Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah KABILAH : Journal of Social Community Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Syamsi, Achmad Badarus
Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Syamsi, Achmad Badarus; Qomaro, Galuh Widitya
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1439.205 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v14i1.3316

Abstract

The function of approval in an agreement (contract) is as a statement between the two parties on their respective rights and obligations so that if there are parties whose rights are not fulfilled, they can feel protected and demand these rights. Therefore, it is appropriate that an agreement on a contract must be carried out properly so that it can guarantee the rights of both parties. Madura Island is the best salt field in Indonesia, so there are many contracts between farmers and salt landowners. This article discusses the pattern of revenue sharing between farmers and salt landowners in Pamekasan Regency using the schemes of a half to a third and one fifth to two fifths. These revenue sharing patterns have different rights and obligations. The difference is a bigger obligation to those who get half. The author found that the pattern of production sharing agreements made by farmers and salt landowners in Pamekasan Regency according to the Agreement Law and Islamic Law did not meet the basic principles of agreement, because the agreement was made only verbally and there were no witnesses so that it had an impact on the lack of protection for farmers and the absence of witnesses causes no clarity on the boundaries of the contract.
TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENJADI IUS CONSTITUTUM Achmad Badarus Syamsi
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic economic law had been applied by Indonesian people since centuries ago. Although the application of Islamic economy by islamic value. So, the name of transaction not using Islamic nomenclature. Islamic economic law had just applied positively in the early of 1990-an dan detailly applied in the reformasi era. This article will discussed about transformation of Islamic economic law as ius constitendum to be ius constitutum.Hukum ekonomi Islam sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam mulai dari masa penjajahan. Sehingga sudah nilai-nilai keislaman sudah mulai dimasukkan dalam transaksi-transaksi perekonomian. Hukum ekonomi Islam belum mendapatkan tempat dalam tatanan hukum nasional hingga pada awal tahun 1990an dan ditetapkan secara lebih mendetail pada massa reformasi.Artikel ini akan membahas mengenai perubahan hukum ekonomi Islam sebagai hukum yang dicita-citakan untuk ditetapkan menjadi hukum yang disahkan dan diberlakukan.Keyword : Ius Constitutum, Ius Constituendum, Islamic Economic Law
URGENSI KESESUAIAN AKAD MENURUT HUKUM POSITIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI MADURA Achmad Badarus Syamsi; Ahmad Musadad; Mohammad Hipni
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 8, No 1: April 2015
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.983 KB) | DOI: 10.21107/pamator.v8i1.2075

Abstract

Lembaga keuangan syariah non bank semakin lama semakin banyak, termasuk di Madura. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah merupakan sebuah sinyal positif khususnya bagi masyarakat Madura yang sangat kental dengan ajaran keislamannya. Perlu digarisbawahi bahwa masih perlu adanya pengawasan dari penerapan akad apakah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah atau tidak, walaupun sudah ada Dewan Pengawas Syariah, namun apa yang ada di lapangan bisa berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui akad apakah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syaroiah non bank di Madura. Kedua, untuk mendeskripsikan dan mengkaji keabsahan akad pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan obervasi untuk mendapatkan data primer berupa draft akad dan keterangan dari lembaga keuangan syariah non bank, serta dokumentasi dari literatur terkait lembaga keuangan syariah non bank dan akad. Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank adalah akad murabahah. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah, namun masih perlu perbaikan dari segi praktiknya.
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL DI MADURA BERBASIS NILAI KEISLAMAN DAN HUKUM POSITIF Achmad Badarus Syamsi; Adiyono Adiyono
istinbath Vol 19 No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v19i02.267

Abstract

Madura Island has its own uniqueness from a socio-culture that breathes Islam. This is a positive value in dealing with halal tourism in the world. The fact that currently all districts in Madura have not welcomed halal tourism as a mainstay to increase the number of tourist visits both domestic and foreign. This can occur because public participation in policy making is still lacking or even non-existent. Because seeing the very strong diversity of the Madurese community with Islam, it is a must to implement a halal tourism policy. Public participation in drafting local regulations on tourism management in Madura can be seen in the FGD. This shows that the model of community participation in Madura is in accordance with a basic model of public participation, and a realism model of public participation. Meanwhile, based on Islamic values, the implementation of FGD can be included in the shura concept contained in Islam. The general public response wants the application of halal tourism on the island of Madura. But on the other hand they also emphasize the existence of halal tourism which actually implements tourism in accordance with the Shari’a.
Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep Achmad Badarus Syamsi; Adiyono Adiyono
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 5 No. 2 (2020): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35127/kbl.v5i2.4147

Abstract

Abstrak: Konsep pariwisata halal diharapkan bisa meningkatkan jumlah wisman di objek-objek wisata tersebut. Konsep pariwisata halal diambil karena dilihat dari sisi sosial budaya agama masyarakatnya, banyaknya pondok pesantren, obyek wisata religi, dan kesenian Islam. Disisi lain Kepastian hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk menarik minat investor dan wisatawan. Disinilah urgensi dari keberadaan legalitas pariwisata halal. Tujuan dari Penelitian ini pertama adalah untuk mengemukakan bentuk pengaturan pariwisata halal yang sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Kedua akan berupaya untuk menemukan model pengaturan yang efektif, efisien dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi untuk diterapkan di Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berusaha untuk memaparkan tujuan penelitian di atas. Sumber data yang digunakan adalah ketentuan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pariwisata halal di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penemuan sebuah model atau bentuk peraturan tentang pariwisata halal di Sumenep yang efektif, efisien dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi. Kata Kunci: legalitas, pariwisata halal, prinsip syariah Abstract: The concept of halal tourism is expected to increase the number of foreign tourists in these tourist objects. The concept of halal tourism is taken because it is seen from the socio-cultural side of the community, the number of Islamic boarding schools, religious tourism objects, and Islamic arts. This is where the urgency of the legality of halal tourism. The purpose of this research The first is to give shape halal tourism arrangement that has been applied in several regions in Indonesia. Both will attempt to find a model setting of effectif eficient and have a high supremacy of law to be applied in Sumenep. This research is a literature research with a qualitative deskriptif approach, that seeks to explain the purpose of its research. The sources data that used is provisions about rule making and regulations halal tourism in Indonesia. The resault of this research is discovery of a model or form regulations on tourism kosher in Sumenep effective, efficient and have a high supremacy of law. Keywords: legality, halal tourism, sharia principles.
Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan Fajar; Achmad Badarus Syamsi; Adiyono
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.5457

Abstract

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Termasuk pelaku usaha jamu tradisional yang ada di Madura. Sebagai upaya untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat badan usaha milik desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan usaha milik desa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Sinergi dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan adalah kebutuhan sertifikasi halal yang diwajibakn oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien di Bangkalan. (Entrepreneurs have an obligation to register halal certification of their products. This has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors in Madura. As an effort to implement this, there are village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village-owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated with halal certification. This research is a field research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that there is still no synergy between the owners of herbal medicine SMEs and local village-owned enterprises, because most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service units. The synergy in question is that both parties will help each other and provide benefits. Synergy can be seen from the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase the business of herbal medicine SMEs, from licensing to marketing. One of the things that are urgent about licensing is the need for halal certification which is required by the government. Of all the herbal medicine SMEs in Bangkalan and Sampang, there is only one village-owned business entity that manages the herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine SMEs that has obtained a halal certificate is the Al-Manshurien SMEs in Bangkalan.)
Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Achmad Badarus Syamsi; Galuh Widitya Qomaro
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 1 (2020)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.332 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v14i1.3316

Abstract

The function of approval in an agreement (contract) is as a statement between the two parties on their respective rights and obligations so that if there are parties whose rights are not fulfilled, they can feel protected and demand these rights. Therefore, it is appropriate that an agreement on a contract must be carried out properly so that it can guarantee the rights of both parties. Madura Island is the best salt field in Indonesia, so there are many contracts between farmers and salt landowners. This article discusses the pattern of revenue sharing between farmers and salt landowners in Pamekasan Regency using the schemes of a half to a third and one fifth to two fifths. These revenue sharing patterns have different rights and obligations. The difference is a bigger obligation to those who get half. The author found that the pattern of production sharing agreements made by farmers and salt landowners in Pamekasan Regency according to the Agreement Law and Islamic Law did not meet the basic principles of agreement, because the agreement was made only verbally and there were no witnesses so that it had an impact on the lack of protection for farmers and the absence of witnesses causes no clarity on the boundaries of the contract.
Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan Moh. Karim; Achmad Badarus Syamsi; Fajar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6707

