Garuda - Garba Rujukan Digital

‘URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE Moh. Hipni
Et-Tijarie Vol 3, No 2: Desember 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The increasing of social problems could not be dammed. While on other side the discourse about legal istimbat development has been already considered as patent formulation, although still giving space in the form of alternative methods due to the deviation. Therefore, in this work, the author would like to introduce that amoung choices of intinbat method, 'urf is able to be the ultimate solution after Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. This thesis is based on the assumption that urf is closest method in social life system.Perkembangan problematika sosial sudah tidak bisa dibendung. Sementara di sisi lain diskursus tentang perkembangan istimbat hukum sudah menjadi rumusan yang paten, walaupun masih memberi ruang berupa alternatife-alternatif pilihan metode karena terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu, dalam karya ini penulis ingin memperkenalkan bahwa di atara pilihan-pilihan metode intinbat tersebut „urf adalah solusi utama manakala sudah tidak ditemukan solusi dari Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟ dan Qiyas. Tesis ini berdasarkan asumsi bahwa urf merupakan metode yang terdekat dalam sistem kehidupan social.Keywords: 'Urf, Root, Islamic Law, Responsible.

The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance by Using System Approach Mohammad Hipni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 14 No. 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v14i1.2159

In traditional societies such as Maduresse who carry out religious teaching strongly, women in certain contexts are generally positioned in the lower position than men. However, in the cultural context of Maduresse inheritance, women are on the equal footing with men. Even, parents give more priority on the legacy to their daughters. The purpose of this study is to understand the phenomenon of the women position in traditional Maduresse legacy by using maqashid sharia particularly the system approach. The use of system approach aims to explain parts that influence the position of women in Maduresse traditional inheritance system and determine the legislation ratio on the legal phenomenon. This research discovers that women in Madurese society are considered not only as passive family members, but also as a symbol of honor and sustainability in Madurese family. These arguments make Maduresse’s understanding on the inheritance verses more comprehensive. Therefore, women are positioned equal with men for the legacy distribution in Madura traditional inheritance (Pada masyarakat tradisional seperti Madura dengan karakter keras memegang teguh agama, wanita pada konteks tertentu diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki. Namun, dalam konteks kewarisan adat Madura, wanita diposisikan setara dengan kaum laki-laki. Bahkan, orang tua memberikan prioritas lebih atas bagian waris anak perempuannya. Penelitian ini bertujuan memahami fenomena kedudukan wanita dalam waris adat Madura dengan menggunakan maqãshid syarĩah khususnya pendekan sistem. Analisis sistem ini diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian yang memengaruhi kedudukan wanita dalam sistem waris adat Madura dan mengetahui ratio legis dari fenomena hukum tersebut. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa wanita dalam masyarakat Madura dianggap tidak hanya sebagai anggota keluarga pasif, namun sebagai simbol kehormatan dan simbol keberlangsungan keluarga masyarakat Madura. Pandangan yang demikian membuat pemahaman terhadap ayat waris lebih komprehensif. Oleh karena itu, wanita diposisikan setara dengan laki-laki dalam pembagian waris adat yang dipraktikkan dalam adat masyarakat Madura)

BUDAYA TANEAN LANJENG DALAM PERNIKAHAN KERABAT DI KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN BANGKALAN Mohammad Hipni; Shofiyun Nahidloh
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 8, No 1: April 2015
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Masyarakat Madura di kenal sebagai masyarakat yang menjungjung tinggi talii kekerabatan. Simbol-simbol yang mendukung hal ini, bisa di lihat dari rumah adat yang sebagian besar masih terpelihara dengan rapi di berbagai pelosok di Madura, seperti yang terdapat di rumah-rumah keluaraga pondok pesantren di Madura.Bangkalan terkenal dengan kota santri, ini membuktikan banyaknya pondok pesantren di Bangkalan. Keluarga Pondok pesantren dikenal sekelompok orang yang lebih memahami ketentuan ajaran agama Islam. Dalam keluarga pondok pesantren di Bangkalan sering ditemui dalam menikahkan putra putrinya dijodohkan dari kerabatnya sendiri contonya : putra/putri dari saudara ( ponaan), atau yang masuk dalam kerabatnya. Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:Apa yang melatarbelakangi Budaya Tanean Lanjeng dalam pernikahan Kerabat di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan ?danMengapaBudayaTanean Lanjheng dalam pernikahan kerabat sering terjadi di kalangan keluarga pondok pesantren?. Metodepenelitianinimenggunakan sample lokasiBangkalan Madura, berdasarkanpertimbangankarenabangkalanberadapadawilayahpesisirutaradekatdenganpelabuhankamaldankota Surabaya sebagaijalurmasuknya orang asing; Dan kebanyakan model pembelajaranpesantren di Bangkalanmenggunakansalaf, modern dankombinasi; kapasitasponpes (besardankecil); sertakeunikandankekhasandariponpes. Adapun metode penelitian dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Studi literature dan library research, ObservasiterlibatdanWawancara (in depth interview),Analisadanpengolahan data.

