Anwar Hidayat
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

KEKUATAN MENGIKAT KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Anwar Hidayat
Syiar Hukum Vol 16, No 2 (2018): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i2.5354

Abstract

Klausul eksonerasi dalam perkembangan globalisasi menimbulkan permasalahan karena cenderung merugikan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dan kekuatan mengikat klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam perjanjian baku/standar kontrak yang proses penyusunannya dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur. Umumnya klausul eksonerasi yang ada pada perjanjian baku hanya mengaturkewajiban-kewajiban debitur dan meminimalisir kewajiban-kewajiban kreditur. Lahirnya perjanjian baku diakibatkan karena tuntutan globalisasi ekonomi dunia yang kemudian digunakan juga oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Klausul eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi jika ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Di dalamperjanjian baku kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Posisi monopoli pihak kreditur membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pengusaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Dari segi lain, perjanjian baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul debitur.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Anwar Hidayat
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5660

Abstract

 Islam pays attention to the whole order of life, including in matters of state. The purpose of Islamic law in giving birth to the benefit of both the state and society is the mandate of Islamic law. The enactment of the regional autonomy system is a mandate given by the 1945 Constitution of the Second Amendment in 2000 to be implemented based on a law that was formed specifically to regulate regional government. The post-amendment 1945 Constitution lists the problems of regional government in Chapter VI, namely Article 18, Article 18A, and Article 18B. However, because it was considered no longer suitable to the development of the situation, state administration and demands for the implementation of regional autonomy, new rules were formed to replace it. This research is a normative juridical study, to find out Islam's view related to a country's regional autonomy. Keywords: Autonomous Region, Regional Expansion, Social Welfare
KAJIAN HUKUM KRITIS: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM LANDASAN FILOSOFIS Anwar Hidayat, S.H., M.H., dan Irma Garwan, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v3i1.1883

Abstract

ABSTRAKKitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dengan orang lain, atau juga hukum sipil memiliki ruang lingkup yang luas dalam pengaturannya. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan sarana tertentu. Penggolongan dari hukum perdata yang ada saat ini antara lain meliputi: Hukum keluarga; hukum harta kekayaan; hukum kebendaan; hukum perikatan; dan hukum waris. Kajian kritis terhadap hukum perdata yang telah berlaku di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka seharusnya yang dijadikan dasar pemikirannya ialah falsafah Pancasila. Hasil pembahasan sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Hal yang demikian ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila adalah merupakan jiwa perjuangan dari para pejuang bangsa, sebagai alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh suatu daerah/wilayah, ras, suku, golongan dan agama.Kata kunci: KUHPer, Landasan Filosifis, Pancasila.ABSTRACTCivil Code which is a provision or regulation relating to someone personal with other people, or also civil law has a broad scope in its arrangement. One field of law that regulates the relationships between individuals in society with certain means. The classification of existing civil law includes: Family law; the law of wealth; material law; engagement law; and inheritance law. A critical study of civil law that has been applied in Indonesia by using a normative juridical research method, so that should be the basis of his thinking is the philosophy of the Pancasila. The results of the discussion as it is known that Pancasila is the source of all sources of the Indonesia rule of law. This must be in accordance with the philosophy of Pancasila, which is the soul of the struggle of the nation's fighters, as a unifying tool, from the previously fragmented by a region, race, ethnicity, class, and religion.Keyword: Civil Code, Philosophical Basis, Critical Legal Studies.
AGE LIMIT FOR MARRIAGE IN LAW NUMBER 16 OF 2019 ON THE PRACTICE OF UNDERAGE MARRIAGE IN KARAWANG REGENCY Destia Ayuning Thias; Muhamad Abas; Anwar Hidayat
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v7i1.8370

Abstract

Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age requirements stipulated in law number 16 of 2019 concerning amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage. In law number 16 of 2019 article 7 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. Based on the research results, it can be interpreted that the marriage rate in Karawang district has fluctuated since the enactment of law number 16 of 2019. This is evidenced by the percentage of underage marriage rates in Karawang district based on marriage dispensation data at the Karawang religious court. The data obtained is as follows, in 2019 there were 59 submissions, in 2020 there were 203 submissions, in 2021 there were 122 submissions and in 2022 there were 127 submissions. In addition, there are several factors that cause underage marriages in Karawang district, including arranged marriages, parents avoiding their children from committing adultery and even because they have already sent out invitations. There are some who are pregnant out of wedlock but the number is only a few in Karawang district. Legal research was conducted using an empiris juridical approach.