Abstract

Artikel ini akan membahas penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini adalah Islam. Wujud ketaatan terhadap ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: “bhuppa’, bhabhu’, ghuru dan rato” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura berupa taat dan patuh “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato” (bapak, ibu, guru dan pimpinan pemerintahan) sangat berpengaruh terhadap budaya hukum pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dalam budaya Madura dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. (This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have a unique and strong culture in upholding principles. The Madurese community is a religious society, obedient and submissive in carrying out religious orders, in this case Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the values adhered to by the Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu', ghuru, and rato" (fathers, mothers, teachers and government leaders) greatly influence the legal culture of implementing or enforcing halal certification. The government, which in Madurese culture is known as rato and ghuru or ulemas, makes micro, small and medium enterprises in the Pademawu sub-district, Pamekasan district comply with registering halal certification for their products.)
INVESTASI ASING DALAM ISLAM Syamsi, Achmad Badarus
Et-Tijarie Vol 1, No 1: Desember 2014
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v1i1.4590

Abstract

AbstractIn Islam, investment is a mu’amalah activity that very recommended, because investment makes the property more productive and gives profit to other people. Be piled up on the property (IKHTINAZ) has been prohibited in the Koran. To implement the investment we should to make a tool to invest. Everybody has many choose to invest. One of the investor who invest in Indonesia is foreigner. A second in cursory legal everybody has the right to do this business in the investment model. But Islam as a truth religion need to see the investment practice that implemented by them. This research is library research that accumulate the data literally by studying and researching some books and literatures related to investment in Islam. The data analysis in this research uses qualitative descriptive analysis technique because the used data consist of qualitative data. The Method of this research approach is normative approach because it becomes the object of research either text or opinion. Kata Kunci: Investment, foreigner, Islam  Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas  melarang aktivitas  penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki. Untuk mengimplementasikan seruan investasi  tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu investor yang juga ikut berpastisipasi berinvestasi di Indonesia adalah pihak asing. Sepintas secara hukum siapapun berhak melakukan kegiatan bisnis dengan model investasi. Akan tetapi islam sebagai agara yang membawa misi keberan perlu untuk melihat praktik investasi yang dilakukan oleh mereka. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  research), Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan investasi dalam Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri dari data kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Ini karena yang menjadi obyek kajian yang diteliti berupa teks-teks atau pendapat.
Modelling a Strategy for Accelerating Halal Certification for MSMEs from The Perspective of Maslahah Mursalah Dalilatud Diniyah; Fajar; Faizal Amir; Elfira Maya Adiba; Achmad Badarus Syamsi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2025): on Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i1.20881

Abstract

This study aims to determine the strategy for accelerating halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangkalan Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, as well as to examine the strategy from the perspective of maslahah mursalah in order to provide maximum benefits for MSME actors and the wider community. This type of research is qualitative using the AHP (Analytical Hierarchy Process) approach with the research subjects of the Ministry of Religion, MUI, Halal Center UTM, Cooperative Office. The data used are primary data and secondary data with data collection techniques using interviews and questionnaires. Based on AHP analysis, the criteria that are very influential in the process of accelerating halal certification strategies in Bangkalan are the role of halal certification bodies, which obtained the highest weight of 0.514, compared to market demand with a weight of 0.280, awareness of business actors with a weight of 0.138, and the role of government with a weight of 0.068. From the perspective of maslahah mursalah, these strategies not only aim to fulfill the immediate needs of MSMEs and consumers for halal assurance but also serve the broader public interest by promoting social welfare, economic justice, and community trust. By prioritizing the role of halal certification bodies and enhancing awareness through socialization programs, the approach ensures that the certification process is efficient, transparent, and inclusive. This aligns with the principle of maslahah mursalah, which advocates for solutions that bring maximum benefit and prevent harm to society.
Co-Authors Adiyono Adiyono Adiyono Ahmad Musadad Dalilatud Diniyah Elfira Maya Adiba Faizal Amir Fajar Fajar Galuh Widitya Qomaro Moh Karim Moh. Hipni