Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literatus POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ipso Jure
Salha Marasaoly
Universitas Khairun, Ternate
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Salha Marasaoly; Faissal Malik; Sophian Y Selajar
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i8.970

Abstract

To transform knowledge to students about the protection of children's rights through the prevention of early marriage and to foster legal awareness of students / students so as to avoid behaviors that can have an impact on early marriage. This devotional activity is carried out by socializing methods directly to high school students in the city of Tidore Islands. Results of Devotion; There is still vulnerable and minimal information related to early marriage with various impacts on the physical, mental, and psychological development of children. The city of Tidore Islands is one of the small towns that also has a number of dispensation applications that although small compared to other cities but to anticipate a surge in applications, serious attention is needed by the local government.
Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate Indry yani; Salha Marasaoly
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4873

Abstract

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku kekerasan terhadap anak sebagai bentuk ekspresi, dan aksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Tindakan kekerasan adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya. Perundungan juga dikenal sebagai masalah sosial, terutama ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Pengembangan sumber daya anak merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.Tekanan perlindungan pada hak-hak anak disebabkan karena anak merupakan individu yang sedang berkembang, belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Akibatnya rawan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Yahya Yunus; Salha Marasaoly; Sri Indriyani Umra
LITERATUS Vol 4 No 3 (2022): Pergeseran Sosial, Budaya, dan Hukum dalam Menghadapi Era Society 5.0
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i3.1061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang sampai saat ini belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan Perda tersebut tidak efektif. Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang berlokasi di Kota Ternate. Permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana efektifitas implementasi Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, efektifitas implementasi Perda merupakan ukuran pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam Perda. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas Perda diukur dari target yang diatur dalam Perda, yang telah tercapai sesuai dengan apa yang dirumuskan sejak awal. Ada empat hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas penunjang dan faktor masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah karena peraturan daerah yang baik yang memiliki legitimasi harus benar-benar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak bertentangan dengan asas hukum dan kepentingan umum yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan Peraturan Daerah adalah ketika peraturan tersebut sudah berfungsi, namun sarana penunjangnya belum tersedia secara lengkap. Regulasi yang semula dimaksudkan untuk mempercepat proses itu, justru menimbulkan kemacetan. Begitu juga dengan penerapan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur berikutnya adalah keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum setempat.
Penyuluhan Pengelolahan Ekonomi Rumah Tangga Ibu PKK Kecamatan Maitara Selatan Musdar Muhammad; Salha Marasaoly; Muhammad Zais M. Samiun
Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/faedah.v1i4.355

Abstract

Maitara Island is a tourist destination, there are local tourist visits, visits for tourism, in addition to tourists enjoying the natural beauty of Maitra Island then, it cannot be separated from consumption, therefore, the provision of healthy food and drinks that must be provided by the community, especially mothers on Maitra Island, the development of tourism today, presents typical culinary problems in the area. The PKM methodtargets activities to mothers on the island of Maitara. This method of implementing community service uses the method; Lectures, Practices and Mentoring Participants. The results of the PKM on Sunday, October 5, 2023, took place at the village office, and 30 people were present for this PKM activity, who were mothers in Maitara Salatan village. In general, still managing the results of the husband's income to consume daily needs, and children's education, not used to do seving (savings), other problems there is no training on improving skills to produce products to sell, adding to produce.
Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate Marasaoly, Salha; Hi Umar, Mahmud; Sri Indriyani Umra
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1157

