Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Muhammad Hero Soepeno
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA CATATAN SIPIL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MDO) Jessica Anggelina Threesye Senaen; Jeane Anita Karmite; Muhammad Hero Soepeno
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan duan ntuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembagian harta kekayaan terhadap perkawinan yang tidak dicatat pada Catatan Sipil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Menurut UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama; Kedua, dilakukan menurut hukum adat, Ketiga, dilakukan menurut hukum perdata (KUHPerdata). Harta kekayaan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam hukum perdata. 2. Pengadilan Tinggi Manado menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dari calon mempelai adalah merupakan perkawinan yang sah, sekalipun tidak dicatat pada Catatan Sipil, karena pencatatan sipil bukan faktor penentu untuk sahnya perkawinan. Harta kekayaan yang perolehannya selama dalam perkawinan secara Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil, merupakan harta bersama. Dengan demikian karena perkawinan tersebut dianggap sah maka ketika perkawinan tersebut berakhir harta bersama tersebut harus dibagi dua. Kata Kunci : pembagian harta kekayaan, perkawinan di bawah tangan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KAUM HOMOSEKSUAL DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERCABULAN SESAMA JENIS DI INDONESIA Machio Tambayong; Caecilia J.J Waha; Muhammad Hero Soepeno
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi kaum homoseksual dalam perspektif regulasi di Indonesia serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: 1. Eksistensi kaum homoseksual di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan masih belum diatur secara jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda-beda di kalangan masyarakat maupun dalam lembaga penegak hukum. 2. Rekodifikasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru yakni UU RI No. 1 Tahun 2023 telah mengatur secara tegas dan komprehensif perihal penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis. Kata Kunci: Eksistensi Kaum Homoseksual, Tindak Pidana Percabulan Sesama Jenis.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS SERTIFIKAT GANDA) Puja Farahyuna Duppa; Muhammad Hero Soepeno; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah, khususnya dalam konteks sertifikat ganda serta penyeleseian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Menurut peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah bahwa sertifikat tanah adalah bukti kuat untuk hak kepemilikan tanah. Sertifikat dianggap kuat sebagai bukti jika data fisik dan yuridis di dalamnya sesuai dengan data yang tercatat dalam surat ukur dan buku tanah. Dalam hal terdapat dua sertifikat dalam satu bidang tanah, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Namun jika sertifikat kedua dibuat secara melawan hukum maka sertifikat yang kedua tersebut harus dibatalkan oleh hakim. Penyelesaian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda dapat ditempuh melalu 2 (dua) jalur yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur untuk penyeleseian melalui litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Pengadilan Umum (Pegadilan Negeri) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jalur untuk penyeleseian melalui non litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Konsiliasi, Mediasi, Instansi yang berkompeten, dan Arbitrase. Kata Kunci : Pembuktian, Alat bukti surat, Hak milik atas tanah, Sertifikat Ganda
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Terkait Hak Reproduksi Di Kota Manado Korua, Jolanda M.; Mewengkang, Feiby S.; Tarore, Royke A.; Korah, Revy S.M.; Prayogo, Presly; Soepeno, Muhammad Hero
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i2.2648

Abstract

This study aims to examine the protection of female workers related to reproductive rights. Women's reproductive rights are when they menstruate, become pregnant (pregnancy), give birth, and postpartum and certain conditions experienced by women. First, company regulations related to social security as women's rights in relation to reproductive rights. Second, how is the compensation given related to reproductive rights. Third, how is the company's guarantee for women related to the policies given by the company to workers related to reproductive rights. Based on the description above, this study was conducted using a normative legal research method that focuses on the application of legal protection for female workers related to reproductive rights. The research respondents were women who work in supermarkets, tourism, and entertainment sectors. This study focuses more on Legal Protection, especially social security for female workers related to reproductive rights in the city of Manado.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Leni Losia Lambiombir; Muhammad Hero Soepeno; Revvy S.M. Korah
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering sekali menghadapi hambatan dalam mengakses akan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Permasalahan ini kerap sekali muncul karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat serta belum optimalnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Dalam hukum positif Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dalam beberapa kondisi mereka dapat dinyatakan tidak cakap hukum sehingga memerlukan mekanisme pengampuan dalam pengelolaan warisan mereka. Secara yuridis penyandang disabilitas memiliki hak waris sebagaimana warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utamanya adalah mekanisme pengampuan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk memastikan hak waris penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi hukum menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Waaris, KUHPerdata, Pengampuan, Perlindungan Hukum.
Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas EksekusI Wayacita Joan Wuisang; Muhammad Hero Soepeno; Mercy M.M. Setlight
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4335

