Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Administrative Law & Governance Journal Jurnal Hukum Prasada JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*,
Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University
Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Chintiya Oktaviani Silitonga; Solechan Solechan; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.39-55

Abstract

Abstract: Job loss insurance (JKP) is an additional post-employment social security program the issuance of the Job Creation Act is given specifically to workers who have termination of employment. This program is not fully running, because there is a minimum requirement for the contribution period and participant activity before to apply for benefits. This research aims to find out and understand the prospect of providing JKP in protecting workers who have termination of employment and the readliness of the organizer in implementing JKP. The research method used in writing this law is empirical juridical descriptive. The results of this study indicate the prospect of providing JKP has not been able to fully protect workers have been terminated. The existence of checking the participation of the social security program as a membership requirement will cause many workers not having the opportunity to take part in the program. Cash benefit is of low value and will not be enough for capital trying to be independent. Almost one year after the implementing regulations were issued, the organizers are not fully ready to implement a loss guarantee program work yet, it can be seen from the low level of understanding of workers about JKP, technical guideline that are not available yet, as well as systems and guidance human resources act as service implementers are still in the process. Keywords: Job Loss Insurance; Workers; Termination of Employment; Protection Abstrak: Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami PHK. Program ini belum sepenuhnya berjalan karena adanya ketentuan minimal masa iur dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian JKP dalam melindungi pekerja yang mengalami PHK dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program JKP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, prospek pemberian JKP belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami PHK. Pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas program, manfaat uang tunai bernilai rendah dan tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program JKP, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap JKP, petunjuk teknis belum tersedia, serta sistem dan bimbingan SDM masih dalam proses.­­ Kata Kunci: Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja; Perlindungan
Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo Agung Budhi Larasati; Pujiyono Pujiyono; Muhamad Azhar
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i1.121-135

Abstract

Kabupaten Wonosobo adalah kawasan konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 3672K / 30 / MEM / 2017 Tentang Penentuan Wilayah Pertambangan di Jawa dan Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pendekatan penal dan solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum atau peninjauan terhadap peraturan terkait penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tambang galian C dilakukan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal yang bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (AUPB) DI KANTOR KELURAHAN SELOKATON, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL Donnie Prasetyo; Nabitatus Sa’adah; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.325 KB)

Abstract

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial transparan dan bersifat adil. Oleh karena itu dianggap sangat penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton dan bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton sebagai lembaga pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai bentuk kerjasama antara Kelurahan Selokaton dengan masyarakat Kelurahan Selokaton untuk menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat mewujudkan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap masing- masing masyarakat Kelurahan Selokaton. Kemudian akan dijelaskan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton yang dapat sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton tersebut sangat dibutuhkan oleh Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB.
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aga Natalis*, Budi Gutami, Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.102 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Mengetahui Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau , dan Mengetahui penegakan saksi administratif terhadap pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal mining terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Nanga Mahap, dan Kecamatan Nanga Taman. Di tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus illegal mining yang ditangani oleh Polres Sekadau, dengan pelaku    Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf  Bin Amol, seluruh kasus ini sudah diselesaikan di Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sekadau sendiri belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah pertambangan secara khusus, selama ini untuk masalah pertambangan Pemerintah Kabupaten selalu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Menteri, Peraturan Perundangan-Undangan yang berada diatasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan.Penegakan sanksi administraif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining selain dari penegakan sanksi pidana. Pelaksanaan  penegakan sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining di Kabupaten Sekadau selama  ini belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan illegal mining di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor gografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat,  dan faktor regulasi. 
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA Muhamad Azhar; Suhartoyo Suhartoyo
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.408 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan  geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional.
Analisis Wacana Pemulihan Citra Polri Pada Program Talk Show Kick Andy Bertajuk “Potong Kepala Ala Kapolri” Muhamad Azhar
Konvergensi Vol 4 No 1 (2023): Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi : Juni 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51353/kvg.v4i1.797

Abstract

Di sepanjang tahun 2022 peran fungsi Polri sebagai lembaga penegak hukum dipertanyakan setelah menjadi sorotan publik karena banyaknya kasus yang terjadi pada tubuh internal Polri. Mulai dari kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh petinggi polisi, kasus meninggalnya 135 orang akibat insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, hingga temuan penyelewangan barang bukti narkoba seberat 5 kilogram oleh Kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa. Berbagai persoalan tersebut berdampak pada citra Polri yang menjadi buruk di mata publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan wacana pemulihan citra kepolisian lewat teks dalam program Kick Andy, Potong Kepala Ala Kapolri. Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi pustaka. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kapolri pada program Kick Andy akan dianalisis menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk. Hasil Penelitian: Dalam pemulihan citra kepolisian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi dan jawaban atas isu-isu yang tengah hangat menimpa Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri juga berjanji dan menunjukkan sikap menyakinkan untuk membawa institusi lebih baik ke depan. Bila janji-janji yang disampaikan dapat terlaksana, citra institusi diharapkan bisa pulih. Kesimpulan: Kapolri menyampaikan pemulihan citra lewat wacana teks. Hal itu diutarakan ketika melakukan dialog di Metro TV. Pada tataran level teks, ditemukan bahwa Kapolri berupaya untuk membangun kembali citra insitusi melalui statement yang konsisten dinyatakan oleh Kapolri.Kata Kunci: Kapolri, Polri, Citra, Listyo Sigit, Metro TV
Co-Authors Adilla Cindy Jonfita Aditya Bagus Herlambang Agisa Tri Handias Agung Budhi Larasati Chintiya Oktaviani Silitonga Dendy Adam Satriawan Donnie Prasetyo Dwi Maryono Istata Luqman Adhicahyono Nabitatus Sa’adah Naila Amrina Pujiyono Pujiyono Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukinta Sukinta Sumyati Sumyati Tri Rahayu Utami