Abstract

Untuk mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang pencegahan perkawinan usian dini melalui perlindungan hak-hak anak dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kota Ternate merupakan salah satu kota di Maluku Utara yang juga terdapat angka permohonan dispensasi perkawinan oleh pasangan usia dini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi lonjakan permohonan maka diperlukan perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.
Pelatihan Dasar Literasi Keamanan Siber bagi Guru dan Pelajar dalam Meningkatkan Kesadaran Keamanan Data Pribadi Moh. Solehuddin; Dipa Teruna Awaludin; Salha Marasaoly; Syamsu Rijal; Lisa Astria Milasari
JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025 - JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : PT. Technology Laboratories Indonesia (TechnoLabs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai literasi keamanan siber (cybersecurity) bagi guru dan pelajar dalam upaya melindungi data pribadi di era digital. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan dasar yang mencakup konsep keamanan siber, identifikasi ancaman siber, serta praktik pencegahan dan penanganan risiko keamanan data. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus nyata yang relevan dengan aktivitas digital sehari-hari. Peserta pelatihan terdiri dari guru dan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, yang dipilih berdasarkan kebutuhan mendesak akan pemahaman keamanan siber di lingkungan sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya keamanan data pribadi. Indikator keberhasilan diukur melalui pre-test dan post-test, yang menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta sebesar 35%. Selain itu, peserta juga mampu mengidentifikasi ancaman siber seperti phishing, malware, dan pencurian data, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dampak positif dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara individual, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan budaya keamanan siber di lingkungan sekolah. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan literasi keamanan siber merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran dan ketahanan digital di kalangan pendidik dan pelajar. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut mencakup perluasan cakupan peserta, pendalaman materi, serta kolaborasi dengan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa dalam upaya meningkatkan literasi keamanan siber di masyarakat.
IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI MENDUKUNG PENGEMBANGAN BUMDes DESA BOBAWAE KECAMATAN MAKIAN BARAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Fajri Hatim; Salha Marasaoly; Musdar Muhammad
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): September: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkm.v1i3.14

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujauan guna memberikan informasi dan mendampingi kepada masyarakat, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemerintah desa Bobawae Kecamatan Makian Barat, terkait kemampuan identifikasi potensi ekonomi local untuk pengembangan BUMDes. Kegiatan pengabdian di lakukan Bersama dengan mahasiswa Kuliah Bersama Masyarakat (KUBERMAS) selama dua Bulan. Kegiatan di mulai dengan sosialisasi dalam membentuk pemahaman dalam bisnis desa, simulasi indentifikasi Potensi Desa dan pendampingan rencana dan target pemasaran hingga kelayakan Usaha. Hasil kegiatan pengabdian kubermas; Kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah desa, Pengurus BUMDes hingga pemuda, sehingga para kelompo sasaran PKM meminta untuk di dampingi dalam kaitan dengan pengembangan usaha di desa Babawae.
Land and Digital Identity: The Potential and Threat of Electronic Certification to Indigenous Peoples Marasaoly, Salha
Ipso Jure Vol. 2 No. 7 (2025): Ipso Jure - August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/hfzgvz13

Abstract

: Digital transformation in the national land administration system through electronic certification brings hope for increased efficiency, transparency, and legal certainty. However, this modernization also raises serious problems related to structural inequality, especially in relation to customary law communities. Electronic certification based on individual ownership and formal digital identity is not in line with the principles of communal land tenure in customary law. As a result, indigenous peoples who do not have access to digital infrastructure and formal population documents experience digital exclusion which has a direct impact on the marginalization of customary land rights. Customary lands that are not officially documented become vulnerable to claims by other parties, including the state and corporations. This study uses a normative juridical approach by examining the synchronization between the UUPA, the ITE Law, and regulations related to electronic certification, as well as analyzing the acceptance of customary law principles in the digital system. The importance of reformulation of land policies that ensure formal recognition of customary rights through a community-based collective certification mechanism is emphasized. In addition, strengthening inclusive digital identities and the application of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principles are prerequisites to ensure the constitutional protection of indigenous peoples. Without a contextual and social justice-based legal approach, land digitalization risks becoming an instrument of structural exclusion that systemically threatens customary rights.
Co-Authors Dipa Teruna Awaludin Faissal Malik Fajri Hatim Hi Umar, Mahmud Indry yani MILASARI, LISA ASTRIA Moh. Solehuddin Muhammad Zais M. Samiun Muhammad Zais M. Samiun Musdar Muhammad Musdar Muhammad Sophian Y Selajar Sri Indriyani Umra Syamsu Rijal Yahya Yunus