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diharapkan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen yang umumnya memiliki posisi tawar lebih lemah dibanding pelaku usaha. Namun, efektivitas BPSK tidak hanya ditentukan oleh proses persidangan, melainkan terutama oleh realisasi pemulihan hak (remedies) setelah putusan dijatuhkan, karena Pembentukan BPSK merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diharapkan lebih cepat, murah, dan sederhana.  Dalam desain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), jalur non-litigasi melalui lembaga penyelesaian sengketa ditempatkan berdampingan dengan opsi peradilan umum, sehingga sejak awal sistem perlindungan konsumen mengakui dua jalur penyelesaian sengketa.  Secara normatif, BPSK memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, yang menegaskan karakter BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan fungsi kuasi-ajudikatif.  Problem utama yang menonjol dalam praktik adalah efektivitas pelaksanaan putusan (enforcement), khususnya ketika pihak yang kalah—seringkali pelaku usaha—tidak menjalankan putusan secara sukarela, sehingga keberhasilan perlindungan konsumen tidak berhenti pada putusan tetapi pada realisasi pemulihan hak.  Kelemahan eksekusi dikaitkan dengan konstruksi hukum yang mensyaratkan keterlibatan Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi, sehingga konsumen dapat menghadapi prosedur lanjutan yang menambah waktu dan biaya.  Di saat yang sama, ketegangan norma juga muncul karena sifat putusan BPSK kerap dipahami "final dan mengikat," tetapi tetap tersedia mekanisme keberatan ke pengadilan yang dapat melemahkan makna finalitas dan memicu ketidakpastian prosedural.  Dalam praktik pihak yang kalah sering tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta problem kepastian hukum terkait finalitas putusan BPSK. Hasil kajian menunjukkan adanya tantangan pada aspek eksekusi putusan yang masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri, serta ketegangan norma mengenai sifat putusan BPSK yang dipahami "final dan mengikat" tetapi tetap terbuka jalur keberatan ke pengadilan, yang berpotensi memperpanjang sengketa dan menurunkan kepastian hukum. Penguatan eksistensi BPSK perlu diarahkan pada harmonisasi pengaturan finalitas dan keberatan, penguatan desain eksekusi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penguatan sinergi dengan Pengadilan Negeri dan lembaga perlindungan konsumen untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.
Kewenangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Dalam Melakukan Kerja Sama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Lumenta, Matthew A.N; Frederik, Wulanmas Anna P.G.; Soepeno, Muhammad Hero
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2099

Abstract

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kewenangan penting Direksi Perumda adalah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya dalam rangka pengembangan usaha dan modernisasi layanan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam melakukan kerja sama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan kerja sama antara Perumda Pasar Manado dengan PT. Mitra Kasih Perkasa dalam rangka digitalisasi pasar sebagai bentuk pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi Perumda Pasar pada prinsipnya berwenang melakukan kerja sama sepanjang memenuhi asas saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan daerah, namun untuk kerja sama tertentu yang berkaitan dengan pendayagunaan aset tetap dan ekuitas, Direksi wajib memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan kerja sama antara Perumda Pasar Manado dengan PT. Mitra Kasih Perkasa dalam rangka digitalisasi pasar secara normatif menunjukan kesesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran dalam setiap tahapan kerja sama sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Analysis of the Mechanism for Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) in Relation to Applicable Laws and Regulations in Batu Bara Regency Joe, Alvin; Pinasang, Dani Robert; Soepeno, Muhammad Hero
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i3.2270

