Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.12
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tajdida Profetika Law and Justice Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum At-Tarbawi : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Corruptio Journal of Transcendental Law Berajah Journal Prosiding University Research Colloquium Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Law and Justice Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Jurisprudence Profetika: Jurnal Studi Islam Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
M Junaidi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REVITALISASI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH DALAM PENGUATAN KADER PERSYARIKATAN Junaidi, Muhammed; Jannah, Roudlotul
Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Vol 16, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak buruk adanya globalisasi menimbulkan sifat individualisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mana hal tersebut tidak sesaui dengan ajaran Al–Qur’an dan As – Sunnah. Muhammadiyah sesuai dengan ideologinya yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar adalah untuk mewujudkan masyarakat islam yang sebenar –benarnya tentu dituntut untuk mampu mengatasi persoalan tersebut. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan tajdid dituntut untuk selalu bersikap kritis terhadap masalah sosial yang timbul dimasyarakat. Tantangan Ghazwul Fikr juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Muhammadiyah, sebab pemikiran suatu masyarakat, tidak bisa lepas dari cara pandang hidupnya. Dengan adanya beragam masalah yang ada baik itu dari segi perbenturan antara kebudayaan barat dan islam ataupun adanya tantangan Ghazwul Fikr bagi Muhammadiyah menimbulkan suatu kebingungan (Confusion) tersendiri pada masyarakat dalam tingkat tertentu. Dalam tingkat perdaban, dapat megakibatkan clash of civilization atau clash of world view, yakni berkaitan tentang cara pandang individu atau masyarakat. Dalam tingkat sosial dapat mengakibatkan pula adanya kekagetan budaya, sebab dalam hal ini pengaruh barat sering tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dengan timbulnya bergam masalah di masyarakat, dalam hal ini patut dipertanyakan kembali mengenai ideologi Muhammadiyah yang seolah justru dianggap semakin melemah dan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya peneguhan kembali ideologi Muhammadiyah pada warga Muhammadiyah di masa kini. Agar tidak tebawa oleh arus jaman yang tidak sesuai dengan ajaran Al – qur’an dan As – Sunnah
Tracking Democracy In Islam Junaidi, M.; Sudaryono, Sudaryono
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.12489

Abstract

This paper aims to answer the question “Is democracy in conflict with Islam?” This paper also discusses the values contained in democracy. This paper uses a normative legal research method that is descriptive and analytic to describe the implementation of government systems and political systems in Islam. Then analyze it with democratic values as a system of government and a political system. The research results obtained a brief description of democracy as a political system and government system in the era of the Prophet and the era of Khulafaturrasyidin to determine the democratic values contained. In the end, this paper is one of the answers to the discourse that has been a growing polemic between democracy and Islam.
PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Rizka Rizka; M. Junaidi; Sudaryono Sudaryono; Masithoh Masithoh
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 23, No. 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v23i1.16800

Abstract

The problems contained in this scientific paper are about how the parameters of a situation can be called Force Majure in the view of Islam, and whether the Covid-19 pandemic can be used as the basis for Force Majure, and how Islam views credit relaxation in the midst of the COVID-19 pandemic. This study uses a juridical-normative approach whose main data source is secondary data in the form of written materials about the law which are then analyzed qualitatively with the aim of producing analytical descriptive data. From this study it was found that the parameters of a situation that can be called force majeure can be divided into two, namely absolute force majeure and relative force majeure, absolute force majeure is a situation that can no longer be implemented while relative force majeure is a situation that can actually be done but because there are something it is impossible to carry out his will and if done then the effect is great. The Covid-19 pandemic in general cannot be said to be a force majeure situation, but because the Government has issued Presidential Decree No. 12 of 2020 which states that COVID-19 is a non-natural disaster and is a national disaster and restrictions on carrying out an activity, this can potentially be a force majeure so that with the existence of a limitation on activities, the state must be present in providing a national economic stimulus, one of which is the provision of credit relaxation. The provision of credit relaxation is a policy issued by the state as an effort so that business actors can still continue their business activities in the midst of a pandemic and of course can again support the country's economy, but in practice the provision of credit relaxation by financial service institutions is not optimal.Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majure dalam pandangan Islam, serta apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majure, serta bagaimana padangan Islam terhadap  relaksasi kredit di tengah tengah pandemic covid 19  . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal
Tracking Democracy In Islam M. Junaidi; Sudaryono Sudaryono
Law and Justice Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i2.12489

