Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Taqaddum Falah : Jurnal Ekonomi Syariah Law and Justice Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Jurnal Riset Perbankan Syariah Jurnal Medika: Medika
Maman Surahman
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Religion Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Teori Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peningkatan Harga Jual Tanaman Hias Janda Bolong Ine Yuanisa; Maman Surahman; Eva Misfah Bayuni
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10436

Abstract

Abstract. Business transactions must be carried out at fair prices as well as in price determination, because this is a commitment of Islamic economic law to comprehensive justice. In general, a fair price is a price that does not cause oppression (tyranny) so that it harms one party and benefits the other party. One selling price that suddenly jumped high because it followed the trend was the buying and selling of ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The implementation of buying and selling ornamental plants at the Gentong Flowers Shop is not in accordance with Islamic economic studies. The aim of this research is to find out how the theory of pricing according to an Islamic economic perspective increases the selling price of Janda Bolong ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The research method used is a qualitative descriptive method. Data sources are primary and secondary. The sample in this research was 2 sellers and 3 buyers from a population of 5 people. Data collection techniques use observation and interview methods. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this research indicate that the implementation of buying and selling price determination at the Gentong Flowers Shop has not been implemented properly. There are still certain sellers who inflate prices, so this is not in accordance with Islamic economic studies. Abstrak. Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil begitupun dalam penetapan harga, sebab hal tersebut merupakan komitmen syariat ekonomi Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. Salah satu penetapan harga jual yang tiba-tiba melonjak tinggi karena mengikuti tren adalah jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers. Pelaksanaan jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers belum sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teori penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam terhadap peningkatan harga jual tanaman hias janda bolong di Toko Gentong Flowers. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 penjual dan 3 pembeli dari jumlah populasi sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga jual beli di Toko Gentong Flowers belum dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat penjual tertentu melakukan pelambungan harga, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kajian ekonomi Islam.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung Ayuningtyas Bastman; Maman Surahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10705

Abstract

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksaan jual beli makanan yang tejadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.
Analisis Akad Ijarah pada Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung Nuri Rufaidah Al Anshariyah; Zaini Abdul Malik; Maman Surahman
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11759

Abstract

Abstract. According to the concept of muamalah fiqh, the act of renting or paying wages is called an ijarah contract. A practical example of an ijarah contract is in the sewing business. This research relates to ijarah contracts in sewing business practices that occur in Coblong District, Bandung City. There is a phenomenon in sewing business practices, that during the course of running the business, several times it has happened that sewing orders that have been completed have not been taken by sewing customers. The sewing customer has handed over the fabric/clothing to the tailor, but after the sewing is finished the customer has not returned to collect the sewing results. The research method used is a qualitative method. Types of research data with types of field data. Research data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research are that there is a discrepancy in the ujrah, namely wages that have not been paid by the musta'jir, this causes injustice for the tailors. According to Hanafiyah Ulama, this contract is said to be valid but is a fasid contract. Abstrak. Menurut konsep fikih muamalah, perbuatan sewa-menyewa atau upah-mengupah dinamakan dengan akad ijarah. Contoh praktik dari akad ijarah yaitu dalam usaha jahit. Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah pada praktik usaha jahit yang terjadi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ada sebuah fenomena pada praktik usaha jahit, bahwa selama menjalankan usaha nya, beberapa kali terjadi dimana pesanan jahit yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pelanggan jahit. Pelanggan jahit sudah menyerahkan kain/pakaian pada penjahit, tetapi setelah jahitan selesai pelanggan tersebut belum kembali untuk mengambil hasil jahitannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis data penelitian dengan jenis data lapangan. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian dalam ujrah yaitu upah yang belum juga dibayar oleh musta’jir, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penjahit. Menurut Ulama Hanafiyah, akad ini dikatakan sah tetapi termasuk akad fasid.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Tanah Sengketa Sani Khairil; Sandy Rizki Febriadi; Maman Surahman
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12155

