Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru Munawir Ariffin
Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30870/candrasangkala.v5i1.6084

Abstract

Sejak kelahiran, Partai Persatuan Pembangunan sering dilanda konflik, baik berbentuk perorangan ataupun melahirkan faksi-faksi dalam konflik internal partai. Masa Orde Baru, konflik dan fragmentasi elit PPP dikarenakan perbedaan pendapat para elitnya. Selain dikarenakan perbedaan pendapat di pihak internal elit, konflik juga disebabkan oleh pelembagaan partai yang cenderung bersifat formal dalam menyelesaikan masalah konflik, termasuk juga ketika PPP seringkali sulit menyelesaikan masalah internal, sehingga memberi peluang pihak ekternal (pemerintah) melakukan campur tangan atau intervensi terhadap konflik PPP.
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 Munawir Ariffin
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 1, No 2 (2019): Peqguruang Volume 1, Nomor 2, Nopember 2019
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.453 KB) | DOI: 10.35329/jp.v1i2.558

Abstract

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Republik Indonesia yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keberadaan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum mulai terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, pada saat itu Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apalagi Bawaslu dengan segala kewenangannya semakin diperkuat dengan ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi, dalam tahap pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, peran Bawaslu terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, dimana tetap saja eksekusi kebijakan pelanggaran ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukannya Bawaslu. Hal ini dapat dilihat dari penanganan dan penindakan kasus-kasus yang ditemukan pada Pilkada Serentak di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kendala Bawaslu dalam mengimplementasikan kewenangannnya, dimana penanganan kasus-kasus yang terindikasi sebagai pelanggaran pemilu, terutama terhadap beberapa kasus pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak kunjung mendapat keputusan dari KASN hingga tahapan Pilkada Serentak di Kabupaten Polewali Mandar selesai dilaksanakan.
KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 Munawir Ariffin; Abdul Latief; Muhammad Assaibin
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4, No 2 (2019): MITZAL, Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.616 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v4i2.463

Abstract

This study departs from the involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) Simultaneous Polewali Mandar Regency in 2018. Based on data from the Election Supervisory Board (Bawaslu) Polewali Mandar Regency, there are 17 cases of ASN involvement of Polewali Mandar Regency reported by the public to Bawaslu Regency of Polewali Mandar. The neutrality issue of the State Civil Apparatus (ASN) controversy So that the tendency is still for the ASN to carry out practical political activities both campaigning and supporting supporting the pair of candidates in the regional election equipment. Substantially, the focus of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus it only makes civil servants the object of neutrality, apart from the dynamics of practical political activities that are full of intervention. The active role of the bureaucratic leadership in encouraging the implementation of ASN neutrality in the elections is still minimal, causing neutrality in the elections not only because of the practical political interests of individual ASNs, but also the weak internal policy of regional leaders to disseminate and ban ASN in the elections, particularly also in the Simultaneous Regional Election of Polewali District Mandar in 2018.
PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2019-2024 Rustan IR; Munawir Ariffin
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4, No 2 (2019): MITZAL, Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.32 KB) | DOI: 10.35329/mitzal.v4i2.457

Abstract

This research aims to (1) Describe and analyze the Behavior of Beginner Voters in the Election of Regent and Deputy Regent of Polewali Mandar in 2019-2024, (2) Describe and analyze the tendency of novice voter behavior in dropping their choices to certain candidates or candidates in the election of Regent and Deputy Regent Polewali Mandar. This type of research is a qualitative descriptive study. The results showed that novice voters in Campalagian Subdistrict in the election of the Regent and Deputy Regent in 2019 in Polewali Mandar Regency, namely: (1) Rational voters almost the majority of the community considered the vision and mission offered by the candidate pair, (2) Factors affecting voters are influenced by three aspects namely the sociological, psychological and rational approaches, namely the figure/idol of the candidate pair, the vision and mission offered, the supporting party, the candidate's background, the candidate's education, and the supporting party.