Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Journal of Law, Education and Business
Grasia Kurniati
Universitas Singaperbangsa Karawang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL DI ERA DIGITAL Winda Febriyanti Putri; Cindy Aoslavia; Grasia Kurniati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21868

Abstract

Perkembangan era digital di Indonesia memang tidak bisa dihindari,  perkembangan ini selain dipengaruhi oleh peradaban dunia, juga oleh cara berpikir yang semakin maju. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hukum perlindungan konsumen dalam mengoptimalisasikan kebijakan dalam penggunaan dompet virtual pada era digital. Hasil penelitian menujukkan bahwa era digital tidak hanya berpotensi besar untuk kemajuan teknologi bangsa, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Bank Indonesia selaras untuk memberikan perlindungan kepada hak konsumen. Hak ini merupakan kunci dari keberhasilan barang/jasa adanya keamanan sistem pembayaran termasuk juga adanya keselamatan dalam menggunakan sistem pembayaran.
STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE Grasia Kurniati, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.203 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v1i2.507

Abstract

ABSTRAKForum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal saat ini adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional adalah suatu metode yang sangat dikenal yang digunakan untuk menyelesaiakan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, arbitrase internasional tercipta dari klausul arbitrase yang dituangkan di dalam kontrak yang sudah disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan kontrak bisnis internasional secara luas dijalankan di bawah beberapa institusi peradilan wasit internasional ternama, salah satunya adalah Singapore International Arbitration Center (yang selanjutnya disebut SIAC). Mengenai posedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional, dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka lebih memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, khususnya SIAC dibanding dengan lembaga arbitrase seperti BANI. Hal ini yang akan diteliti apa dan bagaimana proses dan tata cara yang ada pada kedua lembaga tersebut, sebagai perbandingan serta kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada lembaga BANI dan SIAC, sehingga didapatkan data mengenai bagaimana metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis yang bersengketa. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses dan tata cara penyelesaian sengketa pada lembaga SIAC memiliki perbedaan dengan lembaga BANI dalam proses dan tata cara serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis para pihak.Kata kunci: Perbandingan, Putusan Arbitrase, Implementasi. ABSTRACTForum dispute resolution through arbitration that we know today is the National Arbitration and International Arbitration. What is meant by International Arbitration is a well known method used for resolving disputes between parties who are bound in an international business contracts. In line with arbitration in general, international arbitration is created from arbitration clause contained in a contract that has been agreed by the parties who are bound in it. International dispute resolution is based on broad international business contracts executed under some judicial institutions internationally renowned referees, one of which is the Singapore International Arbitration Center (SIAC). Procedure regarding the implementation of the arbitral award in Indonesia distinguished by the type of decision, the arbitration award of national or international arbitration decision. What is meant by international arbitration decision is stipulated in Article 1 point (9) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. The background of this research is that businesses, both domestic and international, to resolve business disputes they prefer resolving disputes through arbitration institutions, in particular SIAC compared with BANI institutions. It is to be examined whether and how the process and procedures that exist in both institutions, as well as the comparative advantages and disadvantages. This study discusses the comparison process of dispute resolution through arbitration in BANI Institutions and SIAC, so we get the data of how the method of dispute resolution through arbitration has become the primary choice for businesses in the dispute. The research proves that the processes and procedures for dispute resolution in the SIAC institutions have differences with BANI institutions in the processes and procedures and the legal basis used in the settlement of business disputes between the parties. Keywords: Comparison, Arbitral, Implementation. 
Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Grasia Kurniati
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 2 (2017): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1660.084 KB) | DOI: 10.35706/positum.v1i2.854

Abstract

Pemerintah sebagai organisatoris negara berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup penting adalah pengadaan barang/jasa. Dalam praktek, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/ jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa. Tulisan ini akan mengkaji akibat hukum pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif.
PENYULUHAN TENTANG BAHAYA RIBA BAGI PELAKU USAHA KECIL DI KABUPATEN KARAWANG Grasia Kurniati; Rani Apriani; Candra Hayatul Iman
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i1.184-193

Abstract

Di Indonesia khususnya Karawang salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha kecil, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Pelaku usaha dengan modal usaha kecil dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Menjadi pengusaha saat ini semakin mudah, begitu juga untuk mendapatkan modal usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tidak jarang malah dapat mendadi sumber kehancuran usahanya, sebab tidak semua pinjaman untuk modal usaha memiliki dampak yang baik. Hal ini umumnya kerap dialami oleh kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pelaku usaha terkadang memanfaatkan layanan peminjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai pihak salah satuya rentenir. Rentenir umumnya memberi syarat yang mudah dipenuhi. Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan dari bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku usaha dapat menghindari riba yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu Unayah Pujawati; Grasia Kurniati
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.529

