Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.337 KB)

Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan. Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun. Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG Septiawan Syaifin Nuha*, Henny Juliani, Nabitatus Saadah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.078 KB)

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dikarenakan besarnya dana Desa yang diperoleh, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya kurang berkualitasnya sumber daya manusia oleh desa untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti bagaimana Implmentasinya, kendala apa saja dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan baik dalam hal penatausahaan namun dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat masalah antara lain prosedur dan standar akuntansi yang digunakan belum memenuhin standar yang dikeluarkan pemerintah, kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan pelaporan laporan keuangan desa yang belum memenuhi standar, serta masih sulitnya beradaptasi dengan teknologi akuntansi yang menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah desa Punjulharjo dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa antara lain meningkatkan mekanisme pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meningkatkan sistem pengawasan, dan penyusunan pelaporan. Agar dapat terwujud pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, di perlukan sistem pengawasan, mekanisme yang baik juga, dan penyusunan pelaporan serta diperlukan kerjasama antar Instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar terwujudnya sebuah Pembangunan Desa.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH KOTA SEMARANG DIKAITKAN DENGAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG Delia Salas Nirmalasari*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.596 KB)

Berlakunya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 menjadi tanda dimulainya kemadirian daerah khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi otonomi daerah ini juga menimbulkan dampak bahwa fungsi anggaran ini dalam suatu pemerintahan tidak berjalan efektif. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada dinas tersebut untuk melaksanakan tindakan sesuai kebebasan bertindak yang dimilikinya, meskipun telah diketahui bahwa dikresi bagi pejabat di pemerintahan daerah pengaturannya telah disebutkan secara tegas dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Maulida Indriani *, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.597 KB)

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini adalah Walikota Semarang wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, kesalahan tersebut antara lain seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH BERKAITAN DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH ( JAMKESDA ) Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati*), Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.619 KB)

Law Number 32 Year 2004 on Regional Government Article 22 and Article 167 letter h have established regional obligations and expenditures priorotas to develop a social security system in this regard include guarantees for health services. It is therefore the responsibility as mandated by these regulations is positively captured by the Central Java Provincial Government to immediately improve health financing systems through the development of programs Jamkesda Central Java Province. Central Java Provincial Health Office is one of the institutions that support efforts to realize development and was instrumental in the organization of health Jamkesda Central Java Province. On the basis that the authors wanted to examine the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda Central Java program and the obstacles that occur. This legal research using normative juridical approach, the specification of descriptive analytical study. Data collection methods used are literature study that focuses on the primary legal materials and secondary legal materials. From the results of this research note that there are four aspects of the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda program that includes aspects of the organization's Central Java Provincial Health Office as a member of the Executive Team Jamkesda Central Java province, the monitoring aspect of membership participation Jamkesda Java middle, financing aspects and aspects of health care. The barriers of Central Java Provincial Health Office in the performance of duties and functions related to program Jamkesda include external barriers and internal barriers that the dual role of the Central Java Provincial Health Office as a regulator and operational. Support ideas from various stakeholders for program development Jamkesda Central Java Province is required. Since the development Jamkesda Central Java will not work when executed by one Unit (SKPD) only. Key to the success of this program is a shared responsibility that can ultimately be shared also by all the people, especially in the province of Central Java.

SISTEM IZIN INVESTASI MUDAH DAN TERPADU (SI IMUT) SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG IDEAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG Aliyyah Yustika Aqmarani; Sri Nur Hari Susanto; Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.791 KB)

Pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan konsep percepatan, peningkatan, kemudahan layanan serta melakukan sinergitas sistem penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kota Semarang meluncurkan sebuah inovasi pelayanan perizinan yaitu Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI IMUT). Aplikasi SI IMUT merupakan suatu inovasi sistem pelayanan DPMPTSP Kota Semarang dalam proses perizinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat merespon dengan baik mengenai penerapan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan melalui SI IMUT yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Penerapan pelayanan perizinan melalui SI IMUT di DPMPTSP Kota Semarang dapat dikatakan sudah mulai berbasis good governance, dimana dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum sempurna. Artinya penerapan pelayanan perizinan melalui SI IMUT yang berbasis good governance belum secara keseluruhan diterapkan oleh DPMPTSP Kota Semarang, terutama pada prinsip daya tanggap serta prinsip efektivitas dan efisiensi dalam melayani.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (MINIMARKET) Aisyah Dinda K.*, Hendro Saptono, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.32 KB)

Aspek penataan lokasi merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan. Syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian izin usaha diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berupa hambatan/permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, baik dari pihak pemilik toko yang mana tetap mempertahankan tampilan toko tersebut meskipun izin usahanya bukan izin usaha toko modern. Sedangkan kendala dari masyarakat sekitar yaitu karena adanya masalah personal dengan pemilik toko. Selain itu kendala dihadapi juga oleh pemerintah daerah sendiri yaitu terkait dengan keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) DI KOTA BOGOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Syaviana Isviantiari*, Indarja, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.848 KB)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor, berupaya untuk dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan sebaik mungkin dengan didasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu, transparan, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak efisien, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta profesional,sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal.3 (tiga) permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah : pertama, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor; Kedua, hambatan yang ada dalam pelayanan yang dilakukan oleh BPPTPM dan Ketiga, upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui data-data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan cara inventarisasi data primer, data sekunder dan menjelajah internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif yaitu dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan pelayanan terpadu satu pintu dan dalam menciptakan sistem pelayanan baru yaitu one day service . Pelaksanan pelayanan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) mengalami beberapa hambatan antara lain permasalahan Sumber Daya Alam (SDA) berupa keterbatasan lahan, Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan aparatur, serta sarana dan prasaranan penunjang terlaksananya perizinan yang belum optimal. Simpulan dari penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) sebagai badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelayanan one stop service lebih mempermudah pengurusan perizinan dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan sehingga proses pembuatan perizinan pun tidak lagi menghabiskan waktu yang lama, lebih mudah, murah dan efisien.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG Surya Wardana Damanik*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.06 KB)

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang termasuk kalah dalam berkembang jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis Kota Semarang yang terdiri dari sebagian besar daerah perbukitan. Dalam bidang ekonomi, pendapatan warga di Kota Semarang tergolong rendah, dimana UMK tahun 2016 hanya Rp.1.909.000,00/bulan. Kota Semarang harus berkembang dalam segala aspek, untuk mencapai itu Kota Semarang harus memaksimalkan pendapatan, salah satunya adalah dengan meningkatkan PAD melalui retribusi IMB. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang sesuai Perda Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, bagaimana peranan hasil pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN DAN PENCEMARAN INDUSTRI (BBTPPI) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG Kartika Rachmawati; Henny Juliani; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.154 KB)

Pelayanan publik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat. Salah satu institusi pemerintah yang mengadakan pelayanan publik ialah Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Kota Semarang. BBTPPI melayani berbagai pengujian, sertifikasi, konsultasi dan penerapan inovasi bagi masyarakat. Akan tetapi penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji ini sering melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum. Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan adalah 14 hari kerja. Keterlambatan penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sampel masuk.

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search