Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.213
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Humano: Research Journal AMANNA GAPPA Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khairun Law Journal Unes Law Review Ganesha Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat KHAIRUN LAW JOURNAL Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Social Science
Faissal Malik
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Faissal Malik
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31488

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze how positivism theory represents the value of justice and legal certainty, and (2) know and analyze how legal theory prevails in Indonesia. This type of research is normative legal research. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research, then the data obtained is analyzed juridically qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) In legal positivism, the entire statutory regulation is essentially something that contains the law completely so that the next task of the judge is to apply the provisions of the law mechanically in solving problems in society, in accordance with (2) The conception of the theory of development law is adequate law and does not view law as a set of rules and principles governing human life, but also includes institutional institutions and processes needed to realize the law. become reality. Meanwhile, the Pancasila Legal Theory is a legal theory which is based on the values of Pancasila as the ontological, epistemological and axiological basis based on the principles of Pancasila law.
IMPLEMENTATION OF REGULATION OF CRIMINAL NARCOTICS IN INDONESIA Faissal Malik
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38521

Abstract

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini merupakan pengganti dari Undang-Undang tentang Obat Bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonnantie 1927 (Stbl.1927 No. 278 jo No. 536) tanggal 12 Mei 1927. Ordonansi ini terdiri dari 29 pasal yang pada dasarnya telah cukup banyak mengatur masalah penggunaan dan peredaran narkotika. Ordonansi ini mengatur mengenai bagaimana ekspor dan impor narkotika dapat dilakukan. Selain itu ordonansi ini juga telah memberikan larangan-larangan terhadap penggunaan beberapa jenis narkotika. Dalam hal terjadi pelanggaran, ordonansi ini juga telah dilengkapi dengan aturan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka dalam undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika, karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun precursor narkotika, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Adapun pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian Dwi Jumadi; Faissal Malik; Muhammad Amin Hanafi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian memiliki karakteristik khusus dan berbeda secara signifikan dengan jenis tindak pidana pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari setiap unsur sifat melawan hukum maupun teknis penanganan perkara oleh penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di Kepolisian Daerah Maluku Utara secara empirik tidak berada pada kondisi ideal mengingat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam setiap tahapan dan proses penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat problem teknis yuridis yang mengakibatkan aspek kepastian hukum permasalahan kejahatan pidana siber penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Selain itu, dalam penanganan tindak pidana siber, perlu diketengahkan paradigma dan konstruksi berpikir dari formalistik kepada imajinatif, progresif dan mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat (yustisiabel).
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ANTARA PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA DAN PT. BERKAH KARYA BERSAMA Fatma Laha; Faissal Malik
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v10i2.1503

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama, dan sejauhmana Kekuatan Hukum  Putusan Badan Peradilan dan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis .Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifatdeskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan.Data yang digunakan adalah  data sekunder  dengen menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi peraturan danstudi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi analisis data dilakukandengan cara deskriptif dan kualitatif.Hasil Penelitian memunujukan  dasar pertimbangan sengketa  berdasarkan investment agreement PT. BKB  berkewajiban merestrukturisasi hutang PT. CTPI dengan  kompensasi  PT. BKB berhak mendapatkan 75% saham penyertaan pada PT. CTPI. Klausul  mencantumkan arbitrase sebagai jalur penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Namun,  PT. CTPI membawa sengketa ke PN Jkt. Pst.dengan tudingan kepada PT. BKB telah melakukan PMH PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat PK di MA yang tetap memenangkan PT. CTPI,sesuai kewenang PN jakarta pusat tidak berhak untuk memeriksan perkara tsb.  Penyelesaian sengketa tsb adlh sengketa bisnis yang berhak adalah BANI sesuia kalusula yang terlah disepakati bersama. PT. BKB melakukan permohonan sengketa ke BANI, BANI memenangkan  PT. BKB.  Kekuatan Hukum untuk mengdili perkara keBNI sangat repat dikaukan PT.BKB. sedangkan putusan PN Jakrata Pusat tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itu MA membatalkan putusan nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST. dengan deminkian putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.
KEBIJAKAN PENATAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Faissal Malik; Ridjal J. Kotta; Arisa Murni Rada
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i2.58

Abstract

Indonesia sebagai negara kesatuan, merupakan negara kepulauan, yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, dapat dipahami sebagai potensi nasional yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau terluar yang sekaligus merupakan garda terdepan dalam keamanan dan ketahanan negara. Meskipun demikian harus disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmmasi melalui pulau sipadan dan ligitan harus lepas dari yurisdiksi Indonesia, di Maluku Utara, maraknya pencurian ikan di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau terluar melalui kebijakan ditingkat daerah belum optimal dilakukan oleh pemeritah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya yang merupakan ekosistem penting bagi penyediaan pariwisata maupun sumber daya poerikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat terwujud jika ada kebijakan nasional maupun lokal di tingkat Provinsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan kajian pada prinsip hukumm peraturan perundangan perlindungan pulau-pulau terluar undang-undang terkait lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam rangkat memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar.
Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya Ambi Gultom; Faissal Malik; Tri Syafari
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja Suwarti Suwarti; Faissal Malik
Khairun Law Journal Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and voidThe Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and void
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Salha Marasaoly; Faissal Malik; Sophian Y Selajar
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i8.970

Abstract

To transform knowledge to students about the protection of children's rights through the prevention of early marriage and to foster legal awareness of students / students so as to avoid behaviors that can have an impact on early marriage. This devotional activity is carried out by socializing methods directly to high school students in the city of Tidore Islands. Results of Devotion; There is still vulnerable and minimal information related to early marriage with various impacts on the physical, mental, and psychological development of children. The city of Tidore Islands is one of the small towns that also has a number of dispensation applications that although small compared to other cities but to anticipate a surge in applications, serious attention is needed by the local government.
Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya Ambi Gultom; Faissal Malik; Tri Syafari
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (926.025 KB) | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja Suwarti Suwarti; Faissal Malik
Khairun Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.683 KB) | DOI: 10.33387/klj.v2i1.1884

Abstract

The Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and voidThe Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 regarding Manpower explicitly stipulates that an employment agreement is made on the basis of: (i) an agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to perform legal actions, (iii) the existence of the promised work, and ( iv) the work promised is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. Based on these provisions, which include subjective conditions for the validity of the work agreement are: (i) agreement between the two parties, (ii) the ability or ability to do the agreement is not contrary to public order, decency, and applicable laws and regulations. The legal implications for the work agreement can be canceled, while the work agreement that does not meet the objective objectives of the validity of the employment agreement is that the employment agreement is null and void
Co-Authors Ambi Gultom Anak Agung Gede Sugianthara Andika Adhyaksa Anshar Anshar Ardhian Wahyu Firmansyah Arisa Murni Rada Aulia Br. Mangunsong Donylisan F. Romkeny Dwi Jumadi Faisal, Fatma Fajar Hidayat Fatma Laha Irnayanti Tjan Muhammad Amin Hanafi Muhammad M. Djafar Muhammad Nasir Said Nurzannah Nurzannah Renaldi Markus Larumpa Ridjal J. Kotta Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Salha Marasaoly Sophian Y Selajar Sri Mardiana Joisangadji Suwarti Suwarti Suwarti Suwarti Syamsuddin Ishak Syawal Abdulajid Tri Syafari Vanti Y. Rolobessy Wahda Z. Imam Zul Asfi Siregar