Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT DI KOTA BITUNG Kermite, Jeany Anita
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Bitung dalam mewujudkan hak-hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik dan urgensi pengaturan pengelolaan limbah domestik dalam upaya mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis disimpulkan: 1. Peran pemerintah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah domestik terdiri dari peran sebagai modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator, dan pelopor.Â Pelaksanaan peran pemerintah Kota Bitung dalam pandangan masyarakat masih belum optimal meskipun pada dasarnya pemerintah Kota Bitung telah melakukan upaya pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di Kota Bitung akan optimal jika upaya pengelolaan tersebut melibatkan seluruh stakeholder yang terkait yakni pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Jadi, optimalisasi pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Bitung dalam pengelolaan limbah menurut informan akan tercapai jika pihak masyarakat dan pelaku usaha memberikan peran dan andil dalam pengelolaannya. 2. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah di Kota Bitung sangat urgen untuk dilaksanakan karena perkembangan Kota Bitung yang semakin pesat berimplikasi pada peningkatan volume limbah yang membutuhkan penanganan mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dan hal ini membutuhkan pengaturan secara terpadu dan komprehensif dalam suatu peraturan daerah. Kata kunci: Pengelolaan limbah domestik, hak masyarakat, lingkungan yang sehat.

Population Administration Policy: An Empirical and Juridical Examination Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Neman; Kermite, Jeany Anita
Brawijaya Law Journal Vol 5, No 2 (2018): The Role of State in Contemporary Legal Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Manado is a city that has a large population, high population mobility and activities in all fields that are increasingly complex. However, actually it does not have a legal product that regulates population administration technically. This paper aims to analyse the population administration policies in the city of Manado and propose an ideal policy that can be pursued to establish an appropriate population administration service in this region. The research is a socio-juridical research. The method used is descriptive by giving a systematic, factual and accurate description of the issues of research.The results indicated that population administration services in the city of Manado were still minimal and not optimal because there were no local regulations which accommodate all the typical conditions of communities. The lack of human resources both in quality and quantity in providing the population administration service to the community and the lack of attention the public to the importance of population administration for their lives, have made inappropriate populatuion administration service. Thus, it is argued that the existence of local regulations are needed to regulate population administration which can accommodate the conditions of the communities in Manado and can be a reference for the implementers in providing optimal services to the community.

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET Kermite, Jeany Anita
LEX PRIVATUM Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tanggungjawab kontraktual bank dalam perjanjian kredit menarik untuk dikaji dari perspektif hukum karena selama ini jika terjadi kredit macet yang selalu dibebankan yaitu nasabah. Ketidakseimbangan tanggungjawab kontraktual antara bank dan nasabah merupakan kendala dalam penerapan sistem hukum perbankan yang responsif terhadap tuntutan pasar. Dalam perjanjian kredit nasabah selalu pada ?bergainning position? yang lemah sehingga ketika terjadi kredit macet, maka nasabah yang akan memikul resiko. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang terkait dengan tanggungjawab kontraktual bank : (a) tanggung jawab bank dalam hukum perjanjian, (b) tanggung jawab kontraktual bank terkait dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, (c) tanggungjawab kontraktual terkait dengan perjanjian kredit. Kata Kunci : Kontraktual Bank, Kredit Macet.

TANGGUNG GUGAT BPJS KESEHATAN ATAS MALADMINISTRASI BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN Priscilia Octavia; Theodorus H.W. Lumunon; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperjelas penafsiran bentuk-bentuk maladministrasi pada pelayanan publik dibidang kesehatan terkhususnya maladministrasi yang terjadi didalam pelayanan bpjs kesehatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Ketika pasien bpjs mengalami perbuatan maladministrasi, bpjs dapat bertanggung gugat akibat perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan ( rs,puskemas,klinik, praktek mandiri dokter ) yang membangun kontrak dengan bpjs. Pasien dapat melakukan upaya hukum yakni melakukan pengaduan dan mediasi pada unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta yang dibentuk oleh bpjs, apabila tidak dapat diselesaikan dapat melapor kepada lembaga ombudsman dan ombudsman akan melakukan penerimaan pemeriksaan, penyelesaian laporan serta memberikan rekomendasi. Dalam upaya hukum yang dapat dilakukan melalui lembaga ombudsman penulis juga merasa perlu pengoptimalan ketentuan dalam menjalankan rekomendasi ombudsman menjadi lebih jelas, tegas dan mengikat untuk memperkuat kewenangan ombudsman dalam menyelesaikan masalah maladministrasi. Kata kunci : Tanggung Gugat, BPJS, Maladministrasi, Ombudsman

