Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Novelty Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Substantive Justice International Journal of Law Abdi Masyarakat International Journal of Educational Management and Innovation (IJEMI) Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Jurisprudence
Gatot Sugiharto, Gatot
Universitas Ahmad Dahlan
Humanities Education Energy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Sugiharto, Gatot
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.399 KB)

Abstract

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Adrianto, Surya; Sugiharto, Gatot
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.894 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Surya Adrianto; Gatot Sugiharto
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.894 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.9277

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Gatot Sugiharto
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.399 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i3.a3936

Abstract

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.
KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI LAMPUNG Gatot Sugiharto; Adit Arief Firmanto; Nurlis Effendi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3749

Abstract

AbstrakDisabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Faktor-faktor sebab musabab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah melalui tindakan penal (represif) yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Terakhir adalah upaya non penal (preventif) yaitu pemahaman tentang disabilitas, masalah kepentingan dan kewajiban, kerjasama dan koordinasi antar lembaga di Lampung dan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas
Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) Gatot Sugiharto; Aniza Amelia; Chandra Muliawan; Tubagus Muahammad Nasarudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4186

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat  (2) yaitu  jaksa dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang DATUN berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus yang kemudian disebut Jaksa Pengacara Negara. Semua Kejaksaan di Indonesia, baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung memilki bagian sendiri untuk penanganan kasus DATUN Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi yang berada di Provinsi Lampung. Pokok penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili perkara perdata di Provinsi Lampung.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah Gatot Sugiharto; Emilia Oktaviani; Aditia Arief Firmanto; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4197

Abstract

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi ini dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilaukan secara deskriptif. Lembaga Perlindungan anak Lampung Tengah melakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan
Sexual Violence Against Female Labour in the Perspective of Employment Law and Legal Justice Sugiharto, Gatot; Shalihah, Fithriatus; Elda Octivia, Annisa
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 7 No 1 (2024): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v7i1.271

Abstract

This article aims to examine legal protection for workers who are victims of sexual violence in the workplace, as well as the legal implications for perpetrators of sexual violence from the perspective of Criminal and Employment Law in Indonesia. The research method used is normative research. The research results show that legal protection for workers from sexual harassment is regulated in various existing regulations. One aspect that is regulated is the right of witnesses and victims to obtain security protection for themselves and their families, as well as freedom from threats related to the testimony they give. Furthermore, the procedures for resolving cases of sexual harassment in the workplace are limited to legal sources in the form of the Employment Law, through deliberation, negotiation, and if no agreement is reached, filing a lawsuit for termination of employment. This article finds that there is still a lack of focus in highlighting the importance of legal protection for victims of sexual harassment in the workplace to ensure their safety and comfort, including knowledge of the procedures for resolving these cases, in order to achieve optimal legal justice. Focusing on a better understanding of rights and related legal procedures is essential in ensuring adequate protection for workers who are victims of sexual violence.
Joint and Bone Exercises to Prevent Osteoporosis in the Elderly at the Tresna Werdha I Budi Mulya Social Home Larasati, Rahma Ayu; Farsida, Farsida; Handayani, Tutwuri; harlyana, cyntya; Sugiharto, Gatot; Insyiera, Nayla
Abdi Masyarakat Vol 5, No 2 (2023): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v5i2.6121

Abstract

Osteoporosis is a major non-communicable disease and the most common bone disease, affecting one in three women and one in five men over the age of 50 worldwide. The clinical consequence of osteoporosis is fragility fractures. With the rapid ageing of the population worldwide and the changes in lifestyle habits, the incidence of osteoporosis and related fractures has significantly increased and will continue to increase markedly in the future. Exercises such as walking, dancing, low-impact aerobics work directly on bones in the legs, hips and lower spine to slow bone loss. We provide osteoporosis prevention education to the elderly in nursing homes as an effort to prevent osteoporosis. We also provide training on joint and bone exercises to prevent osteoporosis.
Developing Guidebook of Sexual Violence Prevention and Control in Universitas Ahmad Dahlan Sugiharto, Gatot; Bhakti, Caraka Putra; Rodhiyya, Zaenab Amatillah; Firdaus, Muhammad Yusron
International Journal of Educational Management and Innovation Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/ijemi.v5i3.10244

Abstract

Higher education should be a safe and comfortable place for students to receive education. However, in reality, many cases of sexual violence occur in the university environment. Many victims of sexual violence do not dare to report the incident to the authorities. Meanwhile, some victims who have reported their cases have not received a resolution to the problems they complained about. Based on the results of a student needs survey, as many as 64.7% of students need a guidebook for preventing and controlling sexual violence. Based on the survey results, the author aims to research and develop a guidebook for preventing and controlling sexual violence. After going through four stages of R&D 4D model, this guidebook contains the background, scope, juridical and empirical studies, and mechanisms for preventing and controlling sexual violence. Based on the results of media expert validation tests, this book obtained an Index Aiken’s V Coefficient of 0.81 which is in the high category. Meanwhile, the results of material expert validation tests show that the Index Aiken’s V Coefficient of this book is 0.83, which is also included in the high category. This guidebook will be used as a reference in realizing efforts to prevent and overcome sexual violence in the higher education environment, especially at Universitas Ahmad Dahlan.
Co-Authors Adit Arief Firmanto Aditia Arief Firmanto Adrianto, Surya Aniza Amelia Anwar, Astrid Nabilah Ariyani, Dian Caraka Putra Bhakti Chandra Muliawan Choirul Fajri Elda Octivia, Annisa Emilia Oktaviani Farsida, Farsida Fauzan Muhammadi Firdaus, Muhammad Yusron Fithriatus Shalihah Handayani, Tutwuri harlyana, cyntya Insyiera, Nayla Kamaludin, Aang Kurnia Dewi Anggraeny Kurnia Dewi Anggraeny Martinouva, Rissa Afni Mira Julita Sari Mufti Khakim, Mufti Nurlis Effendi Rahma Ayu Larasati Rodhiyya, Zaenab Amatillah Surya Adrianto Tubagus Muahammad Nasarudin