Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL PENYELESAIAN SECARA ALTERNATIF DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KHUSUS TERHADAP MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN) Sudaryono, Sudaryono; Iksan, Muhammad; Kuswardani, Kuswardani
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 13, No 1: Februari, 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The problem statements of this study include: 1) what are the types of criminal cases handled by the police; 2) how do the police handle the cases; and 3); how do the policeâs insight of handling them alternatively. In the first year, the study aims to 1) establish the types of criminal cases handled by the police; 2) inventory the ways the police handle them; and (3) describe the policeâs insight of a model for handling those alternatively. Hopefully, it can be beneficial for academicians and policy makers. For the academicians, it can be meaningful to contribute to criminal law development, particularly an alternative model for handling criminal cases. For the policy makers, it can be useful to develop a conceptual thinking to make a policy of handling criminal cases oriented to substantive justice.The study is a research of sociological law with qualitative approach. For this, the data included primary and secondary. The data employed a content analysis with legal and theoretical interpretations.Reserch product: In running its juridical responsibility, from January to May, 2011 the Polresta Surakarta has handled a variety of criminal cases. The types of these cases handled by the Polresta in 2011, particularly for five months, consisted of 33 cases. Out of the 2 felony cases were conventional at 25 criminal cases and unconventional (transnational) at 8 criminal cases. In handling the criminal cases, the Polresta Surakarta uses a fixed procedure as a reference to them, as stipulated in the Act of the Criminal Code, operating rule and guidance and technique of the Indonesian Police Administration. In facing the implication of the ADR to handle criminal cases, the Police have actually taken a better action. In the Telegram of the Criminal Investigation Bureau (STR), the Sub-Division of the STR of the Indonesian Police No ST/110/V/2011, dated on May 18, 2001 on the Implication Guidance of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police, the STR of the Indonesia Police will apply the ADR to handle criminal cases. Unfortunately, the policy is delayed with the Telegram of the STR of the Indonesian Police No ST/209/IX/2011, dated September 6, 2001 on Delaying the Implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police.

MODEL PENYELESAIAN SECARA ALTERNATIF DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KHUSUS TERHADAP MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN) Sudaryono, Sudaryono; Iksan, Muhammad; Kuswardani, Kuswardani
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 13, No 1: Februari, 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/humaniora.v13i1.917

The problem statements of this study include: 1) what are the types of criminal cases handled by the police; 2) how do the police handle the cases; and 3); how do the police?s insight of handling them alternatively. In the first year, the study aims to 1) establish the types of criminal cases handled by the police; 2) inventory the ways the police handle them; and (3) describe the police?s insight of a model for handling those alternatively. Hopefully, it can be beneficial for academicians and policy makers. For the academicians, it can be meaningful to contribute to criminal law development, particularly an alternative model for handling criminal cases. For the policy makers, it can be useful to develop a conceptual thinking to make a policy of handling criminal cases oriented to substantive justice.The study is a research of sociological law with qualitative approach. For this, the data included primary and secondary. The data employed a content analysis with legal and theoretical interpretations.Reserch product: In running its juridical responsibility, from January to May, 2011 the Polresta Surakarta has handled a variety of criminal cases. The types of these cases handled by the Polresta in 2011, particularly for five months, consisted of 33 cases. Out of the 2 felony cases were conventional at 25 criminal cases and unconventional (transnational) at 8 criminal cases. In handling the criminal cases, the Polresta Surakarta uses a fixed procedure as a reference to them, as stipulated in the Act of the Criminal Code, operating rule and guidance and technique of the Indonesian Police Administration. In facing the implication of the ADR to handle criminal cases, the Police have actually taken a better action. In the Telegram of the Criminal Investigation Bureau (STR), the Sub-Division of the STR of the Indonesian Police No ST/110/V/2011, dated on May 18, 2001 on the Implication Guidance of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police, the STR of the Indonesia Police will apply the ADR to handle criminal cases. Unfortunately, the policy is delayed with the Telegram of the STR of the Indonesian Police No ST/209/IX/2011, dated September 6, 2001 on Delaying the Implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police.