Abstract

The limited availability of subsidized fertilizers sold at official kiosk outlets makes it difficult for some farmers to get them. Not a few farmers who decide to buy subsidized fertilizer in other places whose authenticity is not guaranteed. As a result there are some farmers who are deceived by sellers of fake subsidized fertilizers. Therefore, a legal provision was made to protect the rights of farmers as consumers, and to deter sellers of fake subsidized fertilizers from taking action. Business actors must also be responsible for the consequences of losses suffered by consumers. This study aims to determine the factors causing the sale of counterfeit fertilizers and how the mechanism for resolving consumer disputes due to the sale of counterfeit fertilizers is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. the research method used is normative juridical. The results of the study found that the factors that caused the sale of fake subsidized fertilizers were the lack of caution of consumers in purchasing subsidized fertilizers, the absence of responsibility for business actors, and the ease of obtaining raw materials for making fake fertilizers. Settlement of consumer disputes as legal protection for farmers can be reached through three stages, namely conciliation, mediation, and arbitration.
Legal Liability By Organs of Social and Humanitarian Foundations Against Misuse of Foundation Funds Muhammad Iqbal Maulana; Grasia Kurniati; Rani Apriani
Widya Yuridika Vol 6, No 1 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i1.3848

Abstract

Foundation is a legal entity that is functionally a means to carry out social activities which was established with the intention of improving the welfare of others and not for commercial purposes or for profit. A foundation as a legal entity has its own assets that are separate from the assets of its management. The foundation's source of funds can come from donations or donations from third parties or from business activities carried out by the Foundation. Where the wealth is used to carry out its activities, besides that the foundation also requires funds to meet its operational needs for the sustainability of the foundation. However, recently there have been findings related to the organs of social and humanitarian foundations that deviate by misusing the assets of the foundation. This is a result of the lack of public supervision related to the foundation so that there is a deviation from the aims and objectives of the foundation. This study was conducted to find answers to the formulation of the problem regarding the role and authority of the foundation organs and how the legal accountability of the foundation organs for the misuse of foundation funds. The research method used in normative juridical research, the data used is secondary data in the form of primary legal material which comes from Law Number 16 of 2001 concerning the Jo Foundation. Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. and secondary legal materials related to this research. The results of this study are to find out related to the duties, functions and authorities of foundation organs in accordance with the Foundation Law and also how the legal accountability of foundation organs for misuse of foundation funds.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP WANPRESTARI DALAM PENYEDIAAN LAYANAN JARINGAN INTERNET KEPADA KONSUMEN Yedy Nurdiansyah; Grasia Kurniati; Rani Apriani; Devi Siti Hamzah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.789-795

Abstract

Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia khususnya dalam bidang internet. Internet misalnya telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat modern saat ini. Berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai mengiklankan suatu produk, semuanya dapat dilakukan dengan perantaraan internet. Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut, diperlukan suatu badan pengelola yang menyediakan pelayanan jasa internet salah satunya yang dilakukan oleh PT. Plaza Telkom yang bergerak di bidang pelayanan jasa sambungan telekomunikasi. Tujuan penelitian ini untuk memahami Tanggungjawab PT. Plaza Telkom terhadap wanprestari dala penyediaan layanan jaringan internet kepada konsumen. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan hukum melalui bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun ,1999 Tentang Perlidnungan Konsumen, hasil penelitian ilmiah, buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan internet. Tanggung jawab PT. Plaza Telkom terhadap wanprestasi dalam penyediaan layanan jaringan internet kepada konsumen yaitu; pertanggungajwaban perdata dan pidana.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online di Indonesia Satrio Budi Pramono; Grasia Kurniati
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.1037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi ini masih menjadi isu yang belum sepenuhnya tuntas. Konsumen seringkali mengalami masalah seperti penipuan, barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kesulitan dalam melakukan pengembalian barang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang menjadi dasar perlindungan hukum konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini secara garis besar mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen, termasuk dalam transaksi jual beli online. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli barang online di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan dikaji upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, penerapannya dalam transaksi online, serta peran institusi penegak hukum dalam menangani sengketa yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman dan peningkatan perlindungan terhadap konsumen dalam konteks transaksi online di Indonesia.
Co-Authors Candra Hayatul Iman Cindy Aoslavia Devi Siti Hamzah Muhammad Iqbal Maulana Rani Apriani Satrio Budi Pramono Unayah Pujawati Winda Febriyanti Putri Yedy Nurdiansyah