Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Living Hadis International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan International Journal of Education, Vocational and Social Science Journal of Ushuluddin and Islamic Thought Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Ida Rochmawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Cyber Terorisme dan Eksistensi Gerakan Terorisme Kelompok Islam Radikal di Indonesia Ida Rochmawati
INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan Vol. 2 No. 1 (2016): Februari 2016
Publisher : LPPM IAI Hasanuddin Pare-Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.832 KB)

Abstract

A new wave in the terrorist movement in the modern era is marked by so incessant by Cyberterorisme. The Power of terrorism shifted to cyberspace to influence, recruit, plan, build communication even launched a campaign of cyberspace. This article seeks to analyze how the actual cyber-terrorism has a tremendous impact on the existence and the diversion of resources to the movements of radical groups in Indonesia. Given the power of the radical movement that led to the terror today has disintegrated and is no longer intact as a massive organized movement, then the virtual world be a promising alternative for building strength back.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PUNGGUR KAPUAS KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA RUSNI RUSNI E1011161161; Ida Rochmawati; Abdul Rahim
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa punggur Kapuas kecamatan kakap kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa realitas pelaksanaannya di desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi, aspek disposisi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kenyataan masih lemahnya aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini dilihat dari adanya miskomunikasi antara aparatur pemerintah desa. Dimana disatu sisi informasi kebijakan UU desa yang sudah dipahami dan dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dengan pimpinan di desa ternyata tidak terkomunikasi dengan baik sampai ke tingkat bawah yang merupakan bagian dari penerima informasi kebijakan Undang- undang tentang desa. Cerminan kecenderungan atau disposisi dari beberapa realitas disposisi yaitu sikap pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dimana disposisi sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Punggur Kapuas yaitu mencerminkan adanya dua kecenderungan yang terjadi dalam musyawarah desa. Implementasi kebijakan realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia sumber daya yang memadai. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Punggur Kapuas sudah mengacu kepada peraturan perundang- undangan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014
PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN OBJEK WISATA LUBUK BAJI DI KABUPATEN KAYONG UTARA ISTI KOMAH E1011161153; Isdairi Isdairi; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2854

Abstract

 Penelitian ini menggunakan teori Peran Pitana dan Gayatri (2005, 95) yang terdiri dari : 1) Motivator, kesimpulannya adalah Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai motivator sangat diperlukan agar masyarakat sadar akan pentingnya pariwisata. Namun dalam hal ini peran dinas dalam pembangunan objek wisata Lubuk Baji masih kurang optimal,  dalam memotivasi para pelaku usaha dan investor  masih belum terealisasikan dalam pembangunan objek wisata Lubuk Baji dan belum ada yang bisa bekerja sama dengan dinas tersebut; 2) Fasilitator, kesimpulannya Peran Dinas dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator masih kurang memfasilitasi pembangunan objek wisata lubuk baji. Hal ini dapat dilihat dari kondisi objek wisata yang masih minim akan fasilitas lahan parker dan tidak ada yang menjaga kendaraan pengunjung serta belum mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama; 3) Dinamisator, Kesimpulannya Peran pemerintah sebagai Dinamisator dapat dikatakan masih kurang aktif. Hal ini dapat dilihat dari peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara dan Dinas Pariwisata Provinsi yang masih belum bekerjasama dengan baik. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah dalam pembangunan Objek Wisata Lubuk Baji Pemerintah dapat lebih efektif dalam memotivasi pihak swasta agar kegiatan usaha dibidang Pariwisata terus berjalan dan dapat dikelola dengan baik, serta fisilitas pendukung objek wisata segera diperbaiki agar memudahkan Wisatawan Untuk Berkunjung ke Objek Wisata Lubuk Baji.Kata Kunci : Peran dinas pemuda olahraga dan pariwisata, Pembangunan objek wisata, Kayong Utara
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA AIR PAOH DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA JUMANI JUMANI E1011131118; Martoyo Martoyo; Ida Rochmawati
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pengembangan Wisata Air Paoh Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dengan tujuan Mengidentifikasi strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Kayong Utara untuk mengembangkan potensi objek wisata Air Paoh. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Bidang Pariwisata, Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Seksi Promosi Wisata dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan yakni : Terkait dengan dimensi-dimensi strategi yakni: Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara termasuk ke dalam Strategi Sebagai Rencana, karena kita dapat melihat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala tujuan, kebijakan dan program yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja. Kata Kunci : Strategi,Pengembangan,Pariwisata Air Paoh
Implementation of Community-Based Total Sanitation Policy in Bengkayang District Yulius Yohanes; Ida Rochmawati; Rusdiono, Rusdiono
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 01 (2024): Pebruary, International Journal of Education, vocational and Social Science (I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i01.724