Abstract

Abstract. Basically, the concept of buying and selling is valid if it follows the applicable pillars and conditions, where the result of the buying and selling is ownership rights to an item or object purchased. But in reality, it does not rule out the possibility that the ownership rights obtained can be separated from a dispute caused by many factors, one of which is personal need or interest. Basically, the validity of the sale and purchase of disputed land cannot be assessed and is even null and void. But in the Islamic religion, it is known by a term, namely maqashid sharia, one of the objects of study of which is safeguarding property, which aims to create prosperity or justice for all Muslims. Therefore, land which should be owned must be fought for until the end which gives complete ownership rights and has an impact on the termination of the buying and selling process which is included in the scope of maqashid sharia in safeguarding property. This research aims to determine the maqashid sharia review of the sale and purchase of land disputes over land X in the city of Bandung. This research uses an empirical juridical approach that directly examines the problem of buying and selling disputed land which is reviewed using the maqashid sharia theory. The findings from this research are that maqashid sharia is a basis for terminating the sale and purchase of disputed land based on the sake of protecting property where the ownership rights should be fully controlled without the presence of other parties who deliberately seize it without any connection at all, and this is carried out for the sake of creating a mashlahat or prosperity that is in line with the objectives of the maqashid sharia itself.. Abstrak. Pada dasarnya, konsep daripada jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang berlaku, yang dimana akibat dari jual beli tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu barang atau objek yang dibeli. Tetapi pada kenyataanya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya hak kepemilikan yang diperoleh tersebut dapat terlepas dari sebuah persengketaan yang disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kebutuhan atau kepentingan pribadi. Pada dasarnya memang jual beli tanah sengketa tidak dapat dinilai keabsahannya bahkan batal demi hukum. Tetapi dalam agama Islam, dikenal dengan sebuah istilah yaitu maqashid syariah yang salah satu dari objek kajiannya adalah menjaga harta, yang didalamnya bertujuan demi terwujudnya sebuah kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu tanah yang seharusnya menjadi hak milik haruslah diperjuangkan sampai akhir yang memberikan hak milik seutuhnya dan memberikan dampak terhadap pemutusan dalam pemutusan untuk proses jual beli yang dimana hal ini termasuk ke dalam cakupan maqashid syariah dalam menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa tanah X di Kota Bandung. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang meninjau secara langsung permasalahan jual beli tanah sengketa yang ditinjau dengan teori maqashid syariah. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu maqashid syariah menjadi sebuah landasan bagi pemutusan atas jual beli tanah sengketa yang didasarkan demi menjaga harta yang dimana sudah seharusnya hak milik tersebut dikuasai penuh tanpa adanya pihak lain yang dengan sengaja merampas tanpa adanya keterkaitan sama sekali didalamnya, dan hal tersebut dilakukan atas demi terciptanya sebuah mashlahat atau kesejahteraan yang selaras dengan tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri.
Analisis Ganti Rugi tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 M Abnan SA; Maman Surahman; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12285

Abstract

Abstract. Indonesia, as a country that is experiencing growth, is actively implementing development in various sectors, including economic, social, cultural, political and other fields. As a public servant, it is important to have strong faith and a spirit that is fair, honest, accountable and transparent. Currently, small businesses have a quite significant role in the economy. One of the service sectors that is currently developing is the Moza Laundry business or also known as laundry services. The increasingly high economic needs of society require people to increase their income, so that inevitably people are required to be more efficient in utilizing their time or working hours. In this research, the author discusses the role and influence of consumer protection in dealing with damage and loss of goods that have been dry cleaned, which itself has pro-con policies for consumers. In this research, interviews were conducted openly, namely interviews conducted by researchers by asking questions that were not limited to answers by Moza Laundry employees. The resolution effort most often made by Moza Laundry business actors and consumers is by using deliberation. This is because deliberative settlement is more efficient, practical, and most importantly does not involve excessive costs. Too big so that deliberation between the disputing parties is used to resolve the dispute so that business actors and consumers agree. Abstrak. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai seorang pelayan publik, penting untuk memiliki keimanan yang kuat dan jiwa yang adil, jujur, akuntabel, dan transparan. Saat ini keberadaan usaha kecil memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Salah satu sektor jasa yang sedang berkembang adalah bisnis Laundry Moza atau yang juga dikenal dengan jasa penatu. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau jam kerjanya. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran dan pengaruh terhadap perlindungan konsumen dalam menangani kerusakan dan kehilangan barang yang sudah dry cleaning sendiri memiliki kebijakan-kebijakan yang pro-kontra terhadap konsumen.Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya karyawan Laundry Moza. Upaya penyelesaian yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha Laundry Moza dan konsumen adalah dengan menggunakan musyawarah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara musyawarah lebih efisien, praktis, dan yang terpenting tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Terlalu besar sehingga dengan cara musyawarah para pihak yang bersengketa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga pelaku usaha dan konsumen penyelesaian dengan musyawarah yang digunakan.
Tinjauan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 terhadap Kesesuaian Hak Amil atas Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Farid Raihan Fadhillah; Maman Surahman
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 6, No. 1, Juli 2026 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v6i1.9984

