Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Majalah Hukum Nasional Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan Jurnal Abdimas Indonesia Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna Journal of Law and Legal Reform Jurnal Legislasi Indonesia Prosiding Seminar Nasional Ilmu Kesehatan dan Keperawatan
Dyah Ayu Widowati
Universitas Gadjah Mada
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
DINAMIKA HUKUM PENGELOLAAN PESISIR PASCA REFORMASI DI INDONESIA Dyah Ayu Widowati; Muchammad Chanif Chamdani
Majalah Hukum Nasional Vol. 48 No. 2 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.035 KB) | DOI: 10.33331/mhn.v48i2.102

Abstract

Luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, sehingga menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting. Untuk itu penting kiranya untuk mengkaji secara mendalam dinamika hukum pengelolaan sumber daya pesisir, karena pada umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika hukum pengelolaan pesisir pada era otonomi daerah setelah adanya undang-undang pengelolaan pesisir. Dinamika hukum yang dilihat adalah mengenai harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pesisir, keberpihakan peraturan pada masyarakat dan model perencanaan yang dipergunakan dalam pengelolaan pesisir. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu berupa pengumpulan bahan-bahan baik dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin serta sumber-sumber terkait lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak disharmonisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, tetapi dinamika hukum dari sejak awal hingga saat ini sudah memperhatikan peranan dari masyarakat pesisir, baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Meskipun demikian model perencanaan pengelolaan pesisir yang tercantum dalam peraturan perundangan masih banyak yang menggunakan sistem top down.
Disaster Mitigation in Coastal Areas: Perspective of the Indonesian Spatial Planning Law Dyah Ayu Widowati
Jurnal Media Hukum Vol 29, No 1: June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v29i1.14685

Abstract

This article is a critical analysis on spatial planning with regard to disaster mitigation in coastal areas. The author explores the concepts and regulations of disaster mitigation and spatial planning in Indonesian coastal areas to identify how spatial planning works in terms of disaster mitigation in coastal areas and the roles of stakeholders in disaster mitigation in coastal areas in the context of the spatial planning law. This normative legal research was conducted by examining secondary data from relevant books, journals, and published documents. This study finds out that, first, according to the Spatial Planning Law, Management of Coastal Zone and Small Islands Law, Disaster Management Law, Job Creation Law, and their derivative regulations, there have been regulations mandating spatial planning as a non-structural mitigative measure with regard to disaster management in coastal areas. Second, in terms of spatial planning and disaster mitigation, the government is the dominant stakeholder, while the role of non-government stakeholders is not expressly provided for which may eventually result in "tokenism" participation in disaster mitigation in coastal areas.
PROBLEMATIKA DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH Dyah Ayu Widowati
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.565 KB)

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Otonomi daerah menemukan masalah baru, salah satunya adalah manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Adanya sistem desentrialisasi telah menimbulkan primordialisme, karena perekrutan pegawai negeri dipilih menurut penduduk setempat. Sistem informasi kepegawaian diharapkan dapat mengembangkan masalah manajemen pegawai negeri, tetapi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan dengan baik. Ini karena sistem informasi kepegawaian masih belum digunakan secara optimal oleh sumber daya manusia. Kata kunci: Manajemen Kepegawaian, Otonomi daerah, Pemerintah daerah, Sistem Informasi Kepegawaian
Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Perilaku Swamedikasi Common Cold pada Siswa Farmasi di SMK Ma’arif Nu 2 Ajibarang Novita Endang Fitriyani; Dyah Ayu Widowati; Nur Kholifah
Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Penelitian Sains dan Kesehatan Avicenna (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Institut Teknologi Dan Kesehatan (ITK) Avicenna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69677/avicenna.v3i1.68

Abstract

Latar Belakang: Swamedikasi merupakan pengobatan sendiri yang dilakukan seseorang dari pengenalan keluhan atau gejala sampai dengan pemilihan dan penggunaan obat. Common cold merupakan penyakit yang disebabkan virus selesma dengan gejala dominan meler, mampet, bersin, nyeri tenggorokan, dan batuk. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasionl tahun 2022, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk Jawa Tengah yang melakukan swamedikasi sebanyak 82,55%. Tujuan: untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku terhadap swamedikasi common cold pada siswa farmasi SMK Ma’arif NU 2 Ajibarang. Metode: penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan teknik stratified random sampling. terhadap 75 responden dengan mengisi kuesioner. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS dengan uji chi square. Hasil: penelitian menunjukkan dari 75 responden terdapat 70,7% responden yang memiliki pengetahuan baik dan 65,3% responden memiliki perilaku positif. Hasil uji statistik pengetahuan dengan perilaku swamedikasi common cold dengan nilai p value=0,206(>0,05). Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi common cold.
Analisis Kadar Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Tidak Memiliki Izin Bpom Yang Beredar Di Kecamatan Ajibarang Elvina Nur Dwi Yuliati; Dyah Ayu Widowati
Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jumkes.v1i2.36