Abstract

Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health, Article 17 paragraph 1 states that the government is responsible for the availability of access to information, education, and health service facilities to improve and maintain the highest possible degree of health. In addition, Article 168 states that to carry out effective and efficient health efforts, health information is needed, which is carried out through information systems and through cross-sector cooperation, with further provisions even regulated by Government Regulations. Meanwhile, Article 169 states that the government provides convenience to the public to gain access to health information in an effort to improve the degree of public health. Community-Based Total Sanitation (STBM) is an approach to change hygienic and sanitary behavior through community empowerment by triggering. The implementation of STBM aims to realize hygienic and sanitary community behavior independently in order to improve the highest degree of public health (Permenkes RI No. 3 of 2014). In this research method, researchers use a type of descriptive research with qualitative analysis because it is considered more appropriate in describing various phenomena, facts, and existing data in order to be more detailed about the implementation process, implementors / officials involved, target group responses and provide an accurate picture of the various obstacles faced. The results of the study explained that villages that implement STBM, within the scope of villages in Bengkayng District, STBM is still very low, this is due to the lack of frequency of triggering carried out by puskesmas and health offices, limited funds and low community response. The lack of success of the STBM program from the triggering process to post-triggering is because the community is difficult to collect so that the monitoring and monitoring process is hampered. Keywords: Policy, Community-Based Total Sanitation, Puskesmas Bengkayang District.
IMPLEMENTATION OF INVENTORY MANAGEMENT AND USE OF GOODS IN THE REGIONAL FINANCE AND ASSETS OFFICE OF WEST KALIMANTAN PROVINCE Andra Gustiayu Pratiwi; Pudjianto; Ida Rochmawati
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 11 (2025): OCTOBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i11.1247

Abstract

This study aims to implement inventory management and use of goods determined by factors namely organization, understanding and application at the Regional Asset Finance Office (RAFO) of West Kalimantan Province. The background of this study is based on the importance of inventory management and use of regional goods, because there are still several regional devices that have not submitted regional goods administration reports, maintenance of damaged goods is not optimal, procurement of goods is not in accordance with Regional Asset Needs Plan (RANP) and does not comply with regional asset management standards and inventory of goods that have no reporting administration. The study uses a qualitative descriptive approach with a naturalistic research method from Charles O. Jones to assess the organization, understanding and application in the management and use of regional goods. Data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews with goods administrators and employees of the Regional Asset Finance Office of West Kalimantan Province. The results of the study indicate that firstly the implementation of inventory management and use of goods at the Regional Asset Finance Office of West Kalimantan Province as a whole has been running well and in accordance with the rules, namely starting from the registration and recording of regional assets, asset management through information systems and supervision and control has followed the above procedures and utilized the existing information system, RAFO of West Kalimantan Province strives to ensure effective, efficient, transparent and accountable management of regional assets. Secondly, the factors in inventory management and use of goods at the Regional Asset Finance Office of West Kalimantan Province include several aspects, including the lack of competent human resources, minimal understanding of regulations, the lack of integrated information systems, budget limitations, discipline in recording and reporting and lack of supervision and evaluation. Suggestions that can be given are in the form of improving the quality of human resources through technical guidance and training.
IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT POLICY AS A REALIZATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE GOODS AND SERVICES PROCUREMENT BUREAU OF WEST KALIMANTAN PROVINCE Dithya Sri Puji Rizqi; Sri Haryaningsih; Ida Rochmawati
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 12 (2025): NOVEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i12.1251

Abstract

This study uses a qualitative descriptive approach aimed at examining the implementation of electronic procurement of goods and services (e-Procurement) policies at the Procurement Bureau of Goods and Services of West Kalimantan Province. The background of the study is based on the need to modernize the procurement system to improve efficiency, transparency, and accountability in budget management. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations, while secondary data came from documentation studies. The analysis was conducted using Charles O. Jones's policy implementation theory, which includes organizational dimensions, interpretation, and application, and is linked to the principles of good governance, including transparency, participation, accountability, and governance effectiveness. The results show that organizationally, the implementing structure has been established, but there is still a lack of certified procurement human resources. From an interpretation perspective, limited training and socialization create a gap in technical understanding. In terms of application, the e-Procurement mechanism runs according to procedure, but faces obstacles such as system disruptions, limited integration between platforms, and suboptimal readiness of small and medium enterprises. This study recommends institutional strengthening, equitable distribution of human resource training, and the development of reliable information technology infrastructure to support the effective implementation of e-Procurement in line with the principles of good governance.
Women, Reason, and Religion: A Critical Analysis of Gender Discourse in Ibn Mājah’s Hadith No. 3993 Mahbubati, Nadia Maulida; Ida Rochmawati
Journal of Ushuluddin and Islamic Thought Vol. 1 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/juit.2023.1.2.197-220

