataan area khusus perokok.
TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Nadia Ayu Febriani; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.408 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan serangkaian program terkait substansi perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki 6 (enam) divisi yang memiliki pelaksanaan program kerjanya sendiri sendiri. Keenam divisi tersebut adalah Divisi Monitoring dan Evaluasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, Divisi Data dan Informasi, Divisi Mediasi dan Divisi Kemitraan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu terdapat hambatan substansi hukum, hambatan struktural, dan hambatan kultural.
Co-Authors Adinda Dwi Meilian Amiek Soemarmi Arina Nafida Rahma Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Faris Abrar Firdaus Febrian Rizky Nuari Imka Ovarika Br Silaban Indarja Indarja Lita Tyesta ALW Maria Angelia Silalahi Nadia Ayu Febriani Navira Saras Kemala Sri Nur Afin Trionawan Putri Budiyanti Retno Saraswati Salsabilla Dzulqarnain Sekar Anggun Gading Pinilih Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Wina Farida Mirawati