Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.213
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Humano: Research Journal AMANNA GAPPA Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khairun Law Journal Unes Law Review Ganesha Law Review Journal of Social Science LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) KHAIRUN LAW JOURNAL Journal of Social Science
Faissal Malik
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : amanna gappa

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian Dwi Jumadi; Faissal Malik; Muhammad Amin Hanafi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara signifikan dengan jenis tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari setiap unsur sifat melawan hukum maupun teknis penanganan perkara oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah Maluku Utara secara empirik tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (yustisiabel).
Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Ardhian Wahyu Firmansyah; Rusdin Alauddin; Faissal Malik
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v30i1.22163

Abstract

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman di era digitaliasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam dunia hukum dan peradilan. Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata yang mengatur tentang bukti elektronik tersebut. Kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam ranah hukum perdata belum ada ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik ini. Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Co-Authors Ambi Gultom Anak Agung Gede Sugianthara Anshar Anshar Ardhian Wahyu Firmansyah Arief Budiono Arisa Murni Rada Aulia Br. Mangunsong Donylisan F. Romkeny Dwi Jumadi Fajar Hidayat Fatma Laha Hanafi, Muhammad Amin Irnayanti Tjan Muhammad Amin Hanafi Muhammad Nasir Said Nurlaila Kadarwati Papuluwa Nurzannah Nurzannah Renaldi Markus Larumpa Ridjal J. Kotta Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Salha Marasaoly Sophian Y Selajar Sri Mardiana Joisangadji Suwarti Suwarti Syafari, Tri Syamsuddin Ishak Syawal Abdulajid Vanti Y. Rolobessy Wahda Z. Imam Zul Asfi Siregar