Abstract

This paper aims to answer the question “Is democracy in conflict with Islam?” This paper also discusses the values contained in democracy. This paper uses a normative legal research method that is descriptive and analytic to describe the implementation of government systems and political systems in Islam. Then analyze it with democratic values as a system of government and a political system. The research results obtained a brief description of democracy as a political system and government system in the era of the Prophet and the era of Khulafaturrasyidin to determine the democratic values contained. In the end, this paper is one of the answers to the discourse that has been a growing polemic between democracy and Islam.
Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai – Nilai Keislaman M. Junaidi; Dania Nalisa Indah
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10781

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sistem penyelenggaraan negaranya berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu bentuk dari pelaksanaan asas kedaulatan rakyat adalah dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden secara langsung karena Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil, presidennya hanya memiliki masa jabatan yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Meskipun begitu, pemilihan secara langsung yang sudah dimulai semenjak tahun 2004 hingga yang terakhir 2019 ini dinilai sudah tidak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila yang merupakan grundnorm dari segala konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sehingga muncul sebuah tantangan untuk mencari suatu pemilihan presiden ideal di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila serta bernilai keislaman agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama islam. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya menunjukan bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengusung kembali demokrasi kerakyatan berlandaskan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang sebenarnya sudah pernah dilakukaan pada masa lampu yaitu dengan cara pencalonan dan bermusyawarah sebagaimana salah satu praktik pemilihan pemimpin yang berasaskan nilai – nilai keislaman. Sehingga nantinya selain Indonesia berhasil menjalankan konstitusinya dengan baik, peyelenggaran demokrasi Indonesia kembali pada makna demokrasi yang diinginkan oleh para The Founding Fathers.
Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam Junaidi .
At-Tarbawi : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Vol 5 No 2 (2018): At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT.Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadapAllah SWT. Dengan adanya ilmu, manusia dapart membaca Al-Qur’an yang manaterkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkanmanusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini.Ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari satu arti. Oleh karenanyadiperlukan pemahaman dalam memaknai apa yang dimaksud. Menurut cakupannyapertama-tama ilmu adalah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiahdalam satu kesatuan. Dalam arti kedua ilmu menunjuk pada masing-masing bidangpengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksud dari pengertian iniadalah bahwa ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus
Tinjauan Yuridis terhadap Force Majeuredalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Sudaryono Sudaryono; M. Junaidi
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 13th University Research Colloquium 2021: Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.97 KB)

Abstract

Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenaibagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagaiForce Majure dan apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikandasar sebagai Force Majure, serta apakah relaksasi kredittelah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomiIndonesia dengan kebijakan relaksasi kredit. Penelitian inimenggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yangsumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupabahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisissecara kuantitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptifanalitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatukeadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagimenjadi dua yaitu force majure absolute dan force majurerelatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidakbisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalahkeadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena adasuatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya danjika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19secara umum tidak dapat dikatan sebagai keadaan forcemajure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkanKeppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19merupakan bencana non-alam dan merupakan bencananasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka haldemikian dapat berpotensi sebagai forcemajuresehinggakemudiandenganadanyasuatupembatasankegiatan, negara harushadirdalammemberikan stimulusperekonomiannasionalyakni salahsatunyapemberianrelaksasikredit. Pemberian relaksasi kreditmerupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagaiupaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkankegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapatkembali menunjang perekonomian negara, namun dalampraktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasakeuangan belum optimal
Implementation of Law Number 18 of 2019 on Access to Education for Graduates of Muhammadiyah Boarding School Klaten at State Universities Sandya Mahendra; Engine Kubota; Nabila Rahmawati Rama; M. Junaidi
Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v3i2.18509

Abstract

Islamic boarding schools are one of the educational programs among the many levels of education that have been passed down from generation to generation by the people of Indonesia. Islamic boarding school is a national education identity that has special characteristics in the form of religion-based education that is thick with scientific nuances. This study aims to 1) Know the definition of Islamic boarding school in law number 18 of 2019; 2) Knowing the implementation of Law No. 18 of 2019 on graduates of Islamic boarding schools in state universities. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach with a descriptive type of study. Article 1 paragraph (1) of this Law states that Islamic boarding schools are community-based institutions established by individuals, foundations, Islamic community organizations, and/or communities that instill faith and piety to Allah SWT, cultivate noble character and adhere to the teachings of Islam. Islam rahmatan lil’alamin which is reflected in the attitude of humility, tolerance, balance, moderation, and other noble values of the Indonesian nation through education, Islamic da’wah, exemplary, and community empowerment within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Muhammadiyah Boarding School Klaten or commonly referred to as MBS Klaten is a modern boarding school combining religious education with general science and Information Technology (ICT). The implementation of the law to accommodate graduates of Islamic boarding schools to continue their studies to a higher level has been carried out through a scholarship program to all Islamic boarding schools in Indonesia. However, MBS Klaten provides extremely strict requirements so that few students have the opportunity to continue their studies at State Universities.Keywords: Boarding school; Government policy; Education
Local Value-Based Forest Resource Conservation Policies In Saradan, Madiun Regency (Social Forestry Policy) Arief Budiono; Rizka Rizka; M Junaidi; Kiki Samudera; Aries Isnandar; Yogi Prasetyo
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13034

