Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.578

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan Journal of Community Development Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ⁠International Journal of Sustainable Social Culture, Science Technology, Management, and Law Humanities

Ratna Ani Lestari

Program Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Author-ID : 306346

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT ERA NEW NORMAL Lestari, Ratna Ani
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v1i1.1563

In this paper, the writer who has been the regional head of Banyuwangi Regency (2005- 2010) is faced with continuous policy making. One of the policies taken is the empowerment program. In the New Normal era, it is necessary to strengthen policies as a socio-economic empowerment of the people due to Covid-19. Local governments by utilizing their regional potentials to make policy innovations, as an economic recovery due to Covid-19 by collaborating with the private sector so that the local economy continues to rotate by involving community participation.Keywords: policy, empowerment, New Normal era

TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL Lestari, Ratna Ani
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Decentralization policies must always be combined with the aim of democratizing governance, strengthening national integration, empowering local communities, respecting diversity, and improving people’s welfare. The progress of Regional Government can be seen from the ability to adapt according to current conditions, where accountability, distribution of power and authority that is used as optimally as possible is the key to the good of an area, by utilizing technology the government is required to be able to innovate, new colors and synchronize needs in society both in terms of service and product policy. On the other hand, if it is very difficult for an area to get regional income, there is nothing wrong with looking for investors for regional development, regional potential is something that can be prospected for regional progress, both potential natural resources, geography or a certain industry that requires a lot of workers who can be recruited in local community. With the HKPD Law 1/2022, the government is expected to be able to resolve the challenges of decentralization and realize an effective and efficient allocation of national resources. Key words: Decentralization policy, fiscal decentralization.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PEMBANGUNAN DESA: Studi Kasus Kebijakan CSR PT Solusi Bangun Indonesia dalam Mendukung Kemandirian Pembangunan Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Al Haitimi, Ahmad Wahib; Darsono, Darsono -; Lestari, Ratna Ani
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v4i1.3734

AbstrakCSR menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Peran CSR juga sangat penting dalam membantu desa pada proses pembangunan atau program-program Desa. Pengambilan kebijakan untuk pemberian CSR kepada Desa Merkawang pada prinsipnya melibatkan pihak masyarakat, pihak pemerintah, dan pihak perusahaan. Road map CSR Solusi Bangun Indonesia disusun berdasarkan kegiatan road map tahun sebelumnya yang diekstrapolasi sejauh lima tahun yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan ataupun kebutuhan yang mendesak. Implikasi adanya CSR berdasarkan data penelitian pada prinsipnya sangat menunjang meningkatnya Indeks Desa Membangun di Desa Merkawang menuju desa maju dan mandiri yaitu aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa. Kata kunci : kebijakan, CSR, desa, pembangunan, TubanAbstractCSR is a form of corporate responsibility towards the social conditions of the surrounding community. The role of CSR is also very important in helping villages in the development process or village programs. Policy making for providing CSR to Merkawang Village in principle involves the community, the government and the company. Solusi Bangun Indonesia's CSR road map was prepared based on the previous year's road map activities which were extrapolated over five years and then adjusted to urgent problems or needs. The implications of CSR based on research data are in principle very supportive of increasing the Village Development Index in Merkawang Village towards a developed and independent village, namely social, economic and ecological aspects which are complementary forces and maintain the village's potential and ability to improve the lives of village communities.Key words: policy, CSR, village, development, Tuban

PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE Lestari, Ratna Ani; Santoso, Agus
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam good governance setidaknya harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dijadikan landasan bagi peningkatan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara atau pemerintah. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan publik yang profesional perlu diwujudkan dalam good governance. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat akhir-akhirini menunjukkan banyak permasalahan. Pelayanan publik yang menggambarkan good governance yaitu para pelaku penyelenggara pelayanan baik pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat melakukan kegiatan pelayanan yang inovatif namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Good Governance.

Co-Authors Agus Santoso Al Haitimi, Ahmad Wahib Basa Alim Tualeka Boli, Agustinus Payong Darsono Darsono Darsono, Darsono - Fernandes, Frederik Fernandez, Frederik Machsa, Ali Mohammad Nasir, Mohammad Mustafa, Ali Achsan Pakage, Ferdinant Puguh Darmawan Siregar, Mangihut Susilo, Tri Achmad Budi Tamaulina Br Sembiring

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik