Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM AHMAD SUHAIMI
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.012 KB)

Abstract

Ahmad Suhaimi[1] Prof. Dr. Madiasa Ablisar, SH., MS** Syafruddin, S.H., MH., DFM*** Sebagai kejahatan yang paling rentan terjadi di masyarakat, tindak pidana penganiayaan memerlukan pengaturan yang lebih komperhensif dan relevan dengan kepentingan masyarakat serta dapat menjamin rasa aman sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Upaya untuk menciptakan aturan yang komperhensif serta relevan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dimasukkannya materi-materi hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai sumber hukum materil, salah satunya adalah hukum pidana Islam.Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan serta bagaimana sanksinya dalam KUHP dan hukum Pidana Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan mengumpulkan data skunder berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan menurut KUHP maupun Hukum Pidana Islam. Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada yaitu di dalam ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan tidak akan dijumpai pengertian dari penganiayaan itu sendiri karena sangat sulit untuk merangkumnya ke dalam satu rumusan yang pasti. Di sini hakim memiliki kekuasaan yang luas dalam melakukan interpretasi, akan tetapi hal itu harus dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab serta dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya maupun perkembangan teknologi di dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup hukum pidana Islam juga demikian, akan tetapi di balik keberagaman istilah tindak pidana penganiayaan bermuara pada suatu perbuatan menyakiti tubuh manusia yang dapat berbentuk pelukaan terhadap anggota badan, penghilangan fungsi anggota badan, atau penghilangan (pemisahan) dari tempat asalnya.Sementara untuk sanksi yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan, KUHP menggunakan pidana penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman qishash, diyat, maupun ta’zir.Hukuman diyat kiranya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan pendekatan restorative justice. Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Penganiayaan. *     Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. **   Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II Skripsi Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Characteristics of Sharia Crowdfunding as an Alternative to Financing the Development of the National Capital City Dyah Ochtorina Susanti; Aan Efendi; Ahmad Suhaimi
Yuridika Vol. 39 No. 3 (2024): Volume 39 No 3 September 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i3.46741

Abstract

This research started from the construction of the new National Capital City of the Nusantara which has not yet been completed and requires a very large budget. In this regard, a financing model is needed that can be used as an alternative financing for the development of the new National Capital City. The aim of this research is to find the characteristics of sharia crowdfunding as an alternative financing in the process of building the new National Capital City. The research method used is a normative juridical research method with a statutory and a conceptual approach. The results of this research show that there are several characteristics of sharia crowdfunding as an alternative financing for the development of the New National Capital, namely: it is only intended for halal projects and products so that it complies with sharia principles and is free from interest rates; there is fairness in the distribution of profit and loss margins using a profit-sharing system; and supervised by the Sharia Supervisory Board.
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOD CONSUMPTION PATTERNS AND STUNTING TODDLERS IN HULU SUNGAI UTARA REGENCY Ahmad Suhaimi; Muhammad Aldy; Yudhi Harianto
International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Vol. 3 No. 6 (2023): December
Publisher : CV. Radja Publika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijebas.v3i6.1290

Abstract

This research aims to assess food consumption patterns in families with toddlers and their correlation with stunting among toddlers in Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan Province. The study uses quantitative descriptive methods, including observation, interviews, note-taking, and 24-hour dietary recalls. It employs the Expected Food Pattern (EFP) approach to evaluate toddler food consumption patterns and Chi-Square analysis to explore links between these patterns and stunting. Food consumption patterns vary due to regional resources and cultural norms. Toddlers' average daily energy intake is 1222.7 kcal per capita, with a final EFP score of 83.5, indicating sufficiency but calling for more diversity. Higher EFP scores represent better dietary diversity and nutritional balance (max 100). Cereal foods contribute the most (43.8% % EAR), followed by oils and fats (12.1%), and animal-based foods (10.6%). Conversely, sugar (1.8%) and oily fruit seeds (4.1%) have the lowest % EAR. Chi-Square analysis reveals a significance level of 0.00 (<0.05), rejecting the null hypothesis (H0). Hence, a connection between Expected Food Pattern (EFP) and stunting in North Hulu Sungai Regency is established.