Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum AL-HUKAMA´ Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ADHKI: Journal of Islamic Family Law Jurnal Al-Fikrah
Munadi Usman
IAIN Lhokseumawe
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Historis dan Filosofis Terhadap Pemikiran Kontekstualisasi Hukum Islam M. Usman, M. Usman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2011.%x

Abstract

Pemikiran hukum Islam telah lama mengalami stagnan. Baru sekitar abad ke-19 mulai muncul suara-suara untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap hukum Islam yang ada. Di antara penyebab terjadinya stagnasi pemikiran hukum Islamtersebut, akibat adanya pemahaman yang menganggap bahwa hukum Islam itu telah cukup dan mapan serta tidak bolehdiganggu gugat dalam konteks apapun. Padahal zaman terus berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin pesat yang pada gilirannya mengubah prilaku dan pola hidup masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka mengkontekstualisasikan hukum Islam harus memahami faktorfaktor sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum tertentu, agar dapat memahami pertikularisme dari produk pemikiran hukum tersebut, sehingga jika di tempat atau waktu lain ditemukan unsur-unsur partikularisme yang berbeda, maka produk pemikiran hukum itu dengan sendirinya harus dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman.
The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of 'Urf Principle Usman, Munadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.993 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.6614

Abstract

Islamic Law Compilation (ILC) in article 209 contains provisions on the mandatory testaments of adopted children. Some legal experts in Indonesia have denied these provisions as they have no clear legal basis in Syariah or Islamic jurisprudence. This research aims to review the provision of mandatory testaments using the 'urf principle. This research is a legal normative study using conceptual and statute approaches. The result of this study shows that the tradition (‘urf) in the form of giving assets to children applies in Indonesian society, even though practically there are still differences between one region to another according to their respective customary law systems. The 'urf can be taken into consideration to institutionalize the mandatory testaments for adopted children providing that it can be proven to be a valid 'urf.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 209 berisi ketentuan tentang wasiat wajib anak adopsi. Beberapa ahli hukum di Indonesia telah menolak ketentuan ini karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam yurisprudensi Syariah atau Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketentuan perjanjian wajib menggunakan prinsip ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan statuta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi (‘urf) dalam bentuk memberikan aset kepada anak-anak berlaku di masyarakat Indonesia, meskipun secara praktis masih ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan sistem hukum adat mereka masing-masing. ‘Urf dapat dipertimbangkan untuk melembagakan wasiat wajib untuk anak-anak adopsi asalkan itu dapat dibuktikan sebagai ‘urf yang shahih.Keywords: mandatory testaments; adopted child; ‘urf.
WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF SIYĀSAH AL-SYAR’IYYAH Munadi Usman
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 1 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i1.39

Abstract

Provisions of the wajibah testament to adopted child contained in the Compilation of Islamic Law Article 209 verse 1 and 2 constitute a renewal of Islamic inheritance law in Indonesia, but many legal experts doubt the validity of this provision and assume it does not have a clear legal basic in the form of naṣ (maṣadir al- ahkām), the method of istinbath (qaidah al-ahkām) and the purpose or legal implications (maqaṣid al-ahkam). This study aims to verify the validity of the wajibah testament to adopted child with the siyāsah al-shar'iyyah approach. The results of the study showed that the wajibah testament to the adopted child are legal rules that run based on government policy to resolve the issue of inheritance between heirs or persons who have a close relationship with the heir but is prevented from inheriting. The government is making the wajibah testament for adopted child in KHI as a solution to resolve this problem.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Hareuta Peunulang di Aceh Munadi Usman
AL-HUKAMA Vol. 10 No. 1 (2020): June 2020
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2020.10.1.1-19

Abstract

In Acehnese society, there is a tradition called hareuta peunulang, which is the practice of giving a number of assets to married girls in preparation for starting a new life with her husband. This practice is still often carried out until now, especially by people in the Pidie Regency, Aceh Besar District and parts of the West Aceh region. This practice seems to be gender-biased, which is more privileging girls and discriminating boys. This article wants to criticize the practice of hareuta peunulang grants using the theory of grants in Islamic law, with the aim of finding a contradiction between the two and offering several legal formulas to reconstruct these traditional institutions so that they are in line with the ideals of Islamic law.
Pembinaan Fikih Masa Tabiin Munadi Usman
Al-Fikrah Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Al-Fikrah
Publisher : Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.11 KB)

