BASRI EFFENDI
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KODE ETIK NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (KAJIAN ANALISIS SURAT AL BAQARAH AYAT 282) BASRI EFFENDI
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.74 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. H.M. Hasballah Thaib, MA, PhD2.  Prof. Dr. Muhd Yamin, SH, MS, CN3.  Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn The content of Verse 282 of Surah Al-Baqarah with the profession of anotary is very closely related. There is the similarity between a Notary and thescribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah. The scribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah should comply with the procedures and ethics which are determined byAllah the Almighty: he has to be honest, impartial, and not to harm other people.The same is true to a Notary who has to comply with the law on NotarialProfession and Notarial Code of Ethics. The principles of Notarial Professionhave been regulated long time ago in Islam by the order to record buy and sellingtransaction, particularly debt and credit.Some prohibitions for a scribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah, amongothers, are: the prohibition to record a transaction unjustly and partially and torecord a transaction which is not in accordance with the principles of recording.It is suggested that he should not be reluctant to record as it is ordered by Allahthe Almighty, and that he should not reduce his debt. The witnesses should not bereluctant (to give information) when they are asked to witness. You should alwaysrecord the debt even though it is little or biguntil you can pay it off. The scribeand the witnessshould not hamper to each other, and you (witnesses) should notconceal witness.Keywords: Notary, Scribe, Code of Ethics, Verse 282 of Surah Al-Baqarah
INTEGRASI HAK LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Auzan Qasthary; Mazwar; Basri Effendi; Aditya Rivaldi; Suhaibah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11974

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan tantangan krusial dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Namun, integrasi hak tersebut ke dalam kebijakan publik masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi implementasi hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, kebijakan publik, serta literatur terkait untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan SDA. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum administrasi negara menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.