Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research is aimed to find out legal basis of Government Officer responsibility as consequence of authority abused that cause state financial lost. This research used normative juridical method by using analytical descritive approach. This research found out that Government Officers (including treasurers, non treasurer public servants, or other officers), could be penalized to fine if there is mal-administration in their decission or actions that cause state financial lost. The fine will become personal responisbility if there is abuse of power. Otherwise, state financial lost will be compesate to government institutions as official responsibilitynif there is not any abuse of power. Government officers who defined to compensate government financial lost can be penalized with administrative penalty and/or criminal penalty. Criminal penalty will not release compensation obligation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pejabat Pemerintahan (termasuk di dalamnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain), dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah jika Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan sebagai tanggung jawab pribadi apabila ada unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan sebagai tanggung jawab jabatan apabila terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu Pejabat Pemerintahan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.409 - 429

AbstractCOVID-19 pandemic as non-nature disaster caused unexpected impact to rural people on health, social, and economy as well, therefore Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration decree a policy by publishing Circular Letter No. 15 Year 2020 regarding Village Cash Labor Intensive and Economic Empowering Through Village Owned Company. The function of this Circular Letter is as a part of governance tasks operational implementation. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that based on Circular Letter No. 15 Year 2020, Chief of Village was directed to use Village Fund of 2020 should be use in activity implementation based on PKDT and village owned company empowering, hence village owned company role should be optimized on activities that stimutalte productive economy in rural area, therefore village owned company can role as a motor in rural economy recoveryas a result of covid-19 pandemy Keywords: COVID-19, village owned company AbstrakPandemi covid-19 sebagai bencana non alam memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat perdesaan baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan tertulis berupa Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUM Desa. Surat Edaran tersebut berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yang kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Kepala Desa diarahkan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 agar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan pola PKTD dan penguatan BUM Desa. Oleh karena itu BUM Desa dioptimalkan perannya dalam kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi produktif di perdesaan, sehingga BUM Desa dapat berfungsi sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi perdesaan sebagai akibat pandemi covid-19.Kata kunci: COVID-19, Badan Usaha Milik Negara, Desa

Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

COVID-19 pandemic as non-nature disaster due to its impact on health, social, and economy as well, made the President attempted to treat them with public finance policy as implementation of his discretion authority in ruling the government during pandemic. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that Perpu No. 1 of 2020 that approved by The House later, represented is a constitutional discretion. In the operational aspect the Government published many regulations to follow up of Perppu Nomor 1 Tahun 2020 that used to resolve emergency condition due to COVID-19, therefore, government officers got immunity in implementing their duties based on goodwill and in accordance with regulations. Keywords: COVID-19, discretion, public finance AbstrakPandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, membawa Presiden untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan negara, sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan diskresi konstitusional. Dalam tataran teknis operasional pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: COVID-19, diskresi, keuangan negara

Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrak This research was conducted to find out legal consequencies as a result of discretion made by Government Officers in recruiting contract-based employees after Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Contract-based Public Servants (Manajemen PPPK). This research was conducted by using normative juridical method and analytical descritive approach. There is regulation regarding prohibition to recruit contract-based employees to fulfill lack of public servants position in government institutions. Hence, discretion cannot be used to comply manpower need, but still can be done through formation proposal of public servants and/or contract-based employees. Contract-based employees still have to conduct their job for maximum 5 years and have opportunity to be recruited as non-organic employees (non-organic public servants) as long as the employees comply conditions stated in Government Regulation Number 49 of 2019. Keywords: Discretion of Government Officers, Non-Organic Public Servants Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari diskresi Pejabat Pemerintahan dalam perekrutan pegawai tidak tetap/non-PNS (honorer/kontrak) setelah berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Terdapat ketentuan tentang larangan perekrutan Pegawai tidak tetap/non-PNS untuk mengisi jabatan ASN di instansi pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun dapat dilakukan melalui usul formasi CPNS dan/atau PPPK. Pegawai tidak tetap/non-PNS masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Kata Kunci: Diskresi Pejabat Pemerintahan, Pegawai non-PNS