Abstract

Periode Tabiin mulai dari pemerintahan Mu’awiyah sampai awal abad kedua Hijrah. Masa ini umat Islam bersatu (kecuali Khawarij dan Syi’ah) untuk mengakui Khalifah Mu’awiyah, setelah Hasan dengan ikhlas turun dari tahta kekhalifahan, yang dengan demikian tegaklah Daulah Amawiyah, Bani Umayah. Pada periode ini ummat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu penentang Ali dan Mu’awiyah (Khawarij), pengikut setia Ali (Syi’ah) dan Jumhur. Dengan pecahnya ummat Islam menjadi tiga golongan tersebut membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam, hal ini karena ketiga golongan tersebut masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada periode ini diantaranya adalah penggunaan rasio sebagai penetapan hukum, meluasnya ruang ikhitlaf dan periwayatan hadits Rasulullah. Sehingga muncul dua mazhab besar yang disebut dengan mazhab ahli ra’yi dan ahlu hadits.
TINJAUAN MASLAHAT PADA KETENTUANWASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT Munadi Usman
istinbath Vol 18 No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.124 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v18i1.149

Abstract

Wasiat wajibahuntuk anak angkat yang terdapat pada pasal 209 ayat 1 dan 2 Buku Kewarisan Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia. Namun ketentuan ini diragukan kredibiltasnya dan banyak mendapat sanggahan dari ahli hukum karena dianggap tidak memiliki landasan yang jelas dari naš dan bertentangan dengan asas ijbari hukum kewarisan Islam. Ketentuan tersebut diasumsikan sebagai sisipan dalam KHI tanpa melalui pembahasan tim perumus dan merupakan bentuk pemaksaan hukum barat dan hukum adat ke dalam hukum Islam.Oleh karena itu penulis menarik untuk mengkaji permasalahan ini dari sisi maslahat dengan menggunakan kaidah istišlàhiah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai maslahat yang terdapat pada ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dengan kriteria maslahat yang diinginkan syara’ (maqašid al-syari’ah). Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat memiliki nilai maslahat sebagaimana yang diinginkan syara’, yakni pemeliharaan harta (hifîu al màl),sehingga layak menjadi hukum Islam.
The contestation of Islamic legal thought: Dayah’s jurists and PTKIN’s jurists in responding to global issues Danial Danial; Munadi Usman; Nur Sari Dewi
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i1.19-36

Abstract

This study aims to understand the contestation of Islamic legal thought between the scientific tradition of Dayah (Islamic boarding school) and the State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN) in responding to global issues. The main data sources in this research are words and actions, the rest are additional data such as documents. Methods of data collection included interviews, observation, and documentation. All data obtained were analyzed by data reduction, analysis, and interpretation. Based on the objectives and research methods above, it was found that there were three factors causing the emergence of contestation between the two Islamic educational institutions, namely, (1) the different methodologies and approaches to Islamic law used; (2) the difference in the spirit of fiction between Dayah and PTKIN. Dayah has the spirit of preserving fiqh, while PTKIN’s spirit is fiqh renewal; (3) Political background. The contestation between Dayah and PTKIN occurred in two areas, namely the area of worship and non-worship. Based on the references, methods of reasoning, approach, and spirit possessed by these two Islamic educational institutions, it can be understood that the two models of Islamic legal thought have the potential to be integrated. Such integration may include; integration of foundations, sources, methods, approaches, and reasoning models.
Implementation of Marriage Pillars According to Syafi'iyah Fiqh in Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency: (Study of Marriage Witness Justice) Bukhari; Danial; Munadi Usman
Al-Fikrah Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Al-Fikrah
Publisher : Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiaf.v12i1.591

Abstract

Witnesses in a marriage contract are pillars that affect whether a marriage is valid or not. A just witness is someone who does not commit major sins and also does not perpetuate himself with minor sins. For this age, getting a fair witness is definitely very difficult. However, the phenomenon that occurred in the field was not the case. Witnesses for marriage are often chosen based on their position and closeness to the bride and groom's family, not based on criteria outlined in fiqh law. This is very fatal for a marriage because if a marriage contract seems to be neglected, then unknowingly there will be prolonged adultery. For this reason, the author wants to study this problem scientifically. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of the pillars of marriage in Bandar Dua, Pidie Jaya Regency according to Islamic law, and what is the urgency of justice for marriage witnesses and their impact on families in Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency. Through the form of qualitative research, descriptive analysis techniques and inductive methods are the main techniques in tracing data and facts to be examined and find answers to the formulation of problems that have been defined. The result of the research is that the implementation of the pillars of marriage in the Bandar Dua District in general is in accordance with the Syafi'iyah fiqh. But there are a number of things that still need attention, namely related to the justice of marriage witnesses. Of the four elements of the assessment ‘adālah  witnesses to marriage, there is one that is often missed in the assessment, namely maintaining marwah. Even though someone who doesn't protect his dignity is also considered wicked, and loses his justice. In general, the sources (counselors, young priests, community leaders, religious leaders, village heads, marriage guardians, married couples, and also wedding witnesses) denied that there was a strict selection of marriage witnesses. The urgency of witness justice for a married family is very clear because it is indeed a pillar of marriage. From a moral point of view, the presence of fair witnesses is also able to maintain the integrity and harmony of the family. Spiritually speaking, the presence of two just witnesses can also bring blessings and kindness to the bride and groom, because generally two people who are considered just are two pious people.
Co-Authors Bukhari Danial Danial - Nur Sari Dewi