Abstract

This study examines the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Batu Bara Regency, focusing on its alignment with applicable laws and regulations. The main objective is to identify gaps between legal expectations and actual practices in CSR implementation, particularly regarding program budgeting, beneficiary selection, proposal submission, and reporting obligations. A qualitative approach using a case study design was employed, involving companies in the region that are required to carry out CSR under national and local regulations. In-depth interviews were conducted with company representatives, local government officials, and community stakeholders. The findings reveal that CSR implementation in Batu Bara Regency often deviates from legal norms, with significant issues in transparency, accountability, and compliance. Companies frequently fail to report CSR budgets and activities as required by regulations, and the beneficiary selection process lacks consistency. Additionally, there is a lack of effective monitoring and weak enforcement of sanctions for noncompliance. The study recommends strengthening regulations, improving coordination between companies and local governments, simplifying submission processes, and increasing community participation to ensure that CSR programs meet legal standards and effectively promote community welfare.
PROMOTING GENDER EQUALITY: PERSPECTIVES ON WOMEN'S RIGHTS AND ISLAMIC LAW IN SOUTHEAST ASIA Novianty Djafri; Syarifuddin; Karman; Rosijanih Arbie; Muhammad Hero Soepeno
International Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (INJOSS) Vol. 3 No. 2 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Publisher : ADISAM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research paper explores the perspectives on promoting gender equality within the context of women's rights and Islamic law in Southeast Asia. The study adopts a qualitative approach, employing a comprehensive analysis of existing literature, scholarly works, legal documents, reports, and case studies to gain in- depth insights into the topic. The research begins with an overview of Islamic law in Southeast Asia, including its diverse interpretations and influence on family, Marriage, and inheritance matters. It then delves into understanding fundamental principles and practices related to women's rights within Islamic law, examining both supportive and discriminatory aspects. This research explores two main perspectives: liberal interpretations and feminist perspectives. Liberal interpretations advocate for gender equality within Islamic legal frameworks, analyzing progressive interpretations and reforms that promote women's rights. Case studies of countries or regions implementing inclusive approaches are examined to provide practical insights. Feminist perspectives critique patriarchal interpretations of Islamic law, conducting a feminist analysis of gender biases and discrimination within Islamic legal frameworks. The research explores feminist movements advocating for women's rights within the context of Islamic law, highlighting their efforts to challenge patriarchal norms and promote inclusive understandings of Islam. The research methodology involves a qualitative research design, including a literature review and data collection through interviews, focus group discussions, and surveys with relevant stakeholders. Thematic analysis will be conducted to identify common themes and perspectives, providing a comprehensive understanding of the different viewpoints on promoting gender equality within the framework of Islamic law in Southeast Asia.
KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR MENURUT HUKUM ACARA PERDATA Fadiah Tri Permana Putri; Muhammad Hero Soepeno; Meylan M. Maramis
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grosse akta merupakan salinan pertama dari akta otentik yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Secara normatif, kekuatan eksekutorial grosse akta diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang mempersamakannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penerapan yang mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kekuatan eksekutorial grosse akta serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG yang mengabulkan eksekusi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 yang menolak eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial grosse akta tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil. Perbedaan dua putusan tersebut mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi kreditur dan debitur. Kata Kunci: Grosse Akta, Kekuatan Eksekutorial, Hutang Piutang, Kreditur, Debitur, Hukum Acara Perdata.
Co-Authors Fadiah Tri Permana Putri Frederik, Wulanmas Anna P.G. Jeane Anita Karmite Jeany Anita Kermite Jessica Anggelina Threesye Senaen Joe, Alvin Karman Karman Karman Korua, Jolanda M. Leni Losia Lambiombir Lumenta, Matthew A.N Machio Tambayong Mercy M.M. Setlight Mewengkang, Feiby S. Meylan M. Maramis Novianty Djafri Pinasang, Dani Robert Presly Prayogo Puja Farahyuna Duppa Revvy S.M. Korah Revy S.M. Korah Rosijanih Arbie Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin Tarore, Royke A. Waha, Caecilia J. J. Wayacita Joan Wuisang