Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sagita Academia Journal JIES : Journal of Islamic Economics Studies
Suhaibah
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Tanah Karena Hibah Qasthary, Auzan; Suhaibah; Abdullah, Fathin
Sagita Academia Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Sagita Academia Journal
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/sagita.v3i2.453

Abstract

The transfer of inherited assets is only for people who have rights and obligations over the assets. It will be different when a couple or family is destined not to be able to have children and they adopt a child, then the transfer of inheritance can be done by means of a gift or mandatory will. Gifts can be in any form, one of which is donating land to an adopted child. The aim of this research is to determine the legal aspects of the transfer of land ownership rights due to a grant in Gampong Sagoe, Glumpang Baro District. This research is a type of empirical juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of this research show that the legal aspect of the transfer of land ownership rights due to a grant in Gampong Sagoe, Glumpang Baro District is by checking the authenticity of the land certificate by PPAT. The PPAT in charge is obliged to request important documents that must be provided by the grantor and potential grantee, such as data relating to the land and personal identity of each party. Once the required documents are complete, the Notary/PPAT can execute the land grant contract, and the parties agree on the agreement and the PPAT signs the grant deed and the grant deed that has been issued by the PPAT must be registered at the Land Office. Advice, it is hoped that the public will understand and study more deeply about religious knowledge and the rules regarding grants in the Compilation of Islamic Law, so that undesirable things do not happen to givers and recipients of grants.
Korelasi Manajemen Risiko Zakat Pada LSPT Ditinjau Dari Zakat Core Principles Suhaibah; Hidayati, Athi’
JIES : Journal of Islamic Economics Studies Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/jies.v3i3.5931

Abstract

Manajemen risiko zakat sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir kerugian pada lembaga. Adapun risiko zakat yang kemungkinan dihadapi seperti risiko pendistribusian, risiko kepatuhan syariah serta reputasi dan kerugian muzaki. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat menghasilkan hasil atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Hasil penelitian tentang manajemen risiko zakat di LSPT Jombang yang dikorelasikan dengan teori zakat core principles menunjukkan bahwa suatu interelasi (hubungan yang saling berkaitan) yang sangat energik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bagaimana para Amil LSPT dalam mencari solusi untuk meminimalisir risiko yang timbul seperti dalam kepatuhan syariah, LSPT memiliki dewan syariah yang sangat faham hukum agama sehingga tidak ada lagi keraguan tentang kepatuhan syariah di LSPT. Sedangkan untuk mengatasi risiko reputasi dan kerugian muzaki, para Amil LSPT melakukan transparasi penerimaan dan penyaluran dana zakat setiap bulan yang dilampirkan di dalam buletin. Selanjutnya terkait laporan keuangan di LSPT sudah menggunakan aplikasi laporan keuangan syariah. Hasil penelitian di atas sudah sesuai dengan kriteria-kriteria zakat core principles.
INTEGRASI HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT KE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Auzan Qasthary; Mazwar; Basri Effendi; Aditya Rivaldi; Suhaibah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11974

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan tantangan krusial dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Namun, integrasi hak tersebut ke dalam kebijakan publik masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi implementasi hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, kebijakan publik, serta literatur terkait untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan SDA. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum administrasi negara menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.
Co-Authors Aditya Rivaldi Auzan Qasthary Auzan Qasthary BASRI EFFENDI Fathin Abdullah Hidayati, Athi’ Mazwar