Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA St Walida Mustamin; Musdalifah Musdalifah; Saidin Mansyur
PILAR Vol 12, No 2 (2021): JURNAL PILAR, DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakan Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini di laksakan di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari Februari sampai April 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pemilik lahan sekaligus pemilik modal, petani penggarap dan pemilik lahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang memiliki banyak lahan sehinggaa kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ditinjau dari hukum Islam maka kerja sama ini sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalan Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q.S At-Tabuah ayat 7 yang menjelaskan bahwa suatu transaksi yang halal adalah transaksi yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN NOMOR NO: 254/PDT.G/2019/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB Wahidah Rustam; Saidin Mansyur
PILAR Vol 11, No 2 (2020): JURNAL PILAR, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jenis penenlitian ini adalah ekspost facto, yang analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan pengelola datanya dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan tempatnya di pengadilan agama sungguminasa kelas 1b, kemudian dilakukan wawancara berbagai informan dan sumber yang berkompeten. Tujuan peneliti ini yaitu (1) untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta (2) memperoleh gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sungguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Berdasarkan pada penelitian diproleh kesimpulan bahwa (1) Faktor yang menjadi sengketa warisan adalah penggugat sebagai isteri yang sah dari pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris oleh karena itu tindakan para tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan pewaris telah merugikan dan merampas hak waris penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak penggugat sebagai anak kandung pewaris. (2) Gambaran tinjauan hakim pengadilan agama sungguminasa dalam memutuskan No: 254/Pdt.G/2019/PA SGM. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak sempurna dan cacat Hukum tidak berdasar Hukum sebagaimana yang diterapkan oleh HIR Pasal 118 dan pasal 120 dalam point 5.6.7 dan Hukum acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989. Maka maka menurut putusan gugatan penggugat dinyatakan ditolak.Kata kunci: Tinjauan Yuridis; Putusan Warisan; Pengadilan Agama

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PENGGARAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Saidin Mansyur; Aenun Pratiwi; Ulil Amri
PILAR Vol 12, No 2 (2021): JURNAL PILAR, DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam menjalankan kerjasama dengan pemilik lahan di bidang pertanian, ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hal tersebut didasari bahwa di Indonesia, dalam kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, biasanya akad terjadi secara lisan bukan tertulis. Kerja sama lebih banyak mengandalkan saling mempercayai satu sama lain. Sistem kerjasama tersebut berisiko bagi kedua belah pihak, bila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Sementara risiko dan potensi kerugian terbesar ada pada pihak petani penggarap. Untuk hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari berbagai pihak terkait potensi risiko dan akibat-akibatnya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertanian di Kabupaten Gowa yang menggunakan akad Mukhabarah, yaitu benih dan modal lainnya disediakan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Keuntungan diperoleh kedua belah pihak dari bagi hasil secara sama rata, setelah mengeluarkan biaya modal. Bentuk perlindungan hukum bagi petani masih berpegang kepada prinsip adat yang masih dipegang kuat oleh masyarakat petani di Kabupaten Gowa. Secara hukum Islam, prinsip adat tersebut termaktub dalam kaidah Al-Adatun Muhakkamah, yaitu adat kebiasaan yang dijadikan hukum, sehingga tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho, dan praktek bagi hasil yang saling menguntungkan antara petani penggarap dengan pemilik lahan yang dilandari oleh azas tolong menolong.Kata Kunci: Kerjasama Pertanian, Mukhabarah, Perlindungan Hukum

Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar Saidin Mansyur; Riska Fadila; Siti Walida Mustamin
PILAR Vol 13, No 2 (2022): JURNAL PILAR, DESEMBER 2022
Publisher : PILAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Juknis beserta proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang diahadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Reasearch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

Spiritualitas dan Ekonomi Islam (Ikhtiar Membangun Relasi) Saidin Mansyur
PILAR Vol 14, No 1 (2023): JURNAL PILAR, JUNI 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini fokus pada elemen spiritualitas dalam praktis ekonomi. Ekonomi salah satu ranah kehidupan manusia. Dengannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat kebutuhan hidup berkembang, maka aktifitas ekonomi juga senantiasa mengalami perkembangan. Cara pandang terhadap ekonomi beragam. Diantara sebabnya ialah latarbelakang manusia dan cakupan ekonomi yang begitu luas. Ideologi, agama, akal dan bahkan pengalaman manusia dari waktu ke waktu memberi banyak perspektif.Sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia, maka ekonomi dengan sendirinya juga terkait dengan agama. Islam sebagai agama, kaya dengan konsep mengenai ekonomi. Salah satu diantara konsep Islam mengenai ekonomi ialah pelibatan dimensi spiritual. Aktifitas ekonomi bukan semata kegiatan yang bebas nilai dan netral. Sebaliknya, ektifitas ekonomi harus dalam bingkai nilai-nilai Islam. Basis metodologis tulisan ini pada kajian literatur yang dalam pembahasannya memakai pola deskriptif, setelah mengkaji data dengan mekanisme analisis isi. Ditemukan salah satu model spiritualitas khas Islam pada kegiatan ekonomi, selain bukti kalau ada relasi kuat antara spiritualitas dengan ekonomi.Kata Kunci: Spiriualitas, Ekonomi Islam, Relasi

PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Jasri Jasri; Saidin Mansyur; Indah Rahayu; Hesti Astuti
Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 1 No. 2 (2021): Juli: Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jaemb.v1i2.815

