Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.888

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Community Journal Proceeding International Conference on Malay Identity

M. Musa

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Author-ID : 2957689

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENALARAN HAKIM MENERAPKAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK RIAU-KEPRI Muhammad Musa
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perbedaan penalaran hakim memutus perkara korupsi pemberian kredit yang terjadi di Bank Riau-Kepri,menjadi persoalan yuridis ketika menentukan kesalahan perbuatan turut serta para terdakwa. Permasalahan yang diteliti adalah tentang konstruksi pemikiran hakim menentukan unsur tindak pidana dan kesalahan para terdakwa. Urgensi penelitian ini untuk memahami pilihan prakis hakim menggunakan ajaran penyertaan, ketika menerapkan Pasal 55 KUHP dalam mengadili perbuatan turut serta. Pendekatan penelitian yang digunakani yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Temuan penelitian, bahwa perbuatan pemberi kredit dari Bank Riau-Kepri terbukti bersalah dan dipidana. Penerima kredit diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Konstruksi penalaran hakim, perbuatan penerima kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan yang terbukti masuk dalam lingkup hukum perdata.

PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON M. Musa; Heni Susanti
Jurnal Yudisial Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.529

ABSTRAK Hakim menggunakan dua jenis ajaran penyertaan dalam melakukan penalaran perluasan pemidanaan. Ajaran pertama memperluas pemidanaan terhadap orang (strafausdehnungsgrund) yang menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana penyertaan. Ajaran kedua memperluas pemidanaan terhadap perbuatan (tatbestandausdehnungsgrund) yang memandang suatu perbuatan sebagai delik dalam penyertaan. Ketentuan norma penyertaan dalam KUHP menjadi persoalan dalam penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan diskrepansi hakim dalam menerapkan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal karena menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Data diverifikasi dengan wawancara terhadap hakim, jaksa, advokat, dan ahli hukum serta dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua variasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Putusan-putusan pengadilan dari hakim judex facti menentukan perluasan pemidanaan didasarkan pada pandangan perluasan pemidanaan terhadap perbuatan. Penyertaan dipandang sebagai persoalan perbuatan pelaku adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan berupa pemidanaan. Putusan-putusan dari hakim judex juris memandang penyertaan tindak pidana sebagai persoalan pertanggungjawaban untuk memperluas dapat dipidananya seseorang. Putusan-putusan hakim judex facti telah menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap peserta tindak pidana.Kata kunci: penalaran hakim; tindak pidana korupsi; penyertaan; perluasan pemidanaan.ABSTRACT Judges use two concepts of complicity in legal reasoning related to sentence expansion. The rst concept expands the punishment of a person (strafausdehnungsgrund), emphasizing a person’s responsibility for complicity. The second concept expands the punishment of an act (tatbestandausdehnungsgrund), viewing it as an offense in complicity. The provisions of the complicity norm in the Criminal Code are a problem in law enforcement of the Anti-Corruption Law because it creates judges’ discretion in implementing the expansion of sentences of complicity. This study discusses the judges’ reasoning on complicity regarding the expansion of sentences of complicity in a corruption case. This study is normative legal research or doctrinal law using secondary data sources, speci cally court decisions/case studies of corruption crime in videotron procurement at the Ministry of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. The data were veri ed by interviewing judges, prosecutors, advocates, and legal experts and by conducting a focus group discussion to determine the level of legal synchronization of existing court decisions. The study exhibits two variations of judges’ legal reasoning in determining the expansion of sentences in the decisions on complicity in a corruption case. Judex facti judges’ decisions determine the extension of sentences adhering to the view of expanding punishment for acts. Complicity is perceived as the accomplices’ actions are criminal acts taking the same degree of guilt and punishment. Judex juris judges’ decisions view complicity as a matter of liability to expand a person’s conviction. The judex facti decisions create a disparity of sentences for the accomplices. Keywords: judges’ legal reasoning; corruption crime; complicity; sentence expansion.

