Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 17, No 1 (2019) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v17i1.5363

Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur untuk mencapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan. Eksistensi daerah atau wilayah tertentu yang relatif independen dan mempunyai sistem pemerintahan lokal yang khas dan diteruskan secara berkesinambungan yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, seperti halnya, Desa di Jawa, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (semuanya di Sumatera) dan nama lain bagi beberapa kelompok tertentu yang tersebar di nusantara pada waktu dulu. Demokrasi Pancasila seharusnya berpengaruh sekali terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia, hal itu dapat terlihat diantaranya dari pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung.

Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Frency Siska; Eka An Aqimuddin; Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.5406

Merealisaikan suatu pembangunan, tidaklah dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan tanah. Baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak swasta (investor). Semakin pesat tingkat pembangunan, maka akan semakin banyak jumlah tanah yang dibutuhkan. Akan tetapi di satu sisi, lajunya tingkat pertumbuhan pembangunan juga berbanding lurus dengan lajunya tingkat pertumbuhan populasi, sehingga terjadinya posisi saling tarik menarik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tanah yang jumlahnya terbatas bahkan semakin berkurang, khususnya terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum positif Indonesia. Artikel ini menyimpulkan hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum prositif Indonesia meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah menurut UUPA, hak perorangan atau individual atas tanah menurut Pasal 16 UUPA baik yang bersifat abadi seperti Hak Milik atas tanah maupun sementara seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Hak masyarakat di antara kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang terdiri atas hak mendapatkan ganti rugi sebelum pelepasan hak atas tanah, hak mendapatkan informasi atas pembangunan yang berdampak pada tanah masyarakat, hak untuk mendapatkan durasi waktu yang ditentukan undang-undang dalam rangka pembangunan kepentingan umum, serta hak masyarakat untuk bermusyawarah dalam menetapkan rencana lokasi pembangunan.

PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections. Regional heads can stop or be dismissed according to the provisions of the laws and regulations concerning the Regional Government. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province, including in the areas of Karawang Regency, Bogor Regency, Sumedang Regency, Cimahi City, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Subang Regency, West Bandung Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency which were caused because these regional heads were proven in court to have committed criminal acts of corruption, and some have even been, and are currently carrying out sentences. This study aims to find out the implementation of the dismissal of regional heads in the province of West Java. West Java Province, during seven years, there have been eleven dismissals. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province in the local government system in Indonesia is still guided by applicable laws and regulations; the dismissal or impeachment of regional heads who are entangled in corruption crimes, then the regional head is temporarily dismissed without having to go through a proposal from DPRD if charged with committing a crime of corruption. The dismissal of the regional head is carried out by the Minister for the regent or mayor; if the regional head is proven to have committed a crime of corruption which, based on a court decision, has permanent legal force, then the regional head can be dismissed without having to obtain a proposal from the DPRD. The Minister for regents and mayors then carried out the dismissal. The dismissal of the regional head who violates the oath/pledge of office should be accelerated in the process of dismissing the decision, and a state institution should be formed in the region that explicitly handles the process of dismissing the regional head so that it does not take too long, and reflects more direct democracy than procedural democracy.

IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, dimulai dari Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Perbuatan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Kepala Desa. Apabila dilakukan, maka Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi, karena menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat merugikan keuangan negara.Kata kunci: Penyalahgunaan, Dana Desa, Kepala Desa.

Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Hasyim Adnan
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.9014

Direct election of regional heads allows prospective regional heads to compete directly to become regional heads in local government. The regional government has implemented local democracy if the regional government has held regional head elections. Regional heads can stop or be dismissed according to the provisions of the laws and regulations concerning the Regional Government. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province, including in the areas of Karawang Regency, Bogor Regency, Sumedang Regency, Cimahi City, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Subang Regency, West Bandung Regency, Cirebon Regency and Indramayu Regency which were caused because these regional heads were proven in court to have committed criminal acts of corruption, and some have even been, and are currently carrying out sentences. This study aims to find out the implementation of the dismissal of regional heads in the province of West Java. West Java Province, during seven years, there have been eleven dismissals. Dismissal of regional heads between 2014-2021 in West Java Province in the local government system in Indonesia is still guided by applicable laws and regulations; the dismissal or impeachment of regional heads who are entangled in corruption crimes, then the regional head is temporarily dismissed without having to go through a proposal from DPRD if charged with committing a crime of corruption. The dismissal of the regional head is carried out by the Minister for the regent or mayor; if the regional head is proven to have committed a crime of corruption which, based on a court decision, has permanent legal force, then the regional head can be dismissed without having to obtain a proposal from the DPRD. The Minister for regents and mayors then carried out the dismissal. The dismissal of the regional head who violates the oath/pledge of office should be accelerated in the process of dismissing the decision, and a state institution should be formed in the region that explicitly handles the process of dismissing the regional head so that it does not take too long, and reflects more direct democracy than procedural democracy

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR DESA DAYEUHKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG Dody Wahyudi Purnama; Albert Kurniawan Purnomo; Ifa Hanifia Senjiyati; Yayat Rukayat; Maman Suherman; Hasyim Adnan; Siti Saadah; Shintya Mesylia Rahman; Bryan Yandika Purnama
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2023): Volume 4 Nomor 5 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i5.19109