Small and Medium Enterprises (SMEs) are one of the main drivers of the development of the manufacturing industry. They are able to create jobs faster than others. The regional potential for Small and Medium Enterprises (SMEs) is very large. However, the lack of working capital makes most MSEs unable to continue their creative business. So it requires convenience in obtaining capital injections from various parties, especially Indonesian Islamic Banks. This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Indonesian Islamic Bank (BSI) in supporting the growth of MSEs in Bulukumba. This study uses a qualitative method with a normative approach. The results of this study show that Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba plays a role in the development of Small and Medium Enterprises for the people of the city of Bulukumba. With the provision of capital, it can really help the community to develop their business and be able to reduce poverty as well as help increase income and open up opportunities for people who want to start a business. Although Islamic banks have various advantages and advantages in developing Small and Medium Enterprises, Islamic Banks have weaknesses and have obstacles in developing Small and Medium Enterprises such as capital problems, Human Resources, and government policies that are slow and detrimental to Islamic Banks.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Paylater Di Kota Makassa Nadia; Hurriah Ali Hasan; Saidin Mansyur
Advances In Education Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Advances In Education Journal (Oktober)
Publisher : Yayasan Al-Afif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses jual beli online melalui aplikasi Shopee PayLater, dan (2) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Makassar yang menggunakan fitur Shopee PayLater. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif atau naturalistik, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli melalui Shopee PayLater masih menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan adanya sistem pembayaran secara kredit dengan tambahan bunga atau biaya tertentu, yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan ketidakjelasan akad. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan akan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pengembangan sistem paylater berbasis syariah yang bebas dari praktik riba dan gharar, sehingga dapat mendukung terciptanya transaksi online yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.

ENCHANCING ECONOMIC JUSTICE THROUGH SHARIA P2P LENDING: A LEGAL AND CAPABILITY BASED ANALYSIS INDONESIA SITTI HANIMA; HURRIAH ALI HASAN; SAIDIN MANSYUR
Journal of Islamic Economics and Finance Vol. 1 No. 4 (2025): Mei
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/joieaf.v1i4.2380

This research aims to analyze the role of Sharia-based Fintech Peer to Peer (P2P) Lending in promoting economic justice in Indonesia. Using a normative juridical method and Amartya Sen’s theory of economic justice as a theoretical framework, the study explores literature, legal regulations, and current fintech practices. The findings show that while Sharia P2P Lending holds strong potential to expand financial access and empower MSMEs, significant challenges remain regarding sharia compliance, consumer protection, and regulatory clarity. The integration of Amartya Sen’s capability approach with Islamic economic principles highlights the importance of equitable access to finance in realizing just and inclusive economic development. The research emphasizes the need for comprehensive regulation, public financial literacy, and technological innovation aligned with Islamic legal values. It concludes that Sharia P2P Lending can become a strategic instrument to strengthen welfare and reduce inequality, provided it adheres to fair, transparent, and sharia-compliant financial practices.

Analisis Model Akad Yang Digunakan Dalam Sewa Menyewa Ruko (Kios Sembako) Di Pasar Alok Maumere Kabupaten Sikka Muliani; Saidin Mansyur; Siti Walidah Mustamin
Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 4 (2026): Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam (Januari)
Publisher : Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the conventional lease agreement model used in the practice of renting shop houses (ruko) at Alok Market, Maumere. A lease agreement is a contract that grants the tenant the right to use a leased object for a certain period in exchange for the payment of an agreed rental price. This research employs an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The data were obtained through interviews with shop house owners and tenants, field observations, and a review of the applicable lease agreements.The results indicate that the practice of renting shop houses at Alok Market, Maumere, is generally conducted in a simple manner, either orally or in writing, with the main provisions covering the amount of rent, the lease period, and the use of the shop house. However, in its implementation, several weaknesses were found, particularly the absence of written agreements that clearly and comprehensively regulate the rights and obligations of the parties, which may potentially lead to disputes in the future. Based on the provisions of Article 1548 of the Indonesian Civil Code, such leasing practices are essentially legally valid as long as they fulfill the legal requirements of a contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study concludes that the conventional lease agreement model applied at Alok Market, Maumere, has fulfilled the basic elements of a lease contract; however, it requires strengthening in terms of legal certainty through the establishment of clear and comprehensive written agreements.

Peran Kegiatan Usaha Bumdes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa Nurinnah; Fakhruddin Mansyur; Saidin Mansyur
Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No. 5 (2026): Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam (Maret)
Publisher : Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are various types of programs issued by the government so far to overcome poverty that occurs in the community, not infrequently the community is given adequate facilities to support their efforts in improving mutual welfare. In this case, the government in Pallantikang Village, Pattallassang District, Gowa Regency provides a way for the community to utilize abundant natural resources and adequate human resources in fostering village communities to be better for the future, namely by establishing a Village-Owned Enterprise (BUMDes) as a container or means for the community to be more advanced both from the economic sector and the tourism sector and empowering the environment around the village. his study aims to determine the Management Strategy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pallantikang Village, Pattallassang District, Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative, data sources are primary data and secondary data. The results of the study show that the management strategy of village-owned enterprises has 4 aspects that influence the management strategy, namely the planning aspect has followed the procedures stated in the AD/ART, the organizing aspect appoints managers who are elements of the village community and do not have duties in the village government, the direction aspect has supervised the work of members and monitored and the evaluation aspect of managers conducts evaluations every 3 months, 6 months and annually. Then the factors that influence the management of village-owned enterprises in Maccini Baji Village are the existence of a cooperation system to full support by the village government, equalization and procurement of BUMDes business funds.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search