Upaya Strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The professionalism of human resources of public servants in executing public service tasks, governmental tasks, and specific development tasks are often perceived with bad stigma, particularly in negative issues on quality and performance aspects. Based on this fact, Government of Surakarta Municipality perform strategic efforts in improving the professionalism of human resources of public servants to their quality and performance will increase as well as can realizing prime services to the citizen. This research uses an empirical juridical approach. While the specification of the research is analytical descriptive, and the source of data comprises of primary and secondary data. The result of research was analyzed quantitatively. Based on the research, it can be concluded that in improving the professionalism of human resources of public servants, the Government of Surakarta Municipality perform strategic efforts, namely: 1. They are fulfilling demand of number of human resources of public servants with specific qualification, 2 and improving capacity and quality of human resources of public servants that relevant to improve their competency, 3 and applying e-Performance as a system to evaluate performance of human resources of public servants in manage personal work load as well as organization, performance indicator achievement as a basic calculation of work achievement and incentive reward, 4 and applying discipline penalty in accordance to behavior of human resources of public servants. Strategic efforts of Government of Surakarta Municipality complied with the regulation of PerMenPan dan RB No.38 Year 2018 regarding Measurement of Professionalism of Human Resources of Public Servants, which is measured by using 4 (four) dimension, comprises of a. Qualification, b. Competence, c. Performance, and d. Discipline. Keywords: Public Servants, Government Of Surakarta Municipality Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya strategis pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh secara primer dan sekunder. Hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, Pemerintah Kota Surakarta melakukan upaya strategis yang berupa: 1. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Aparatur dengan kualifikasi tertentu, 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur, yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi, 3. Penerapan E-Kinerja sebagai sistem penilaian kinerja SDM Aparatur dalam mengelola beban kerja personil maupun organisasi, capaian indikator kinerja sebagai dasar perhitungan prestasi kerja serta pemberian insentif kerja, 4. Penerapan hukuman disiplin yang berkaitan dengan perilaku kerja SDM Aparatur. Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta tersebut sudah sejalan dengan ketentuan PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi, b. Kompetensi, c. Kinerja, dan d. Disiplin. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kota Surakarta

Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional Rachel Octavia Manurung; FC Susila Adiyanta; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.135-152

Abstract: SKK Migas is a government agency that has the authority to carry out upstream oil and gas (oil and gas) business activities. SKK Migas plays an important role in the governance of national energy security in the oil and gas sector. SKK Migas in implementing the governance of upstream oil and gas business activities, there are several obstacles that must be faced and resolved by SKK Migas in the implementation of upstream oil and gas business activities in order to realize national energy security. The study aims to find out first, what is the legal position of the special work unit (SKK Migas) as the executor of upstream oil and gas business activities for the governance of national energy security. Second, what is the role of SKK Migas in national oil and gas governance to be able to encourage national energy security, and third is what are the obstacles and how are SKK Migas solutions in implementing governance for national energy security. This legal writing uses the use of empirical juridical methods and uses qualitative research specifications, namely research that describes, describes or describes the state of the object under study in accordance with the situation and conditions when the research was carried out. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the problems to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that First, the Legal Position of the Oil and Gas Work Unit (SKK) is as an organizer of the management of upstream oil and gas business activities, in the sense that SKK Migas has an important role in carrying out the function of controlling and supervising upstream business activities in the oil and gas sector. Second, the national Oil and Gas Governance Policy has not yet fully led to national energy security. Third, the obstacles of SKK Migas to the Implementation of Governance for National Energy Security based on the examination of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia are policy and regulatory aspects. Keywords: SKK Oil; Energy; Upstream Oil and Gas Business; Oil and Natural Gas Abstrak: SKK Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). SKK Migas berperan penting dalam tata kelola ketahanan energi nasional di sektor migas. SKK Migas dalam melaksanakan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional. Kedua, Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional, dan ketiga adalah Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, dalam artian SKK Migas mempunyai suatu peranan penting dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Kedua, Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi nasional belum sepenuhnya menuju ketahanan energi nasional. Ketiga, Hambatan SKK Migas Guna Implementasi Tata Kelola Untuk Ketahanan Energi Nasional berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah aspek kebijakan dan regulasi. Kata Kunci: SKK Migas; Energi; Usaha Hulu Migas; Minyak dan Gas Bumi