Kegiatan KKNT PTM2D merupakan salah satu program yang dilakukan dalam rangka serentak bergerak, bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun desa yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Kelompok KKNT PTM2D Desa Dayeuhkolot ini diikuti oleh 7 perguruan tinggi dengan berbagai bidang ilmu yang beragam. Salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu di bidang Desa terkait upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Dayeuhkolot. Dalam hal ini kami mengadakan program kerja seminar dengan sasaran perangkat Desa Dayeuhkolot kegiatan tersebut mengadakan pemberian materi dari narasumber untuk menambah wawasan aparatur desa agar dapat lebih berkualitas dalam segi kinerja dan pembangunan desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi Gor Kantor Desa Dayeuhkolot. Saran untuk kegiatan ini adalah keterlibatan mitra sebagai pendukung masih perlu ditingkatkan dalam keikutsertaan kegiatan tersebut agar dapat memperlancar dan dapat tercapainya tujuan yang sudah diharapkan pada kegiatan ini.

Critical Analysis of the Obligation to Pay Taxes and Zakat: A Comparative Study of Islamic Law and Indonesian Fiscal Law Hasyim Adnan; Riza Zulfikar; Dani Durahman
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14423

Indonesian Muslims are also required to pay zakat (muzakki) to the state, which is administered by the National Zakat Agency (Baznas). As Muslims, Indonesians have two obligations, namely to pay taxes and zakat on the same taxable object, resulting in a dual financial obligation. The policy of integrating or equalizing these obligations through tax deductions for zakat has become controversial because it is considered to contradict Islamic law. This study employs a normative-juridical research method using statutory and comparative law approaches. It aims to examine various legal instruments related to taxation and zakat under both Indonesian law and Islamic law. The findings show that zakat is a religious obligation for Muslims and must be distributed to those who are entitled to receive it (mustahik) in accordance with Islamic law (nash). However, for Indonesian Muslims, paying zakat is not only a religious obligation but also a legal obligation stipulated in Law No. 38 of 1999 on Zakat Management. To prevent people from paying both zakat and tax on the same object, the government enacted Law No. 17 of 2000 on Income Tax. For example, Article 9(1) of Law No. 17 of 2000 provides that taxpayers who pay income zakat through government-authorized institutions may deduct the amount of zakat from their taxable income. This fiscal policy effectively equates zakat with taxation. Many fuqaha reject this mechanism because zakat and taxation differ in their legal foundations, requirements, payment procedures, and distribution mechanisms. Therefore, several Muslim-majority countries, such as Saudi Arabia, Pakistan, and Brunei Darussalam, regulate zakat and taxation separately, and the two obligations are not legally interconnected.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH: (STUDI KASUS KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI) Muhammad Iqbal Nur Hakim; Rini Irianty Sundary; Hasyim Adnan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1951

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menuntut pengelolaan yang efektif dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kedua daerah, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawab hukum, administratif, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, program edukasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi RDF. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan pada TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya dukungan regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

The Urgency Of Regional Expansion In The Territory Of West Java Province Based On The Principle of Justice Hasyim Adnan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5220

Regional division is a way that is expected by the regions so that the regions can develop and advance the welfare of their people both in terms of infrastructure, education, regional income, and increasing their human resources. The plan for regional expansion in the West Java Province area is based on a proposal from the West Java Provincial Government which was then approved by the West Java Regional People's Representative Council (DPRD). The eight regions to be expanded include South Tasikmalaya Regency, North Garut Regency, South Garut Regency, South Cianjur Regency, North Sukabumi Regency, East Bogor Regency, West Bogor Regency and West Indramayu Regency. Justice in the expansion of the area will be felt by the people who are in the province of West Java, especially in terms of equal distribution of public services and equitable development. This study uses normative juridical and analytical descriptive methods. The conclusion is that regional expansion in the West Java Province region must continue to be carried out, so that areas that are difficult to achieve can experience an even distribution of development.

Principle of Non-Intervention as A Pillar of Realizing Rational and Accountable Assignments to BUMN (Persero) Hasyim Adnan
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.2062

This study answers two problems: (i) why a rational and accountable assignment is needed to BUMN (Persero); and (ii) how to internalize the non-intervention principle as a pillar in realizing a rational and accountable assignment to BUMN (Persero). BUMN (Persero) not only has the responsibility for public services but is also required to seek profit as a form of managing separated state assets. In the practice, BUMN (Persero) is actually burdened with various irrational and inefficient government assignments. BUMN (Persero) needs to pay attention to the continuity of its business to fulfill the public service obligations and profit orientation. Thus, the assignment from the government to BUMN (Persero) must adopt the principle of non-intervention to strengthen the relevance of the public service responsibilities with the profit interests of BUMN (Persero). This study is included in normative research by using legislation, case, comparative and conceptual approaches. The results of the study show that: (i) the argument for the need for a rational and accountable assignment to BUMN (Persero) is that the assignment has not protected the interests of the public services and the profits of BUMN (Persero) and the majority of assignments are burdensome to BUMN (Persero) without the essence of risk management; and (ii) the form of internalization of the non-intervention principle as a pillar of realizing a rational and accountable assignment to BUMN (Persero) is the injection of the non-intervention principle in formulating assignments and implementing a partnership model between the government and BUMN (Persero).

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search