Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL PENYELESAIAN SECARA ALTERNATIF DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KHUSUS TERHADAP MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN) Sudaryono Sudaryono; Muhammad Iksan; Kuswardani Kuswardani
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 13, No 1: Februari, 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/humaniora.v13i1.917

The problem statements of this study include: 1) what are the types of criminal cases handled by the police; 2) how do the police handle the cases; and 3); how do the police’s insight of handling them alternatively. In the first year, the study aims to 1) establish the types of criminal cases handled by the police; 2) inventory the ways the police handle them; and (3) describe the police’s insight of a model for handling those alternatively. Hopefully, it can be beneficial for academicians and policy makers. For the academicians, it can be meaningful to contribute to criminal law development, particularly an alternative model for handling criminal cases. For the policy makers, it can be useful to develop a conceptual thinking to make a policy of handling criminal cases oriented to substantive justice.The study is a research of sociological law with qualitative approach. For this, the data included primary and secondary. The data employed a content analysis with legal and theoretical interpretations.Reserch product: In running its juridical responsibility, from January to May, 2011 the Polresta Surakarta has handled a variety of criminal cases. The types of these cases handled by the Polresta in 2011, particularly for five months, consisted of 33 cases. Out of the 2 felony cases were conventional at 25 criminal cases and unconventional (transnational) at 8 criminal cases. In handling the criminal cases, the Polresta Surakarta uses a fixed procedure as a reference to them, as stipulated in the Act of the Criminal Code, operating rule and guidance and technique of the Indonesian Police Administration. In facing the implication of the ADR to handle criminal cases, the Police have actually taken a better action. In the Telegram of the Criminal Investigation Bureau (STR), the Sub-Division of the STR of the Indonesian Police No ST/110/V/2011, dated on May 18, 2001 on the Implication Guidance of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police, the STR of the Indonesia Police will apply the ADR to handle criminal cases. Unfortunately, the policy is delayed with the Telegram of the STR of the Indonesian Police No ST/209/IX/2011, dated September 6, 2001 on Delaying the Implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Rizka Rizka; M. Junaidi; Sudaryono Sudaryono; Masithoh Masithoh
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 23, No. 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v23i1.16800

The problems contained in this scientific paper are about how the parameters of a situation can be called Force Majure in the view of Islam, and whether the Covid-19 pandemic can be used as the basis for Force Majure, and how Islam views credit relaxation in the midst of the COVID-19 pandemic. This study uses a juridical-normative approach whose main data source is secondary data in the form of written materials about the law which are then analyzed qualitatively with the aim of producing analytical descriptive data. From this study it was found that the parameters of a situation that can be called force majeure can be divided into two, namely absolute force majeure and relative force majeure, absolute force majeure is a situation that can no longer be implemented while relative force majeure is a situation that can actually be done but because there are something it is impossible to carry out his will and if done then the effect is great. The Covid-19 pandemic in general cannot be said to be a force majeure situation, but because the Government has issued Presidential Decree No. 12 of 2020 which states that COVID-19 is a non-natural disaster and is a national disaster and restrictions on carrying out an activity, this can potentially be a force majeure so that with the existence of a limitation on activities, the state must be present in providing a national economic stimulus, one of which is the provision of credit relaxation. The provision of credit relaxation is a policy issued by the state as an effort so that business actors can still continue their business activities in the midst of a pandemic and of course can again support the country's economy, but in practice the provision of credit relaxation by financial service institutions is not optimal.Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majure dalam pandangan Islam, serta apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majure, serta bagaimana padangan Islam terhadap relaksasi kredit di tengah tengah pandemic covid 19 . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal

Tracking Democracy In Islam M. Junaidi; Sudaryono Sudaryono
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.12489

This paper aims to answer the question “Is democracy in conflict with Islam?” This paper also discusses the values contained in democracy. This paper uses a normative legal research method that is descriptive and analytic to describe the implementation of government systems and political systems in Islam. Then analyze it with democratic values as a system of government and a political system. The research results obtained a brief description of democracy as a political system and government system in the era of the Prophet and the era of Khulafaturrasyidin to determine the democratic values contained. In the end, this paper is one of the answers to the discourse that has been a growing polemic between democracy and Islam.

Analisis Unsur Sikap Batin dalam Perkara Pidana No. 315/ Pid. B/ 2018/ PN. Skt. Adam Pradana Putra; S Sudaryono
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Mahasiswa Student Paper
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.29 KB)

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) penyebab utama kecelakaan yaitu unsur sikap batin yang berupa Kesengajaan (Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) dan unsur sikap batin yang berupa Kealpaan (Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). Dalam praktiknya, penegak hukum seringkali kesulitan untuk untuk melakukan pembuktian apakah peristiwa kecelakaan tersebut murni kecelakaan (pure accident) atau ada unsur sikap yang berupa kesengajaan dan kealpaan didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan doktrin mengenai unsur kesengajaan dan kealpaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya data dianalisis menggunakan deduktif.

Tinjauan Yuridis terhadap Force Majeuredalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Sudaryono Sudaryono; M. Junaidi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 13th University Research Colloquium 2021: Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.97 KB)

Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenaibagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagaiForce Majure dan apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikandasar sebagai Force Majure, serta apakah relaksasi kredittelah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomiIndonesia dengan kebijakan relaksasi kredit. Penelitian inimenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yangsumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupabahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisissecara kuantitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptifanalitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatukeadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagimenjadi dua yaitu force majure absolute dan force majurerelatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidakbisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalahkeadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena adasuatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya danjika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19secara umum tidak dapat dikatan sebagai keadaan forcemajure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkanKeppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19merupakan bencana non-alam dan merupakan bencananasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka haldemikian dapat berpotensi sebagai forcemajuresehinggakemudiandenganadanyasuatupembatasankegiatan, negara harushadirdalammemberikan stimulusperekonomiannasionalyakni salahsatunyapemberianrelaksasikredit. Pemberian relaksasi kreditmerupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagaiupaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkankegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapatkembali menunjang perekonomian negara, namun dalampraktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasakeuangan belum optimal

PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 R Rizka; M. Junaidi; S Sudaryono; M Masithoh
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 23, No. 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v23i1.16800

Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majure dalam pandangan Islam, serta apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majure, serta bagaimana padangan Islam terhadap relaksasi kredit di tengah tengah pandemic covid 19 . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search