URGENSI KESESUAIAN AKAD MENURUT HUKUM POSITIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI MADURA Achmad Badarus Syamsi; Ahmad Musadad; Mohammad Hipni
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 8, No 1: April 2015
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Lembaga keuangan syariah non bank semakin lama semakin banyak, termasuk di Madura. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah merupakan sebuah sinyal positif khususnya bagi masyarakat Madura yang sangat kental dengan ajaran keislamannya. Perlu digarisbawahi bahwa masih perlu adanya pengawasan dari penerapan akad apakah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah atau tidak, walaupun sudah ada Dewan Pengawas Syariah, namun apa yang ada di lapangan bisa berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui akad apakah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syaroiah non bank di Madura. Kedua, untuk mendeskripsikan dan mengkaji keabsahan akad pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan obervasi untuk mendapatkan data primer berupa draft akad dan keterangan dari lembaga keuangan syariah non bank, serta dokumentasi dari literatur terkait lembaga keuangan syariah non bank dan akad. Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank adalah akad murabahah. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah, namun masih perlu perbaikan dari segi praktiknya.

Akar budaya Emansipasi Pekerja imigran wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura Muhammad Hipni; Muh. Karim
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 4 No. 2 (2019): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Abstrak:Pada masyarakat Madura terdapat lokal wisdom yang menjadikan masyarakat wanitanya mempunyai semangat emansipasi yang tinggi. Bahkan dalam situasi tertentu dia menjadi leader dalam kehidupan keluarga, yang tentunya terdapat anggota keluarga yang laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menemukan memahami model relasi antara penerapan waris adat Madura dengan emansipasi pada pekerja imigran wanita Pamekasan Madura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara semangat emansipasi pada pekerja imigran wanita Madura dengan sistem waris adat yang diterapkannya. Persamaan hak dalam penerapan waris adat Madura melahirkan persamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan keluarga, termasuk di dalamnya usaha pemenuhan perekonomian keluarga. Kata kunci: Emansipasi, Imigran, Waris Abstract:In the Madurese community there is local wisdom which makes the female community have a high spirit of emancipation. Even in certain situations he became a leader in family life, which of course there are male family members. This study uses qualitative research methods to find understanding the relationship model between the application of Madura adat inheritance and emancipation in Pamekasan Madura female immigrant workers. This research shows that there is a strong relationship between the spirit of emancipation in Madurese female immigrant workers and the customary inheritance system that it applies. Equality of rights in the application of Madurese custom inheritance gives birth to an equal obligation to play an active role in the survival of family life, including efforts to fulfill the family economy. Keywords: Emancipation, Immigrants, Inheritance.