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP Martquery Herman Lewar; Ronny A. Maramis; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam jual beli mystery box di online shop dalam aspek hukum perdata, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan hukum normatif. Sehingga dapat disimpulkan: 1. Transaksi jual beli mystery box di online shop telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. dimana barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak mengandur suatu paksaan, kekhilafan, penipuan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dimana telah adanya suatu kesepakatan kecakapan dari pihak yang membuat, serta suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2. Hubungan hukum yang terdapat pada transaksi jual beli mystery box di onlie shop adalah, perjanjian. adapun Akibat hukum pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum, merupakan suatu akibat hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli . Dalam hal penyelesaianya dapat melalui prosedur tuntutan di pengadilan atau secara mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak aplikasi toko penjualan yang memperjualkan mystery box. Kata Kunci. : transaksi jual beli mystery box di online shop.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM Anas Tasya Anna Pasangka; Emma V.T Senewe; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film di aplikasi media sosial telegram serta upaya yang dilakukan pencipta untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yursidis normatif melalui pendekatan peraturan Perundang- undangan. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta karya sinematografi yakni merupakan perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa serta perlindungan hukum represif sebagai upaya meyelesaikan sengketa. Upaya preventif oleh pemerintah yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, pemerintah juga melakukan pemblokiran link serta public channel yang berisi film hasil bajakan pada aplikasi telegram. Sedangkan upaya represif dari pemerintah yakni tindakan yang akan ditangani langsung oleh Lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film yakni mengambil upaya penyelesaian sengketa secara litigasi pada Pengadilan Niaga atau menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Karya Sinematografi, Pembajakan Film, Hak Cipta, Telegram.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS SERTIFIKAT GANDA) Puja Farahyuna Duppa; Muhammad Hero Soepeno; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah, khususnya dalam konteks sertifikat ganda serta penyeleseian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Menurut peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah bahwa sertifikat tanah adalah bukti kuat untuk hak kepemilikan tanah. Sertifikat dianggap kuat sebagai bukti jika data fisik dan yuridis di dalamnya sesuai dengan data yang tercatat dalam surat ukur dan buku tanah. Dalam hal terdapat dua sertifikat dalam satu bidang tanah, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Namun jika sertifikat kedua dibuat secara melawan hukum maka sertifikat yang kedua tersebut harus dibatalkan oleh hakim. Penyelesaian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda dapat ditempuh melalu 2 (dua) jalur yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur untuk penyeleseian melalui litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Pengadilan Umum (Pegadilan Negeri) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jalur untuk penyeleseian melalui non litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Konsiliasi, Mediasi, Instansi yang berkompeten, dan Arbitrase. Kata Kunci : Pembuktian, Alat bukti surat, Hak milik atas tanah, Sertifikat Ganda

Population Administration Policy: An Empirical and Juridical Examination Setiabudhi, Donna Okthalia; Palilingan, Toar Neman; Kermite, Jeany Anita
Brawijaya Law Journal Vol. 5 No. 2 (2018): The Role of State in Contemporary Legal Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.02.05

Manado is a city that has a large population, high population mobility and activities in all fields that are increasingly complex. However, actually it does not have a legal product that regulates population administration technically. This paper aims to analyse the population administration policies in the city of Manado and propose an ideal policy that can be pursued to establish an appropriate population administration service in this region. The research is a socio-juridical research. The method used is descriptive by giving a systematic, factual and accurate description of the issues of research.The results indicated that population administration services in the city of Manado were still minimal and not optimal because there were no local regulations which accommodate all the typical conditions of communities. The lack of human resources both in quality and quantity in providing the population administration service to the community and the lack of attention the public to the importance of population administration for their lives, have made inappropriate populatuion administration service. Thus, it is argued that the existence of local regulations are needed to regulate population administration which can accommodate the conditions of the communities in Manado and can be a reference for the implementers in providing optimal services to the community.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search