Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INTEGRASI HAK LINGKUNGAN HIDUP SEHAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Auzan Qasthary; Mazwar; Basri Effendi; Aditya Rivaldi; Suhaibah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.11974

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan merupakan tantangan krusial dalam menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat. Namun, integrasi hak tersebut ke dalam kebijakan publik masih menghadapi kendala signifikan, terutama dari sisi implementasi hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, kebijakan publik, serta literatur terkait untuk memahami pengaturan dan pelaksanaan hukum dalam pengelolaan SDA. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sehat dalam kebijakan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum administrasi negara menjadi kunci utama untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.
THE INTERPRETATION OF LEGAL PRINCIPLES BY THE GOVERNMENT IN THE SPECIAL AUTONOMOUS REGION OF ACEH Muhammad Reza Maulana; Zainal Abidin; Mazwar
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 3 No. 4 (2025): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v3i4.169

Abstract

Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh embodies the principle of lex specialis due to its territorial scope, while Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining also contains a lex specialis character as it specifically regulates the mining sector. This situation raises a legal question regarding how the principles of lex specialis derogat legi generali, lex superior derogat legi inferiori, and lex posterior derogat legi priori should be interpreted and applied by the Government within the framework of Aceh as a Special Autonomous Region. This study aims to conduct an in-depth legal analysis using a progressive law approach to examine whether the principles of lex posterior or lex superior may override the principle of lex specialis as applied in Aceh’s special autonomy regime. The research employs normative legal methods with qualitative analysis. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali as stipulated in the Law on the Governance of Aceh must take precedence due to its specific territorial applicability and special autonomous status. In resolving such normative conflicts, a clear legal framework is required, accompanied by the renewal of legal theories and principles to ensure legal certainty, prevent regulatory overlap, and promote harmony among statutory regulations.