Abstract

The discourse on gender equality in Islam is often constrained by religious interpretations that lack socio-historical sensitivity. One such example is the frequently cited hadith narrated by Ibn Mājah (No. 3993), which asserts that women constitute the majority of Hell’s inhabitants and are described as lacking in reason and religion. This hadith is often interpreted literally, without adequate contextualization, which leads to gender bias. This study attempts to re-examines the hadith using the qirā’ah mubādalah (reciprocal reading) approach, which emphasizes relational justice and the ethical parity between men and women. Methodologically, the study employs qualitative analysis based on literature review, including sanad and matan evaluation to assess the hadith’s authenticity, and thematic-contextual analysis to reinterpret its meaning. The findings affirm that the hadith is classified as ṣaḥīḥ li-dhātih, meeting the criteria of an unbroken chain (sanad muttaṣil), reliable and just narrators (‘ādil and ḍābiṭ), and free from shudhūdh or ‘illah. However, when approached through the lens of mubādalah, the statement that women are the majority of Hell’s inhabitants emerges not as an ontological indictment, but as a universal moral admonition. Likewise, the depiction of women as deficient in intellect and religion is shown to reflect the socio-cultural limitations of the time, particularly in terms of women’s access to public and spiritual domains.
Constructing Digital Patriarchy: Framing the Hadith of Dayyūth and Gendered Morality in Online Islamic Discourse Rohmah, Nur Maulidya Wardatur; Mukhammad Zamzami; Ida Rochmawati
Journal of Ushuluddin and Islamic Thought Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/juit.2025.3.1.1-36

Abstract

This article analyzes the construction of digital patriarchy in Islamic moral discourse through the use of hadith about dayyūth on the Instagram account @mahasiswa.salaf using Robert N. Entman's Framing Analysis framework. In the context of social media as a space for contesting religious authority, this hadith not only functions as a source of family ethics but also as an ideological instrument that shapes moral boundaries and gender relations. Through Entman's four dimensions, such as problem definition, diagnosis of causes, moral judgment, and treatment recommendation, this article shows that the account defines moral threats as the result of men's negligence in protecting family honor, judges such behavior as a sin that blocks the path to heaven, and recommends male control over women as a solution. These findings reveal that religious narratives in digital spaces reinforce patriarchal hegemony through textual legitimation, but also open up space for resistance through audience interactions that challenge conservative interpretations with arguments for gender equality. This article contributes to the study of digital religion and Islamic gender studies by emphasizing the need for a reinterpretation of hadith based on social ethics that emphasize collective moral responsibility, the value of raḥmah, and justice in an increasingly ideological and fragmented digital religious ecosystem.
Digital Hadith Reception: The Analysis of Netizen Involvement in the Istimnā' Hadith on the Instagram Account @surgadakwahofc: Resepsi Hadis Digital: Analisis Keterlibatan Netizen terhadap Hadits tentang Istimnā' di Akun Instagram @surgadakwahofc Syanando Adzikri; Afif Khoirul Hisyam; Ida Rochmawati; Nauval Zhafri
Jurnal Living Hadis Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/livinghadis.2025.6392

Abstract

This study is motivated by the growing phenomenon of religious content dissemination, including hadith, through social media platforms such as Instagram. Although hadiths concerning istimnā’ (masturbation) are frequently cited in online religious discourse, there remains a research gap regarding how digital audiences interpret and respond to such religious texts. Addressing this gap, the present study seeks to answer two main questions: how do netizens receive the hadith on istimnā’ posted on the Instagram account @surgadakwahofc, and what factors influence the diversity of their reception? A qualitative approach was employed using content analysis of netizen comments on posts containing the hadith that prohibits deviant sexual behavior. Stuart Hall’s reception theory served as the analytical framework for identifying audience positions in decoding the religious message, namely, dominant-hegemonic, negotiated, and oppositional readings. The findings reveal that netizen reception is highly diverse and dynamic; some accept the hadith’s meaning textually, others negotiate it according to social context and personal experience, while a few reject it based on rational or modern moral reasoning. This diversity is influenced by social background, level of religious understanding, and individual value orientation. So, the hadith interpretation on social media is a dialogical process involving the interplay between text, context, and audience experience.
Co-Authors *, Yulius Yohanes Abdul Rahim Afif Khoirul Hisyam Amira Firdausi Andra Gustiayu Pratiwi Dithya Sri Puji Rizqi Haryaningsih, Sri Husni dan Zulfanazli Pudjianto Alfian Rusdy Isdairi Isdairi ISTI KOMAH E1011161153 JUMANI JUMANI E1011131118 Mahbubati, Nadia Maulida Martoyo Martoyo Mukhammad Zamzami Nauval Zhafri Rohmah, Nur Maulidya Wardatur Rusdiono, Rusdiono RUSNI RUSNI E1011161161 Siti Dzulfirda Nivea Cholis Syanando Adzikri