Abstract

Forest conservation currently attracts the attention of numerous countries in the world, including Indonesia. This is because the world’s forests have experienced terrible damage, including due to deforestation. Principal policies are crucial to prevent the problem of forest deterioration. Thus, many countries apply policies with the paradigm of sustainable forest development. It is based on balancing the sustainability of the economic, ecologic, social, and cultural functions through non-centralistic forest resource management which values the society’s independence. In essence, this paradigm uses local wisdom as its basis. Some requirements must be fulfilled to reach the goals of the forest policies. One of them is society’s active participation in conserving the forests’ natural resources. Society's participation in environmental conservation is crucial, as they act as the determinants (subjects). Apart from that, they simultaneously experience the impact of the determined policies (object).
Personal Data Protection Policy during Covid-19 Pandemic Era Moh. Indra Bangsawan; Budi Santoso; M. Junaidi; Dewi Kusuma Diarti; Sandya Mahendra; Engine Kubota
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.1558

Abstract

Advances in technology and information demand that the law can accommodate all forms of need for legal protection in the future. Objective : This research aims to describe the picture of threats to data resources in the midst of the COVID-19 pandemic as well as describe personal data protection policies in the midst of the Covid-19 pandemic. Methods : This research uses the literature review method. The literary materials obtained are in the form of scientific papers, online media, books, etc. that concerns the analyzed object. Findings : The current personal data protection policy is still based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which until now is considered not optimal to ensure legal protection of data resources in the era of the Covid-19 pandemic. 19. Data reports from the National Cyber and Crypto Agency show that until 2020 cyber attacks in Indonesia have increased to reach 190 million cyber attacks. Function : This research provides an explanation of the urgency of the need for legislation that specifically regulates the protection of personal data. Novelty : There has not been any researches that study the same topic as that discussed in this article.
Co-Authors Abdul Hakim Absori Achmad Miftah Farid Ade Nur Rizal Lul Huda Aditya Denny Permana Amaylia Noor Alaysia Anisah Maharani Putri Werdani Ardi Eka Kurniawan Arief Budiono Aries Isnandar Bagas Adi Priyoga Bambang Sukoco Benanda Bunga Natasha Bertha Salmania Putri Bryllian Erix Darmawan Budi Santoso Dania Nalisa Indah Denta Lufy Nur Yandini Devi Luluk Andriani Dewi Kusuma Diarti Diana Setiawati Difiyan Rachel Ovisina Elsa Putri Supriyanto Engine Kubota Farid Nur Mustaqim Febriani, Hanifah Fitrah Pangestullah Putra Renjana Hidayat, Syamsul Hurin Rusyda Zakiyah Imansyah, Resky Gustiandi Candra Indah Maulani Iqbal Muhammad Ichsan Isman Isman Jan Alizea Sybelle Jasmine Fahira Maulana Kelik Wardiono Kiki Samudera Kuswardhani Kuswardhani Labib Muttaqin Lutfi Robiatul Adawiyah M Masithoh Marisa Kurnianingsih Masithoh Masithoh Mila Cahyawati Moh. Indra Bangsawan Muhammad Adipa Ghaza Al Azmi Muhammad Arri Widiawan Muhammad Iqbal Almuwafiqi Muhammad Johansyah Maulana Mustika Ayu Ariftiyani Mutimatun Niami Nabila Rahmawati Rama Nada Nabila Fatihah Natangsa Surbakti Ndaru Anggara Prabajati Nugroho Putra Liyanto Pandu Firmansyah Rafi’ Purnomo Cahyo Utomo Resky Gustiandi Candra Imansyah Resta Pratama Faudi Rini Eka Agustina Rio Pradita Wibowo Rizka Rizki Ajudiansyah Rizza Rohmatul Hasanah Rochman Hadi Mustofa ROUDLOTUL JANNAH Rusydi Hakim Sandya Mahendra Sekar Ingtyas Garnis Waninghyun Sejati Septarina Budiwati Sudaryono Sudaryono Sudaryono Sudaryono Syaifuddin Zuhdi Taufiq Hidayat Tomás Mateo Ramon Trisno Rahardjo Wardah Yuspin Wisnu Tri Nugroho Yoesoef Moestofa Yogi Prasetyo Yusril Aulia Patra