Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUBUNGAN KOMUNIKASI (VERBAL DAN NON-VERBAL) GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DENGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA MATERI SEL UNIT TERKECIL KEHIDUPAN DAN BIOPROSES DI SMA NEGERI 16 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 Bayu Sugara; Meida Nugrahalia
Jurnal Pelita Pendidikan Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Pelita Pendidikan
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpp.v4i1.3684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang berarti antara Komunikasi (Verbal Dan Non-Verbal) Guru dalam Proses Belajar Mengajar dengan Hasil Belajar Biologi Pada Materi Sel Unit Terkecil Kehidupan dan Bioproses di SMA Negeri 16 Tahun Pembelajaran 2015/2016 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIA SMA Negeri 16 Medan Tahun Pembelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 16 Medan dan sampelnya adalah siswa kelas XI MIA 3 dan 4 yang berjumlah 80 orang dengan cara teknik proposive sampling (sampling bertujuan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi dengan  kuesioner (angket) sebagai alat pengumpul data penelitian. Dari hasil analisis uji persyaratan data diketahui bahwa baik data komunikasi (verbal dan non-verbal) guru dalam proses belajar mengajar maupun hasil belajar biologi pada materi sel unit terkecil kehidupan dan bioproses dinyatakan berdistribusi normal. Hipotesis penelitian diuji dengan tehnik korelasi. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi besarnya nilai korelasi yaitu (0.6485) terdapat di antara 0.60 – 0.80, berarti komunikasi (verbal daan non-verbal) guru memiliki interpretasi korelasi cukup terhadap hasil belajar biologi siswa. Besarnya kontribusi komunikasi (verbal daan non-verbal) guru sebesar 42,06% terhadap hasil belajar biologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Komunikasi (Verbal Dan Non-Verbal) Guru dalam Proses Belajar Mengajar dengan Hasil Belajar Biologi Pada Materi Sel Unit Terkecil Kehidupan dan Bioproses di Kelas XI MIA SMA Negeri 16 Tahun Pembelajaran 2015/2016.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA PEKANBARU Bayu Sugara; Erdianto '; Ledy Diana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017): Wisuda April 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extortion is a criminal offense that is often done by a thug who is usually a disease of society. The criminal act of extortion should be prevented and eradicated because of it is impacts makes comfort and disturbed public tranquility. Police as a state apparatus that perform the function of law enforcement, custodians, security, and public order and the protection, shelter, and serve the community. The police on duty to prevent and combat the crime of extortion. The purpose of this thesis, that is: first, the role of municipal the city police of Pekanbaru in preventing criminal acts of extortion committed by thugs, second, obstacles faced by the city police of Pekanbaru in preventing criminal acts of extortion committed by thugs, third, the efforts of the municipal the city police of Pekanbaru in prevent the crime of extortion carried out by thugs pliers.This research is a sociological study, this study was conducted in eleven police of Pekanbaru sector, while the overall population and the sample is related to the overall problems examined in this study. Source of data used is primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaire and literature study and data analysis technique used is by a qualitative way.Out of the results of research can be concluded, first, the role the police city of Pekanbaru in preventing the crime of extortion committed by a thug with first requests that preventive action (non-penal), pre-emptive, and repressive. Second, barriers, faced the police city of Pekanbaru in preventing the crime of extortion committed by thugs in the police city of Pekanbaru include: a lack of information from the public, the lack of human resources Polri, lack of public awareness, victims who did no report. Third, the efforts of the police city of Pekanbaru sector to prevent acts of thuggery and extortion committed by thugs include: providing information and knowledge to the public to danger of acts thuggery and extortion committed by thugs, the efforts of police to foster good relationship to the society. Advice writer, first, the police city of Pekanbaru sector in realizing it is role as the prevention and eradication of the crime of extortion should be more consistent in carrying out it is role both in action, preventive, pre-emptive, repressive. Second, to overcome barriers to the prevention and eradication of the crime of extortion need to collaborate and embrace the community, improve facilities and infrastructure. Thirdly, the police city of Pekanbaru must strive to increase the prevention of acts of thuggery and extortion committed by thugs so that action can eradicate thuggery.Keywords: Character-The Police city of Pekanbaru sector-Prevention-Extortion
PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Bayu Sugara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2114

Abstract

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi, karena sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap baik untuk menjaga kestabilan sebuah bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam praktiknya Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal meletakkan kebebasan individu yang toleran sebagai urgensi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu kontrol rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa dan negara adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dianut indonesia dalam arti bentuknya, maka pertama-tama harus dilihat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya, meskipun ini bukanlah satu-satunya cara untuk melihat dan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinajauan literatur (library reserach), dimana penelitian ini didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli dan hasil hasil penelitian terdahulu. Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakni lewat peraturan perundang-undangfan. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratsi butuh pemahaman dari warganya secara universal dan utuh sehingga tidak disalah tafsirkan oleh warganya. Kebebasan berpendapat lewat akasi-aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari proses demoktratisasi harus diiringan penegakan hukum lewat peraturan perundang-undangan agar jangan sampai mengarah pada anarkisme yang justru merugikan dan meresahkan warga negara yang lainya.