Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI Masruri Masruri; Munifah Munifah
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9, No. 1, April 2022
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v9i1.11379

Abstract

Dunia pemikiran Islam saat ini telah diwarnai dengan munculnya pemikir yang menawarkan berbagai pembaharuan dalam memahami hukum Islam. Munawir Sjadzali adalah satu diantara pemikir Islam yang berusaha merespon berbagai isu dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, artikel ini bertujuan menggambarkan konstekstualisasi hukum Islam terkait pembagian hak waris laki-laki dan perempuan dalam kacamata Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali melihat bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh al-Quran bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum farāiḍ. Hasil dari penelitian ini, Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki.
PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI Masruri Masruri; Munifah Munifah
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9, No. 1, April 2022
Publisher : Kopertais Wilayah X Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/wa.v9i1.11379

Abstract

Dunia pemikiran Islam saat ini telah diwarnai dengan munculnya pemikir yang menawarkan berbagai pembaharuan dalam memahami hukum Islam. Munawir Sjadzali adalah satu diantara pemikir Islam yang berusaha merespon berbagai isu dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, artikel ini bertujuan menggambarkan konstekstualisasi hukum Islam terkait pembagian hak waris laki-laki dan perempuan dalam kacamata Munawir Sjadzali. Munawir Sjadzali melihat bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh al-Quran bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum farāiḍ. Hasil dari penelitian ini, Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki.
Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah Mufrod Teguh Mulyo; Khoiruddin Nasution; Munifah Munifah; Jumni Nelli
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.6417

Abstract

This paper seeks to strengthen the opinion or concept that states the importance of the family in dealing with the terrorism crisis in Indonesia. This paper is the result of qualitative research on a variety of data sources (works); books and articles discussing and or researching the role of the family in dealing with terrorism emergencies. Berger's theory of social construction is used to see the role and or function of writing, where this paper is still at the level of externalization, of three steps; externalization, objectification, and internalization to become Social Actions, to become people's habits. Meanwhile, in order to control social actions, it employs preventive and repressive measures, while on the process side, it employs persuasive, coercive, and curative measures. As a result, three conclusions are possible. First, terrorism remains a social problem in Indonesia, requiring serious, substantial, and long-term solutions. Second, there are several reasons and or reasons why terrorism remains a social problem, but the core of the problem is the role and or function of the family that does not work or runs optimally. Third, in order for the family role and or function to function properly, both the husband and wife must be competent in the field of family roles and or functions. These competencies are attained by husband and wife through participation in the Pre-Marriage Course, Bride and Groom Candidate. As a result, husbands and wives to be must attend a marriage course and all of its variations at least once before marriage, and it is preferable to be present during marriage.Keywords: Role/function of family; Counter terrorism; Marriage course.Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep yang menyatakan betapa penting peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data (karya), buku dan artikel dan atau hasil penelitian mengenai pentingnya peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme. Untuk melihat peran dan atau fungsi tulisan digunakan teori konstruksi social berger, dimana tulisan ini masih berada pada level ekternalisasi, dari tiga langkah; eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi untuk menjadi tindakan sosial. Sementara dalam upaya pengendalian tindakan sosial  dari sisi sifatnya menggunakan usaha preventif dan represif, dari sisi prosesnya menggunakan usaha persuasif, koersif dan kuratif. Hasilnya ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat. Pertama, terorisme masih menjadi masalah sosial di Indonesia, yang membutuhkan penanganan serius, substansial dan berkelanjutan. Kedua, ada beberapa alasan dan atau penyebab mengapa terorisme masih menjadi masalah sosial, namun inti dari masalahnya adalah peran dan atau fungsi keluarga yang kurang berjalan maksimal. Ketiga, agar peran keluarga berjalan dengan baik, pasangan suami dan isteri harus mempunyai kompetensi bidang peran dan atau fungsi keluarga. Kompetensi itu didapat oleh pasangan suami dan isteri di antaranya adalah dengan mengikuti Kursus/bimbingan calon pengantin.  Karena itu, mengikuti kursus perkawinan dan segala jenisnya harus diikuti calon suami dan isteri, minimal sekali sebelum perkawinan, malah akan lebih baik ada juga selama dalam perkawinan.
Personal Data Hacking: A Critical Analysis of Islamic Criminal Law and Islamic Jurisprudence Munifah Munifah; Mufrod Teguh Mulyo
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 8, No 2 (2025): Vol. 8, No. 2, April 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v8i2.44585

Abstract

This research will examine the rise of social media hacking behaviour from the perspective of Islamic Criminal Law and Islamic Law. The issues discussed in this study include how Islam addresses the laws related to individuals who commit crimes against the right to privacy and personal data, as well as the urgency of personal data protection in social media within the context of Islamic law and the Muslim response to the digital era. This research employs a descriptive-qualitative methodology with in-depth data analysis, incorporating juridical and Islamic criminal law approaches. Primary data is derived from cases and behavioural data pertaining to personal data. Secondary data encompasses primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include binding legal sources such as legislation, legislative records, and court decisions. The findings of this study indicate that Islam underscores the importance of maintaining the dignity and privacy of individuals through the principles of honour protection (Ḥifẓ al-’Irḍi). Every Muslim is obligated to uphold the security of personal data and to advocate for the implementation of laws that protect individual rights from cyber threats. In order to enhance the security of personal data, it is recommended that Islamic principles be integrated into current laws, ensuring they are based on both positive law and maqashid sharia. Furthermore, improving digital literacy in accordance with Islamic teachings serves as a strategic initiative to raise public awareness of the significance of protecting privacy in the digital age. This study concludes that violations of personal data in the digital realm, such as identity theft and unauthorised information dissemination, can be classified under punishment (taʿzīr) within Islamic criminal law due to the absence of explicit provisions in ḥudūd and qiṣāṣ. It highlights the urgency of protecting personal data in social media and advocates for the application of Islamic legal principles, such as ḥifẓ al-‘irḍ as a foundation for safeguarding individual privacy in the digital era.