DINAMIKA PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI MADURA PERSPEKTIF SOSIO LEGAL Nindy Febrianti; Mohammad Hipni
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 6 No. 2 (2021): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pulau Madura adalahsuatu pulau yang berada di wilayah Jawa Timur, Madura merupakan pulau yang memiliki berbagai macam keunikan dari mulai bahasa, kebudayaan, tradisi dan juga keagamaannya, mayoritas masyarakat Madura beragama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir industri halal sangat berkembang pesat, pada tahun 2000-an industri halal telah menjadi gaya hidup termasuk didalamnya termasuk sektor rekreasi pariwisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya populasi umat muslim. Salah satu wilayah di Indonesia yang potensial untuk dijadikan pariwasata halal adalah pulau Madura, karena pulau ini memiliki banyak sekali panorama alam yang sangat indah, madura juga memiliki wisata religi yang sangat terkenal yaknimakam Syaikhona Holil yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Madura merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal karena banyaknya destinasi wisata yang sudah ada dan juga didukung dengan masyarakatnya yang terkenal sangat religius serta sangat menjung tinggi norma agama dan kebudayaan Islam. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan industri halal pada saat ini. Hal inilah yang menjadi landasan penelitian mengenai dinamika pengembangan pariwisata halal ditinjau dari perspektif sosio legal. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang menitikberatkan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, informasi,serta pengetahuan bagi masyarakat juga lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan pariwisata halal di Madura yang mana kebijakan tersebut juga memperhatikan dari perspektif sosio legal.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Kabupaten Bangkalan Risalatul Ummah; Mohammad Hipni
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 6 No. 2 (2021): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Pariwisata harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan pariwisata oleh pemerintah di Indonesia, karena pariwisata merupakan salah satu penyumbang APBD terbesar. Indonesia merupakan negara yang layak apabila menerapkan kebijakan pariwisata halal, hal tersebut karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan terbesar di dunia, jadi apabila kebijakan pariwisata halal diterapkan akan sangat mudah bagi para pelaku usaha untuk menjalankannya karena dalam keseharian penduduknya sudah mengikuti ketentuan syariah dan halal tentunya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara terbuka dan pengisian kuisioner untuk mengetahui pandangan serta respon mereka mengenai pariwisata halal selaku pengunjung. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan mengenai pariwisata halal, hal itu tentu membuat para wisatawan muslim untuk berkunjung ke wisata yang ada di pulau Madura merasa lebih nyaman karena para wisatawan luar yang berkeinginan mengunjungi destinasi wisata secara tidak langsung sudah mengerti bahwa masyarakat Madura sangat kental dengan nuansa islami sehingga mereka ketika mengunjungi wisata yang ada di Madura tidak akan mengumbar auratnya. Konsep dari wisata halal sendiri bukan bertujuan mengekang para wisatawan ketika berwisata dengan segala ketentuan, namun pariwisata halal lebih fokus membuat wisatawan nyaman. Kepuasan wisatawan adalah persepsi harapan dengan apa yang dirasakan wisatawan terhadap sesuatu objek atau kegiatan. Perkembangan tren pariwisata untuk meningkatkan kepuasan membuat pengelola destinasi wisata menghadirkan jenis pariwisata yang cocok untuk wisatawan muslim, seperti pariwisata halal. Selain pariwisata halal, kepuasan wisatawan dipengaruhi oleh motivasi wisatawan untuk berkunjung pada destinasi wisata tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh pariwisata halal dan motivasi terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi wisata halal. Kata kunci:Kebijakan, Pariwisata Halal, Kepuasan Wisatawan.

Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura Riza Siptia Wulandari; Muhammad Hipni
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.5621

since Law Number 16 of 2019 concerning Marriage was enacted in Indonesia. However, its implementation in the Bangkalan district community has been ongoing, especially with regard to laws governing marriage registration and the minimum age of marriage. Cultural, educational, economic, and religious factors are one of the causes of the large number of early marriages in Bangkalan Regency that are still taking place below the predetermined minimum age of marriage, which is 19 years for men and 19 years for women. This research uses qualitative research methods, utilizing primary and secondary data sources, document studies and interviews as data collection approaches. Descriptive analytical techniques are used for data analysis. The study aimed to ascertain the extent to which the Office of Religious Affairs has suppressed the rise in early marriage. The impact of this problem will be examined in a number of research issues, including the role of the Office of Religious Affairs in minimizing early marriage in Bangkalan Regency and its consequences. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) plays a role in reducing cases of early marriage by paying attention to all requirements that must be met by prospective brides, holding weddings, and socializing with the community through counseling and guidance to increase knowledge and understanding of marriage law.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search