Abstract

Abstract. Zakat, infaq, and alms (ZIS) are important instruments in the Islamic economic system aimed at realizing social justice and community welfare. To ensure that ZIS management complies with sharia principles and state regulations, the Indonesian government issued the Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) Number 606 of 2020, which regulates guidelines for zakat management, including provisions regarding amil rights. This study aims to analyze the implementation of KMA No. 606 of 2020 in the management of amil rights over ZIS funds at Baitulmaal X, examine its compliance with sharia principles and applicable regulations, and identify factors influencing its implementation. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, employing data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that Baitulmaal X consistently applies the provisions of KMA No. 606/2020 while maintaining efficiency and prudence principles. The realization of amil rights from zakat funds averaged 6.1% over the last three years, which is significantly below the maximum limit of 12.5%. Furthermore, ZIS fund management is conducted transparently under the supervision of the Sharia Supervisory Board and through the application of PSAK 409. These findings emphasize the importance of professionalism and accountability in zakat fund governance to ensure compliance with sharia principles while supporting institutional sustainability. Abstrak. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Untuk memastikan pengelolaan ZIS berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi negara, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020 yang mengatur pedoman pengelolaan zakat, termasuk ketentuan mengenai hak amil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KMA Nomor 606 Tahun 2020 dalam pengelolaan hak amil atas dana ZIS di Baitulmaal X, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal X telah menerapkan ketentuan KMA No. 606 Tahun 2020 secara konsisten dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan kehati-hatian. Realisasi hak amil dari dana zakat rata-rata hanya sebesar 6,1% dalam tiga tahun terakhir, jauh di bawah batas maksimal 12,5%. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara transparan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta penerapan PSAK 409. Temuan ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam tata kelola dana zakat agar sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan lembaga.
Peningkatan Produksi Pangan Aman melalui Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal Maman Surahman; Panji Adam Agus Putra; Hendi Suhendi; Yuda Dharma Putra
Jurnal Medika: Medika in progres
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/kgxwqz85

Abstract

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan memiliki peran penting dalam menyediakan produk pangan bagi masyarakat, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan keamanan pangan, legalitas usaha, dan sertifikasi halal yang berdampak pada kualitas produk serta daya saing usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan mengenai kebersihan dan sanitasi, keamanan pangan, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Sertifikat Halal. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan, pelatihan, diskusi, praktik, dan pendampingan kepada 22 pelaku UMKM Kelompok Usaha Pangan Bojong Koneng. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pretest dan posttest yang terdiri atas 15 butir pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan total skor dari 301 pada pretest menjadi 311 pada posttest, dengan rata-rata skor meningkat dari 13,68 menjadi 14,14 atau sebesar 3,39%. Selain itu, sebanyak 10 peserta (45,45%) mengalami peningkatan skor. Luaran kegiatan berupa 2 pelaku UMKM berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), 1 pelaku UMKM telah mengajukan Sertifikat Halal, sedangkan peserta lainnya masih dalam proses pendampingan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM sekaligus mendorong penerapan legalitas usaha, keamanan pangan, dan jaminan produk halal sebagai upaya meningkatkan kualitas produk serta daya saing UMKM pangan secara berkelanjutan.
Co-Authors Ayuningtyas Bastman Cecep Kusmana Eva Misfah Bayuni Fadilah Ilahi Farid Raihan Fadhillah Febriadi, Sandy Rizki Hendi Suhendi Ine Yuanisa Intan Nurrachmi Istia Nabila Aulia M Abnan SA Nuri Rufaidah Al Anshariyah Nurrohman Nurrohman Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Redi Hadiyanto Redi Hadiyanto Resya Wahyuni Reyhan Maharis Fadilah Riska Ariani Siregar Sani Khairil Siska Lis Sulistiani Syifa Manzilla Tousiya Tri Ambarwati Yayat Rahmat Hidayat Yuda Dharma Putra Zaini Abdul Malik