Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Administrative Law & Governance Journal Jurnal Hukum Prasada JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*,
Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University
Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo Agung Budhi Larasati; Pujiyono Pujiyono; Muhamad Azhar
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i1.121-135

Abstract

Kabupaten Wonosobo adalah kawasan konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 3672K / 30 / MEM / 2017 Tentang Penentuan Wilayah Pertambangan di Jawa dan Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pendekatan penal dan solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum atau peninjauan terhadap peraturan terkait penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tambang galian C dilakukan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (AUPB) DI KANTOR KELURAHAN SELOKATON, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL Donnie Prasetyo; Nabitatus Sa’adah; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.325 KB)

Abstract

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial transparan dan bersifat adil. Oleh karena itu dianggap sangat penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton dan bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton sebagai lembaga pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai bentuk kerjasama antara Kelurahan Selokaton dengan masyarakat Kelurahan Selokaton untuk menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat mewujudkan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap masing- masing masyarakat Kelurahan Selokaton. Kemudian akan dijelaskan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton yang dapat sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton tersebut sangat dibutuhkan oleh Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB.
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aga Natalis*, Budi Gutami, Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.102 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Mengetahui Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau , dan Mengetahui penegakan saksi administratif terhadap pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal mining terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Nanga Mahap, dan Kecamatan Nanga Taman. Di tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus illegal mining yang ditangani oleh Polres Sekadau, dengan pelaku    Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf  Bin Amol, seluruh kasus ini sudah diselesaikan di Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sekadau sendiri belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah pertambangan secara khusus, selama ini untuk masalah pertambangan Pemerintah Kabupaten selalu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Menteri, Peraturan Perundangan-Undangan yang berada diatasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan.Penegakan sanksi administraif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining selain dari penegakan sanksi pidana. Pelaksanaan  penegakan sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining di Kabupaten Sekadau selama  ini belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan illegal mining di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor gografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat,  dan faktor regulasi. 
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA Muhamad Azhar; Suhartoyo Suhartoyo
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.408 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan  geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.
Analisis Wacana Pemulihan Citra Polri Pada Program Talk Show Kick Andy Bertajuk “Potong Kepala Ala Kapolri” Muhamad Azhar
Konvergensi Vol 4 No 1 (2023): Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi : Juni 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51353/kvg.v4i1.797

Abstract

Di sepanjang tahun 2022 peran fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum dipertanyakan setelah menjadi sorotan publik karena banyaknya kasus yang terjadi pada tubuh internal Polri. Mulai dari kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh petinggi polisi, kasus meninggalnya 135 orang akibat insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, hingga temuan penyelewangan barang bukti narkoba seberat 5 kilogram oleh Kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa. Berbagai persoalan tersebut berdampak pada citra Polri yang menjadi buruk di mata publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan wacana pemulihan citra kepolisian lewat teks dalam program Kick Andy, Potong Kepala Ala Kapolri. Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi pustaka. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kapolri pada program Kick Andy akan dianalisis menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk. Hasil Penelitian: Dalam pemulihan citra kepolisian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi dan jawaban atas isu-isu yang tengah hangat menimpa Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri juga berjanji dan menunjukkan sikap menyakinkan untuk membawa institusi lebih baik ke depan. Bila janji-janji yang disampaikan dapat terlaksana, citra institusi diharapkan bisa pulih. Kesimpulan: Kapolri menyampaikan pemulihan citra lewat wacana teks. Hal itu diutarakan ketika melakukan dialog di Metro TV. Pada tataran level teks, ditemukan bahwa Kapolri berupaya untuk membangun kembali citra insitusi melalui statement yang konsisten dinyatakan oleh Kapolri.Kata Kunci: Kapolri, Polri, Citra, Listyo Sigit, Metro TV
The Urgency Mechanism of Industrial Relation’s Settlement to Support the Business Climate that Equitable for Workers Agisa Tri Handias; Muhamad Azhar
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.7.2.2020.66-72

Abstract

Indonesia has been developed in economical sector, especially in the employment section. Along with the times, there has occur and grown up and many problems about employment matter in which there many more employment relationship works without parity between the responsibility and the rights from the employer to the employee/ workers. As the consequence of the inclusion of business competition climate, it caused the businessman look for ways how to maximize the production output by reducing the costs. This circumstance has influenced the workers right becomes ruled out and then arises statement of workers to claim their pending rights. This study aims to find out the industrial relationship matter related to the business competition climate, and to find out the settlement mechanism of industrial relationship conflict based on regulation number 2 year of 2004 about settlement of industrial relationship matter. This study used juridical normative method. This juridical research is carried out towards references object. Moreover, this study applied primary, secondary, and tertiary legal material. The result of the study showed that the impact of employment matter was more complicated. That is why the labor problems should be seen as the industrial relation matter. This matter also comes as the consequence of Indonesia as the Welfare State where the State should take a part in every part of social life. This means that the State has important role to solve the problem of industrial relationship.
Co-Authors Adilla Cindy Jonfita Aditya Bagus Herlambang Agisa Tri Handias Agung Budhi Larasati Chintiya Oktaviani Silitonga Dendy Adam Satriawan Donnie Prasetyo Dwi Maryono Istata Luqman Adhicahyono Nabitatus Sa’adah Naila Amrina Pujiyono Pujiyono Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukinta Sukinta Sumyati Sumyati Tri Rahayu Utami