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPS EKONOMI BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER DI SMA NEGERI 2 SUMBAWA Fahlia, Fahlia; Iksan, Muhammad; Darmayanti, Desak Nyoman
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui desain prototipe multimedia pembelajaran IPS Ekonomi berbasis nilai-nilai karakter; (2) mengetahui tingkat kelayakan prototipe multimedia berbasis nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan penilaian ahli; (3) mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis nilai-nilai karakter yang telah dilakukan peneliti; dan (4) mengetahui keefektifian pembelajaran dengan menggunakan multimedia ditinjau dari hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development). Tahapan penelitian ini terdiri atas: analisis kebutuhan, desain pengembangan, pengembangan multimedia, dan validasi/ evaluasi produk. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri atas 1 orang ahli materi, 1 orang ahli media, 3 orang siswa ?one to one evaluation? dan 12 orang siswa ?small group evaluation?. Data penelitian ini dikumpulkan melalui lembar validasi ahli, lembar tes hasil belajar dan angket karakter siswa. Selanjutnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji analisis one sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Multimedia pembelajaran IPS Ekonomi berbasis nilai-nilai karakter hasil pengembangan dinilai layak sebagai sumber belajar dengan kriteria ?baik? dengan skor rerata 3,88 berdasarkan validasi ahli materi dan 3,07 berdasarkan validasi ahli media. (2) Multimedia Pembelajaran IPS Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Karakter efektif dipergunakan dalam meningkatkan hasil belajar dan karakter siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan antara pre test dan post test hasil belajar IPS Ekonomi skor rerata siswa pada saat pre test adalah sebesar 64,12, sedangkan pada post test nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa adalah 81,03 terjadi peningkatan sebesar 16,91. Sedangkan pada karakter siswa dibuktikan dengan peningkatan skor rerata siswa pada saat pre test dan post test. Skor rerata pre test adalah 32,93 dan saat post test meningkat menjadi 35,60, terjadi peningkatan sebesar 2,62. (3) Multimedia Pembelajaran IPS Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Karakter dinilai layak  digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan hasil penilaian pada saat ujicoba one to one evaluation dan  ujicoba small group evaluation.

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPS EKONOMI BERBASIS NILAI-NILAI KARAKTER DI SMA NEGERI 2 SUMBAWA Fahlia, Fahlia; Iksan, Muhammad; Darmayanti, Desak Nyoman
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37673/jebi.v3i1.69

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui desain prototipe multimedia pembelajaran IPS Ekonomi berbasis nilai-nilai karakter; (2) mengetahui tingkat kelayakan prototipe multimedia berbasis nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan penilaian ahli; (3) mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis nilai-nilai karakter yang telah dilakukan peneliti; dan (4) mengetahui keefektifian pembelajaran dengan menggunakan multimedia ditinjau dari hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development). Tahapan penelitian ini terdiri atas: analisis kebutuhan, desain pengembangan, pengembangan multimedia, dan validasi/ evaluasi produk. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri atas 1 orang ahli materi, 1 orang ahli media, 3 orang siswa ?one to one evaluation? dan 12 orang siswa ?small group evaluation?. Data penelitian ini dikumpulkan melalui lembar validasi ahli, lembar tes hasil belajar dan angket karakter siswa. Selanjutnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji analisis one sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Multimedia pembelajaran IPS Ekonomi berbasis nilai-nilai karakter hasil pengembangan dinilai layak sebagai sumber belajar dengan kriteria ?baik? dengan skor rerata 3,88 berdasarkan validasi ahli materi dan 3,07 berdasarkan validasi ahli media. (2) Multimedia Pembelajaran IPS Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Karakter efektif dipergunakan dalam meningkatkan hasil belajar dan karakter siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan antara pre test dan post test hasil belajar IPS Ekonomi skor rerata siswa pada saat pre test adalah sebesar 64,12, sedangkan pada post test nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa adalah 81,03 terjadi peningkatan sebesar 16,91. Sedangkan pada karakter siswa dibuktikan dengan peningkatan skor rerata siswa pada saat pre test dan post test. Skor rerata pre test adalah 32,93 dan saat post test meningkat menjadi 35,60, terjadi peningkatan sebesar 2,62. (3) Multimedia Pembelajaran IPS Ekonomi Berbasis Nilai-Nilai Karakter dinilai layak  digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan hasil penilaian pada saat ujicoba one to one evaluation dan  ujicoba small group evaluation.

Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali Pambudi, Rizal; Sari, Winda Permata; Kurnianingsih, Marisa; Pamuncak, Aristya Windiana; Prakoso, Andria Luhur; Iksan, Muchamad
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 2, No 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.58

Pledoi adalah suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Di dalam undang-undang telah mengatur mengenai pledoi didalam pemeriksaa sidang pengadilan, yakni pada pasal 182 ayat 1 KUHAP. Walaupun tidak secara menyeluruh pembahasannya, namun cukup jelas untuk dapat dimengerti. Pledoi ini dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam pakteknya masih dapat ditemui kesalahpahaman dalam melakukan pledoi ini, seperti isi dari pledoi itu sendiri hanya meminta keringanan hukuman saja dan juga masih terdapat pledoi yang dilakukan secara lisan dalam persidangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu memberi pemahaman kepada peserta mengenai hak terdakwa dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan pledoi. Sosialisai ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali agar para Terdakwa mengetahui dan sadar betapa pentingnya Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jika Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pun mereka mampu memperjuangkan haknya untuk melakukan Pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Â Pemenuhan hak Terdakwa akan memberikan rasa keadilan dalam persidangan.AbstrackPlea is a stage of defense conducted by a defendant in order to be able to argue against the rebuttal by the public prosecutor. The law regulates plea in court, namely in article 182 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Although not thoroughly discussed, it is clear enough to be understood. The plea was done in written and read out on the court. The purpose of the plea itself is to ask for an acquittal or release from all lawsuits. However, in practice there can still be misunderstandings in carrying out this plea, such as the contents of the plea itself only demanding for leniency and also there are plea that still carried out orally in the trial.Key Word : Law, Plea, Devendant

Reconstruction of the retroactive principle in the Indonesian criminal Law code based on the value of religious wisdom Sri Endah Wahyuningsih; Muchamad Iksan
International Journal of Law Reconstruction Vol 1, No 1 (2017): INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v1i1.2310

Indonesian Criminal Code that comes from Dutch heritage has to be reconstructed, because it is not in accordance with the state of Indonesia which is now already independent. One of the important principles in the Criminal Code that needs to be reconstructed is the retroactive principle contained in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. The law can be retroactive as long as it benefits the defendant, not until the convicted person. The purpose of this research is to evaluate retroactive principle in Criminal Code seen from perspective value of religious wisdom, and ideal reconstruction of retroactive principle in next Criminal Code in accordance with perspective value of religious wisdom. Approach method in this research was done with normative juridical, the data used were secondary data by doing the extracting data bibliography, and data analysis were done by using qualitative descriptive method. Based on the values of religious wisdom, especially from the perspective of Islamic law in the case of any change of laws and regulations, in principle, non-retroactive principle (non-retroactive) is applied, but in certain cases the principle can be disregarded in accordance with the principles of "dlarar" and " maslahat ". The ideal reconstruction of the retroactive principle in the case of a change of laws and regulations after an act has occurred, new laws and regulations shall be applied in accordance with prevailing laws and regulations in favor of the producer and to the benefit of the public for certain offenses determined by Constitution.

MODEL PENYELESAIAN SECARA ALTERNATIF DALAM PERADILAN PIDANA (STUDI KHUSUS TERHADAP MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN) Sudaryono Sudaryono; Muhammad Iksan; Kuswardani Kuswardani
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 13, No 1: Februari, 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/humaniora.v13i1.917

The problem statements of this study include: 1) what are the types of criminal cases handled by the police; 2) how do the police handle the cases; and 3); how do the police’s insight of handling them alternatively. In the first year, the study aims to 1) establish the types of criminal cases handled by the police; 2) inventory the ways the police handle them; and (3) describe the police’s insight of a model for handling those alternatively. Hopefully, it can be beneficial for academicians and policy makers. For the academicians, it can be meaningful to contribute to criminal law development, particularly an alternative model for handling criminal cases. For the policy makers, it can be useful to develop a conceptual thinking to make a policy of handling criminal cases oriented to substantive justice.The study is a research of sociological law with qualitative approach. For this, the data included primary and secondary. The data employed a content analysis with legal and theoretical interpretations.Reserch product: In running its juridical responsibility, from January to May, 2011 the Polresta Surakarta has handled a variety of criminal cases. The types of these cases handled by the Polresta in 2011, particularly for five months, consisted of 33 cases. Out of the 2 felony cases were conventional at 25 criminal cases and unconventional (transnational) at 8 criminal cases. In handling the criminal cases, the Polresta Surakarta uses a fixed procedure as a reference to them, as stipulated in the Act of the Criminal Code, operating rule and guidance and technique of the Indonesian Police Administration. In facing the implication of the ADR to handle criminal cases, the Police have actually taken a better action. In the Telegram of the Criminal Investigation Bureau (STR), the Sub-Division of the STR of the Indonesian Police No ST/110/V/2011, dated on May 18, 2001 on the Implication Guidance of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police, the STR of the Indonesia Police will apply the ADR to handle criminal cases. Unfortunately, the policy is delayed with the Telegram of the STR of the Indonesian Police No ST/209/IX/2011, dated September 6, 2001 on Delaying the Implication of the ADR in the Rank of the STR of the Indonesian Police.