The view of Islamic Law on Petalangan Malay Indigenous Peoples who Perform Inter-tribal Marriages M Rivaldo; Desi Apriani; Heni Susanti; M Musa; Evi Yanti; Selvi Harvia Santri
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Purpose from research this is for knowing the view of Islamic Law on Sanctions given to the Malay Customary Society Adventurers who do Marriage A tribe. Method research used is ethod research A sociologist who is plunged research directly to field. Research this done in Perbatinan Region Balam Merah District Opponent. In the Qur'an and Hadith no found about obligations or forbid marriage a tribe Customs that exist in the tribe Malay about ban married a tribe this grounded above existing confidence regularly down hereditary from generation generation. Though customs Malay Adventure forbid marriage a tribe, however marriage the said no ever canceled and fixed considered valid marriage that has been done one quarter said. This indicate marriage a tribe not including illegal category. Because if a marriage banned then marriage the said should cancelled. Malay community Adventure consider marriage a tribe can However no good for done

Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru M. Musa; Syahrul Akmal Latif; Evi Yanti; Elsi Elvina; Heni Susanti; Rifqi Almahera
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Pencegahan kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik di waktu beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh pendidik . Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah MAN 1 Pekanbaru pada pengabdian masyarakat oleh dosen Fakultas Hukum UIR bertujuan untuk memberikan pemahaman tekait kekerasan seksual dan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual serta bagaimana upaya preventif untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab kepada para peserta, pertama pemateri meyampaikan materi dan di tampilkan pada layer In focus. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para siswa menjadi memahami lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual dan peraturan mengenai kekerasan seksual, dan mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bila menjadi korban dari kekerasan seksual.

Efforts To Overcome Criminal Acts By Rokan Hulu Resort Police M Musa; Inna Widya Saputri; Heni Susanti; Yusramizza Md Isa; Evi Yanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The purpose of this research is to be able to find out what are the Efforts to Overcome Criminal Acts of Obscenity by the Rokan Hulu Resort Police. This research is included in the category of empirical legal research which obtains data by conducting direct observations and surveys in the field to obtain primary data obtained through interviews. The nature of this research is included in the descriptive. Efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of children in Rokan Hulu are in the form of pre-emptive, preventive, and repressive measures. Preventive efforts made by law enforcers aiming to prevent the possibility of sexual abuse against children are in the form of appeals and outreach to the public about the crime of sexual abuse. Also, repressive efforts made by law enforcement and other institutions, the efforts made aim to provide harmony that has been disrupted or a deterrent effect for committing a crime, especially sexual abuse of children by imposing sanctions in accordance with the violations committed. Keywords: Prevention efforts, Obscene crime, Police Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa yang menjadi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara. Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di di Rokan Hulu berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif serta tindakan represif. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbauan – himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan penegak hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci : Penanggulangan, perbuatan cabul, kepolisian

Optimizing the Role of Community Advisors in Assisting Juvenile Clients with Diversion at the Mandau Sector Police Kasmanto Rinaldi; Fitria Yut Sepin; M. Musa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5267

This study discusses the role of community advisors in the implementation of diversion for juvenile clients at the Mandau Sector Police. The research focuses on the implementation of guidance in accordance with Law No. 11 of 2012, which emphasizes the active role of community officers in the diversion process. The research methodology used is a normative empirical approach, combining normative legal studies with empirical data from the field. The findings indicate that the guidance provided by community advisors at the Mandau Sector Police complies with the provisions of Law No. 11 of 2012. Community officers play an active role in guiding, supervising, and overseeing the juveniles throughout the diversion process and in implementing the agreements reached. Additionally, community advisors are responsible for reporting to the court if the diversion agreement is not executed. However, the study also identifies several challenges in the guidance provided by community advisors, including a lack of consensus or agreement between the parties, a shortage of human resources or social workers, and the absence of community figures in the diversion process due to time constraints and the remote location of homes. Therefore, efforts are needed to improve the quality of human resources, involve community figures, and provide adequate facilities to support more effective diversion implementation.

Co-Authors DESI APRIANI, DESI Elsi Elvina Evi Yanti Fitria Yut Sepin Heni Susanti Inna Widya Saputri Kasmanto Rinaldi M Rivaldo Rifqi Almahera Selvi Harvia Santri Syahrul Akmal Latif Yusramizza Md Isa

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search