Abstract

Krim pemutih merupakan suatu sediaan atau paduan bahan yang mempunyai kegunaan untuk mencerahkan atau merubah warna kulit sehingga kulit menjadi lebih putih, bersih dan bersinar. Hidrokuinon banyak digunakan pada produk kosmetik karena sifatnya sebagai antioksidan, berperan dalam proses penghambatan melanogenesis sehingga mengurangi warna gelap pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih yang tidak memiliki izin BPOM yang beredar di Kecamatan Ajibarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purprosive sampling. Penentuan kandungan hidrokuinon dilakukan dengan uji reaksi warna FeCl3 dan uji spektrofotometri UV-Vis. Hasil penelitian dari uji reaksi warna pada tiga sampel dinyatakan seluruh sampel positif yang ditandai dengan perubahan warna hitam pada ketiga sampel dan hasil dari uji spektrofotometri diperoleh rata-rata yaitu Sampel A sebesar 0,0010144 %, Sampel B sebesar 0,0009537 % dan Sampel C sebesar 0,0008126 %. Dapat disimpulkan bahwa kadar hidrokuinon dari 3 sampel krim pemutih tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diperbolehkan oleh BPOM RI Nomor 23 tahun 2019 yaitu sebesar 0%.
Penerapan Gerakan Sadar Obat Melalui Penyuluhan DAGUSIBU Pada Ibu-Ibu Kader Posyandu di Desa Karangkemojing Dwi Rindiani; Eriskatri Nurandriani; Ninstar Fathina Rifa; Yosi Soraya; Windy Risa Maghfira; Dyah Ayu Widowati
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jurai.v1i4.507

Abstract

Pengelolaan obat sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga penerapannya harus dilakukan secara tepat dan bijak. Berbagai permasalahan terkait obat dapat dikarenakan masyarakat kurang paham tentang penggunaan dan penanganan obat dengan benar. Masalah penyalahgunaan obat-obatan di masyarakat merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian terutama daerah pedesaan dengan fasilitas kesehatan terbatas. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan informasi tentang cara mendapatkan obat, menggunakan obat, penyimpanan obat hingga pada proses membuang obat dengan baik dan benar. Metode penyuluhan ini dilakukan secara langsung dengan ceramah dan diskusi secara interaktif. Diskusi dilakukan dengan metode tanya jawab terkait materi serta konseling berdasarkan masalah setiap individu terkait penggunaan obat. Materi selain disajikan secara presentasi juga diberikan melalui leaflet terkait cara pengelolaan obat yang baik dan benar (DAGUSIBU). Kegiatan penyuluhan ini telah dicapai dengan menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan obat yaitu DAGUSIBU dalam kehidupan sehari-hari.
KONSEP AUPB UNTUK KEAMANAN DATA DALAM STANDARDISASI DAN SISTEM GEOCODING ALAMAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN INDONESIA Widowati, Dyah Ayu; Sutanta, Heri; Diyono, Diyono; Atunggal, Dedi; Laksono, Dany; Sumaryono, Sumaryono; Mustofa, Fakhruddin
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p229-248

Abstract

This article aims to formulate the embodiment of the AUPB concept in the standardization and geocoding system of Indonesian urban and rural addresses. Furthermore, it analyses the synchronization of data security principles in standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Conceptually, the process of address standardization and geocoding in the context of AUPB is closely related to the orderly administration of government, accountability of government agencies and/or officials, and implementation of statutory provisions. Overall, the element of AUPB that plays the most role in the standardization process and the address geocoding system is the principle of legal certainty. The principle of openness is attached to data security, and both are synchronized in implementing standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Even though all columns in the address database are stored in Elasticsearch, only specific columns can be accessed by general users through the Geocoding System website. Hence, the addresses presented are general data and do not contain personal data.
HAK PENGUASAAN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM KONSEPSI DAN PENJABARANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yurista, Ananda Prima; Simarmata, Rikardo; Widowati, Dyah Ayu; Bosko, Rafael Edy
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.454