PROCESS OF IMPLEMENTATION AND BENEFITS OF CRIME SCENE INVESTIGATION IN CASE OF CRIMINAL INVESTIGATION IN INDONESIA Sri Endah Wahyuningsih; Teguh Prasetya; Muchamad Iksan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 5, No 3 (2018): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v5i3.3540

The case of crime scene conducted by the investigator is the main part in the disclosure of criminal case because in the crime scene can be found the interaction between the perpetrator of the crime, the evidence used and the witness/victim of crime at the time of the criminal event. Therefore this paper analyzes the implementation process and the benefits of crime scene in the process of criminal investigation in Indonesia. The research method used was sociological juridical, with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting interviews with respondents, they were investigators who investigate criminal case. The results of the research on the procedures for the implementation of the Crime Scene Investigation is started from the preparation of the crime scene, the trip to the scene, the first action at the crime scene (TPTKP). The crime scene investigation covers the general observations, photography, sketching, evidence collection, victim handling, and perpetrators of crime scene organization, and the end of the crime scene, which consists of consolidation, opening/exempting the crime scene, the making of investigation report at the scene, and the evacuation of activities. The benefit of crime scene investigation in criminal investigation is as evidence, source of information to look for witness, as source to look for evidence and as saber to find perpetrator, legal basis of investigator in execution of crime scene is JUKLAK (standard operational procedure) Police of Republic of Indonesia with number 04/1982 and JUKNIS Police of the Republic of Indonesia with the number JUKNIS 01/11/1982.

Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali Rizal Pambudi; Winda Permata Sari; Marisa Kurnianingsih; Aristya Windiana Pamuncak; Andria Luhur Prakoso; Muchamad Iksan
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.58

Pledoi adalah suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai tuntutan yang dituntutkan oleh penuntut umum. Di dalam undang-undang telah mengatur mengenai pledoi didalam pemeriksaa sidang pengadilan, yakni pada pasal 182 ayat 1 KUHAP. Walaupun tidak secara menyeluruh pembahasannya, namun cukup jelas untuk dapat dimengerti. Pledoi ini dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam pakteknya masih dapat ditemui kesalahpahaman dalam melakukan pledoi ini, seperti isi dari pledoi itu sendiri hanya meminta keringanan hukuman saja dan juga masih terdapat pledoi yang dilakukan secara lisan dalam persidangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu memberi pemahaman kepada peserta mengenai hak terdakwa dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan pledoi. Sosialisai ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali agar para Terdakwa mengetahui dan sadar betapa pentingnya Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jika Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pun mereka mampu memperjuangkan haknya untuk melakukan Pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.Â Pemenuhan hak Terdakwa akan memberikan rasa keadilan dalam persidangan.AbstrackPlea is a stage of defense conducted by a defendant in order to be able to argue against the rebuttal by the public prosecutor. The law regulates plea in court, namely in article 182 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Although not thoroughly discussed, it is clear enough to be understood. The plea was done in written and read out on the court. The purpose of the plea itself is to ask for an acquittal or release from all lawsuits. However, in practice there can still be misunderstandings in carrying out this plea, such as the contents of the plea itself only demanding for leniency and also there are plea that still carried out orally in the trial.Key Word : Law, Plea, Devendant

DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE CRIMINAL LAW INDONESIAN NOBLE VALUES Muchamad Iksan; Sri Endah Wahyuningsih
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

The existence of criminal law is to protect and maintain central values insociety. As an independent nation, the applicable criminal law should be in accordancewith the noble values that live and develop in Indonesian society. KUHP (WvS) is aproduct of western colonial law, of course it carries the spirit of colonialism,individalism, and liberalism that is not in accordance with the noble values of anindependent Indonesian nation. The development of Indonesian criminal law must bebased on Indonesian philosophy, spirit, and values, in terms of ideology (Pancasila),religious/religious, social, political, economic, and cultural aspects that live anddevelop in society (customary law). Nor should it ignore international developments,because the Indonesian state is part of a civilized international community. Colonialinheritance criminal law that adheres to the teachings of positivist legal law, must beintegrated with the teaching of legal historism which is a legal understanding that isconsidered appropriate and adhered to by the people of Indonesia, so that in Indonesiathere is an unwritten criminal law (customary criminal law).

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search