Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Muhammad Hero Soepeno
Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA CATATAN SIPIL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2022/PT MDO) Jessica Anggelina Threesye Senaen; Jeane Anita Karmite; Muhammad Hero Soepeno
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan duan ntuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembagian harta kekayaan terhadap perkawinan yang tidak dicatat pada Catatan Sipil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Menurut UU Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama; Kedua, dilakukan menurut hukum adat, Ketiga, dilakukan menurut hukum perdata (KUHPerdata). Harta kekayaan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian maka pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam hukum perdata. 2. Pengadilan Tinggi Manado menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dari calon mempelai adalah merupakan perkawinan yang sah, sekalipun tidak dicatat pada Catatan Sipil, karena pencatatan sipil bukan faktor penentu untuk sahnya perkawinan. Harta kekayaan yang perolehannya selama dalam perkawinan secara Kristen yang tidak dicatat pada Catatan Sipil, merupakan harta bersama. Dengan demikian karena perkawinan tersebut dianggap sah maka ketika perkawinan tersebut berakhir harta bersama tersebut harus dibagi dua. Kata Kunci : pembagian harta kekayaan, perkawinan di bawah tangan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KAUM HOMOSEKSUAL DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PERCABULAN SESAMA JENIS DI INDONESIA Machio Tambayong; Caecilia J.J Waha; Muhammad Hero Soepeno
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi kaum homoseksual dalam perspektif regulasi di Indonesia serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: 1. Eksistensi kaum homoseksual di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan masih belum diatur secara jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda-beda di kalangan masyarakat maupun dalam lembaga penegak hukum. 2. Rekodifikasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP baru yakni UU RI No. 1 Tahun 2023 telah mengatur secara tegas dan komprehensif perihal penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana percabulan sesama jenis. Kata Kunci: Eksistensi Kaum Homoseksual, Tindak Pidana Percabulan Sesama Jenis.
PROMOTING GENDER EQUALITY: PERSPECTIVES ON WOMEN'S RIGHTS AND ISLAMIC LAW IN SOUTHEAST ASIA Novianty Djafri; Syarifuddin Syarifuddin; Karman Karman; Rosijanih Arbie; Muhammad Hero Soepeno
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research paper explores the perspectives on promoting gender equality within the context of women's rights and Islamic law in Southeast Asia. The study adopts a qualitative approach, employing a comprehensive analysis of existing literature, scholarly works, legal documents, reports, and case studies to gain in-depth insights into the topic. The research begins with an overview of Islamic law in Southeast Asia, including its diverse interpretations and influence on family, Marriage, and inheritance matters. It then delves into understanding fundamental principles and practices related to women's rights within Islamic law, examining both supportive and discriminatory aspects. This research explores two main perspectives: liberal interpretations and feminist perspectives. Liberal interpretations advocate for gender equality within Islamic legal frameworks, analyzing progressive interpretations and reforms that promote women's rights. Case studies of countries or regions implementing inclusive approaches are examined to provide practical insights. Feminist perspectives critique patriarchal interpretations of Islamic law, conducting a feminist analysis of gender biases and discrimination within Islamic legal frameworks. The research explores feminist movements advocating for women's rights within the context of Islamic law, highlighting their efforts to challenge patriarchal norms and promote inclusive understandings of Islam. The research methodology involves a qualitative research design, including a literature review and data collection through interviews, focus group discussions, and surveys with relevant stakeholders. Thematic analysis will be conducted to identify common themes and perspectives, providing a comprehensive understanding of the different viewpoints on promoting gender equality within the framework of Islamic law in Southeast Asia.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS SERTIFIKAT GANDA) Puja Farahyuna Duppa; Muhammad Hero Soepeno; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah, khususnya dalam konteks sertifikat ganda serta penyeleseian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Menurut peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah bahwa sertifikat tanah adalah bukti kuat untuk hak kepemilikan tanah. Sertifikat dianggap kuat sebagai bukti jika data fisik dan yuridis di dalamnya sesuai dengan data yang tercatat dalam surat ukur dan buku tanah. Dalam hal terdapat dua sertifikat dalam satu bidang tanah, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Namun jika sertifikat kedua dibuat secara melawan hukum maka sertifikat yang kedua tersebut harus dibatalkan oleh hakim. Penyelesaian sengketa terhadap tanah yang memiliki sertifikat ganda dapat ditempuh melalu 2 (dua) jalur yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur untuk penyeleseian melalui litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Pengadilan Umum (Pegadilan Negeri) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jalur untuk penyeleseian melalui non litigasi untuk sengketa pertanahan bisa ditempuh melalui Konsiliasi, Mediasi, Instansi yang berkompeten, dan Arbitrase. Kata Kunci : Pembuktian, Alat bukti surat, Hak milik atas tanah, Sertifikat Ganda
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Terkait Hak Reproduksi Di Kota Manado Korua, Jolanda M.; Mewengkang, Feiby S.; Tarore, Royke A.; Korah, Revy S.M.; Prayogo, Presly; Soepeno, Muhammad Hero
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i2.2648

Abstract

This study aims to examine the protection of female workers related to reproductive rights. Women's reproductive rights are when they menstruate, become pregnant (pregnancy), give birth, and postpartum and certain conditions experienced by women. First, company regulations related to social security as women's rights in relation to reproductive rights. Second, how is the compensation given related to reproductive rights. Third, how is the company's guarantee for women related to the policies given by the company to workers related to reproductive rights. Based on the description above, this study was conducted using a normative legal research method that focuses on the application of legal protection for female workers related to reproductive rights. The research respondents were women who work in supermarkets, tourism, and entertainment sectors. This study focuses more on Legal Protection, especially social security for female workers related to reproductive rights in the city of Manado.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Leni Losia Lambiombir; Muhammad Hero Soepeno; Revvy S.M. Korah
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering sekali menghadapi hambatan dalam mengakses akan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Permasalahan ini kerap sekali muncul karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat serta belum optimalnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Dalam hukum positif Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dalam beberapa kondisi mereka dapat dinyatakan tidak cakap hukum sehingga memerlukan mekanisme pengampuan dalam pengelolaan warisan mereka. Secara yuridis penyandang disabilitas memiliki hak waris sebagaimana warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utamanya adalah mekanisme pengampuan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk memastikan hak waris penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi hukum menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Waaris, KUHPerdata, Pengampuan, Perlindungan Hukum.
Co-Authors Jeane Anita Karmite Jeany Anita Kermite Jessica Anggelina Threesye Senaen Karman Karman Korua, Jolanda M. Leni Losia Lambiombir Machio Tambayong Mewengkang, Feiby S. Novianty Djafri Presly Prayogo Puja Farahyuna Duppa Revvy S.M. Korah Revy S.M. Korah Rosijanih Arbie Syarifuddin Syarifuddin Tarore, Royke A. Waha, Caecilia J. J.