Abstract

Artikel berikut merupakan bentuk penelaahan kritis atas penjabaran hak penguasaan atas sumber daya alam dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam diantaranya UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Perikanan, UU Mineral dan Batubara, UU Energi, dan UU Panas Bumi. Penulis menelusuri konsep hak penguasaan atas sumber daya alam kemudian di sisi lain penulis juga menelusuri jenis hak penguasaan apa saja kah yang terdapat dalam masing-masing UU tersebut. Penulusuran dilakukan dengan mengandalkan data sekunder. Hasil dari penelaahan tersebut, bahwa terdapat 4 (empat) jenis hak penguasaan yang termaktub dalam UU di bidang sumber daya alam yakni hak bangsa, hak menguasai negara, hak perseorangan, dan hak ulayat. Dari beberapa undang-undang tersebut terdapat ketiadaan pengaturan perihal hak bangsa dan hak ulayat. Ketiadaan pengaturan perihal hak bangsa berdampak pada ketiadaan jaminan kepastian atas hak menguasai negara, hak ulayat, dan hak perseorangan. Di sisi lain ketiadaan pengaturan hak ulayat berdampak pada timbulnya ketidakberaturan pada masyarakat hukum adat dan ketiadaan opsi jaminan kepastian hak yang lain apabila jaminan kepastian hak secara formal oleh negara tidak berjalan efektif.
Integrating Artificial Intelligence in Indonesia’s Arbitration: Navigating Legal and Political Challenges Herliana, Herliana; Widowati, Dyah Ayu
Yuridika Vol. 40 No. 2 (2025): Volume 40 No 2 May 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v40i2.62700

Abstract

As Indonesia explores the integration of artificial intelligence (AI) into its arbitration processes, it faces a complex landscape of challenges and opportunities. This study investigates how AI can enhance efficiency, transparency, and decision-making in arbitration, while also addressing significant legal and political concerns. From a legal perspective, the use of AI in arbitration raises issues of compatibility with existing laws, the need for ethical guidelines, and the protection of data privacy. Politically, the adoption of AI is influenced by the potential for shifting power dynamics, regulatory concerns, and the broader implications for national sovereignty and international relations. Through a detailed analysis of these factors, the study aims to provide insights into how Indonesia can effectively navigate the integration of AI in arbitration, balancing technological advancements with legal and political considerations. By offering recommendations for addressing these challenges, the research seeks to contribute to the development of a robust framework for AI-driven arbitration in Indonesia. This research finds that the legal political landscape influences how AI is regulated, with potential resistance from established legal institutions or political entities concerned about losing control or influence. From a legal perspective, AI systems can minimize biases or inaccuracies and potentially improve the impartiality and fairness of arbitration decisions. Current regulations may not fully address the unique challenges posed by AI, necessitating updates or new legislation to govern AI use in arbitration. It is therefore important to engage with political and legal stakeholders to address concerns and build consensus on the adoption of AI in arbitration.
Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Kasus Demam Tifoid Pasien Pediatrik Di Instalasi Rawat Inap Rsu Harapan Ibu Purbalingga Tahun 2022 Dyah Ayu Widowati; Adha Anugrah Ibrahim
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Kesehatan dan Keperawatan Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Kesehatan dan Keperawatan
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/prosemnasikk.v1i1.5

Abstract

Typhoid fever is a systemic infection that occurs especially in children due to the compromised state of the immune system and organs are still developing and not perfect. Typhoid fever ranks 4th out of the top 20 pediatric sub-specialty diseases in 2022 and the use of antibiotics that exceed the dose (overdose) at Harapan Ibu Purbalinga Hospital. This research aims to assess the appropriateness of antibiotic treatment in young patients and to review the use of antibiotics in typhoid fever, focusing on accurate diagnosis, appropriate patient selection, appropriate antibiotic selection, correct dosing schedule and optimal duration of treatment (5T). The approach used in this research was the qualitative descriptive technique. The data collection process involved obtaining historical data (medical records) from 100 paediatric inpatients at Harapan Ibu Purbalingga Hospital. The results of this study showed that the gender classification of male patients totaled 55 patients while female patients totaled 45 patients. The age range classification of 1-5 years has the highest number with a percentage of 41%. Antibiotics that are often used are cephalosforin group (72%) while for other classes of antibiotics used for pediatric typhoid fever are penicillin group (28%). When examining the appropriateness of drug use, the results showed that the accuracy of correct diagnoses was 100%, the accuracy of matching patients was 100%, the accuracy of selecting the appropriate antibiotic was 100%, the accuracy of determining dosage was 84%, and the accuracy of determining the correct duration of treatment was 100%.
Co-Authors Adha Anugrah Ibrahim Ananda Prima Yurista Ananda Prima Yurista, Ananda Prima Atunggal, Dedi Diyono, Diyono Dwi Priyo Santoso Dwi Rindiani Eko Hidayaturrohman Khumaeni Elvina Nur Dwi Yuliati Eriskatri Nurandriani Febrisari, Rizki Heri Listyawati Herliana Herliana Hisyam Makmuri Irine Handika Ikasari Jusafri Laksono, Dany Mayasari, Riezka Eka Mr. Suyitno Muchammad Chanif Chamdani Mustofa, Fakhruddin Ninstar Fathina Rifa Novita Endang Fitriyani Nur Hidayani Alimuddin Nur Kholifah Nurhasan Ismail Rafael Edy Bosko Rafael Edy Bosko Rikardo Simarmata Rikardo Simarmata Sumaryono Sumaryono Sutanta, Heri Windy Risa Maghfira Yosi Soraya Zaenal Mutakin