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dyah Swastika; Sri Nurhari Susanto; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.21-38

Abstract: The implementation of public services in the field of education is one form of the state to prosper its citizens. The implementation of these public services is one of the objects of the Ombudsman in conducting supervision. The purpose of this research is to identify and analyze the role of the RI Ombudsman Representative of Central Java Province in resolving public service complaints in the education sector. This legal writing uses an empirical juridical approach. The results of the study describe the role of the Ombudsman RI Representative of Central Java Province in resolving complaints on public services in the field of education through procedures for receiving reports on allegations of maladministration in the administration of public services in the field of education, examining the substance of the report, following up on reports within the scope of authority, compiling a Final Result Report. Examination (LAHP), recommendations, monitoring and following up on community reports with the Ombudsman Quick Response (RCO) mechanism. The Ombudsman has resolved 119 complaints, 6 of which are problems in the education sector. The obstacles faced are the lack of budget, the size of the working area, the lack of understanding of the reported agency, the reporter not having the courage to submit a complaint, and the Covid-19 pandemic. The way to overcome the obstacle is to change the strategy, provide understanding to the reporter and the reported party, and develop alternatives solution. Keywords: Role, Ombudsman, Public Service, Education Abstrak: Penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan merupakan salah satu wujud dari negara untuk mensejahterakan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjadi salah satu objek Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Tujuan penelitan ini melakukan identifikasi dan menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mendeskripsikan peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan melalui prosedur menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan, melakukan pemeriksaan substansi laporan, melakukan tindak lanjut terhadap laporan dalam ruang lingkup kewenangan, menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), rekomendasi, monitoring serta menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). Ombudsman telah menyelesaikan pengaduan sejumlah 119 laporan, 6 diantaranya merupakan permasalahan bidang pendidikan.Kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran, luasnya wilayah kerja, kurangnya pemahaman instansi terlapor, pelapor kurang berani untuk menyampaikan pengaduan, dan adanya pandemi Covid – 19. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu mengubah strategi, memberikan pemahaman kepada pelapor dan terlapor, serta menyusun alternatif penyelesaian Kata Kunci : Peran, Ombudsman, Pelayanan Publik, Pendidikan

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Tantry Hapsari Hardiyani*, Indarja, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.54 KB)

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: a. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) c. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.

PENERAPAN STATUS CLEAR AND CLEAN OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN Prima Nugraha*, Budi Gutami, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.556 KB)

Di Indonesia terdapat adanya pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada dibawah atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan(IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap status Clear and Clean(CnC). Dalam penerapan status CnC ini menunjukan pada Izin Usaha Pertambangan telah sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan tersebut apabila diliat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan, dilakukan oleh keweangan pemerintah pusat(KESDM) maupun Pemerintah Daerah(Provinsi) yang pelaksanaan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan dibawahnya, dan pemberian status CnC yakni satu kesatuan dari IUP atau langkah Administrasi formal oleh KESDM yang diatur dalam Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pengumuan Status Clear and Clean dan sertifikat Clear and Clean untuk IUP Mineral Bukan logam dan Batuan.

TINJAUAN TERHADAP PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013 Lala Taprisa Paksi Nurfahmi; Henny Juliani; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.514 KB)

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bentuk penyertaan modal negara yang diberikan kepada BUMN. Pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut menuai permasalahan terkait pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan karena tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi berbeda. Undang-Undang Keuangan Negara beranggapan bahwa keuangan negara yang berada dalam BUMN masih menjadi keuangan negara dan tunduk pada hukum publik, sedangkan Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut merupakan keuangan BUMN yang tunduk pada hukum privat. Akibat hukum yang timbul atas disharmonisasi tersebut yaitu pengawasan keuangan BUMN dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), masuknya kebijakan negara pada kebijakan direksi serta ketidakjelasan kualifikasi kerugian negara yang dapat diterapkan pada BUMN atas kerugian perusahaan yang dialaminya.

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search