Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pemetaan Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa: Studi Kasus Gempa di Haiti Tahun 2010 Jusmalia Oktaviani; Christy Pavita Kumesan; Saltiq Fajar
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 3 No. 1 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/sospol.v3i1.4400

AbstrakHaiti terletak di Pulau Hispaniola, yang merupakan perbatasan antara lempeng tektonik Amerika dan Karibia. Lempeng ini bergerak sekitar 2 sentimeter per tahun, sehingga termasuk seismik aktif dan memiliki sejarah gempa yang panjang. Namun, dengan sejarahnya yang sering terkena gempa, tidak membuat negara ini menjadi siap terhadap gempa. Pada tahun 2010, gempa yang cukup besar, dengan skala sekitar 7 SR menerpa Haiti. Korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa tersebut mencapai 100.000 hingga 300.000 jiwa. Menurut UN General Assembly, kerugian total akibat gempa bumi diperkirakan mencapai USD 7.8 milyar, yang berarti setara dengan lebih dari 120 persen GDP Haiti di tahun 2009. Melalui tulisan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis kerentanan masyarakat Haiti terhadap bencana alam, terutama gempa, karena dengan skala yang sebenarnya tidak terlalu besar (7 SR), gempa tahun 2010 tersebut menelan begitu banyak korban jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data documentary analysis. Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana alam mempunyai beberapa dimensi, dan membutuhkan penanganan komprehensif agar jumlah korban jiwa akibat gempa bisa ditekan dan diminimalisir oleh pemerintah.Kata Kunci: bencana alam, gempa, kerentanan masyarakat.AbstractHaiti is located on the island of Hispaniola, which is the border between America and Caribbean tectonic plates. These plates move about 2 centimeters per year, thus including seismically active, has a long history of earthquakes. However, as a land which often affected by the earthquake, this state is not ready against earthquakes. In 2010, an earthquake, about 7 SR scale hit Haiti. The loss of life caused by the earthquake reached 100,000 to 300,000. According to the UN General Assembly, a total loss due to the earthquake is estimated at USD 7.8 billion, which would be equivalent to more than 120 percent of Haiti's GDP in 2009. By this article, the researchers probe the Haiti’s community vulnerability analysis towards natural disasters, particularly earthquakes, because the actual scale of the earthquake itself is not enormous, only 7 SR of 10 SR, however the earthquake in 2010 swallowed so many losses. This study uses qualitative research methods with data collection techniques documentary analysis. The result shows that a natural disaster has several dimensions, and requires a comprehensive action so that the number of casualties caused by the earthquake can be suppressed and minimized by the government.Keywords: natural disasters, earthquakes, community vulnerability

FENOMENA 'COLORISM' SEBAGAI BENTUK STRATIFIKASI SOSIAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 7 No 01 (2022): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v7i01.1037

Penelitian ini merupakan riset awal untuk melihat gambaran besar mengenai Colorism di Kawasan Asia Tenggara. Colorism merupakan bentuk diskriminasi kepada seseorang karena perbedaan warna kulit. Dalam Colorism biasanya mereka yang memiliki warna kulit lebih cerah diberikan akses lebih mudah dalam berbagai hal. Colorism dikatakan sebagai fenomena global, namun dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan fenomena tersebut di kawasan Asia Tenggara. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui focus group discussion dan studi pustaka. Kerangka teoritis dalam studi ini adalah Poskolonialisme, konsep Kekerasan serta konsep Colorism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Colorism di wilayah Asia Tenggara terjadi salah satunya diperkuat oleh inferioritas masyarakat di Asia Tenggara terhadap kulit putih sebagai hasil dari penjajahan, akibat dari kelas-kelas sosial yang selama ini dikonstruksi oleh penjajah untuk melanggengkan kekuasaan mereka.

MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA ALAM OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANDUNG Jusmalia Oktaviani; Suwarti Sari; Taufan Herdansyah Akbar
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Indonesia is a country that is susceptible to various types of natural disasters. Various regions in Indonesia have experienced those, including West Java Province, especially Bandung Regency, whose territory is very vulnerable to floods, landslides, and earthquakes. The mechanism for aiding and disaster management is fundamental to be carried out quickly and precisely to avoid falling casualties. One of the institutions that have the authority and ability to channel humanitarian assistance is the Indonesian Red Cross, which in this study focused on the Indonesian Red Cross in Bandung Regency.

Hallyu (Korean Wave) as Part of South Korea’s Cultural Diplomacy and Its Impact on Cultural Hybridity in Indonesia Teguh Puja Pramadya; Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 01 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Korean Wave or ‘hallyu’ is a phenomenon of the spread of South Korean culture, which is very interesting to learn. Some influences in the entertainment industry this year, especially in Indonesia is pronounced, with many types of Korean cultural products that can be found in various forms, such as music, movies, culinary, fashion, language courses, and so on. As part of the strategy of cultural diplomacy, by the South Korean government, 'hallyu' is used optimally by the government, to promote South Korean culture. However, the spread of 'hallyu' now is not only an indicator of the success of cultural diplomacy on the part of South Korea’s government alone. The cultural hybridity also helps' hallyu' widespread, where the international community would accept the foreign culture, like Korean culture as part of their lifestyle.

Tinjauan Buku Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 02 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Penstudi Hubungan Internasional (HI) biasanya tidak asing dengan nama Amitav Acharya. Berasal dari India, Acharya merupakan salah satu akademisi HI non-Western yang sudah banyak memberikan sumbangan bagi ilmu HI. Ia sudah menulis beberapa buku, terutama yang berkaitan dengan Asia Tenggara. Acharya juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di beberapa negara, seperti Kanada (York University), Amerika Serikat (Harvard University), Australia (Sydney University), Singapura (National University of Singapore dan Nanyang Technological University) dan Inggris (University of Bristol). Buku terbitan tahun 2008 ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis Acharya di berbagai koran. Artikel-artikel yang ditulis dalam rentang waktu 2002 hingga 2006 tersebut kemudian dikodifikasi menjadi buku. Setelah dibukukan, beberapa judul artikel pun ikut disesuaikan, karena perbedaan konteks tulisan untuk surat kabar dan buku.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA Fiari Larasati Putri Irawan; Agus Subagyo; Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)is an inter-governmental organization under the auspices ofASEAN, which focuses on human rights at the regional level.AICHR was established in 2009 and consists of 10representatives from each ASEAN countries. Broadly speakingAICHR has two primary mandates which are function to promoteand to perform protection against human rights.The general objective of this research is to describe AICHR as aregional human rights commission, and the specific objectives ofthis research are to describe and analyze the Inhibiting factors ofAICHR In Enforcement of Human Rights in Southeast Asia.Researcher used qualitative research methods and descriptiveanalysis research type. The technique of collecting primary datawas conducted through some interviews and secondary datacollection techniques by literature study. Researcher applied theapproach of Institutional Neoliberalism, the InternationalOrganization Theory, Regime Theory, and Concept of HumanRights as an analytical tool.In this research it can be concluded that there are four inhibitingfactors of the AICHR in Enforcement of Human Rights inSoutheast Asia, including Principles of ASEAN Way which thereare the principle of non-intervention and state sovereignty;Decision Making based on Consensus; Lack mandate of functionto protection in the ToR of AICHR; and the last, there are PoliticalInterests of Each Countries of ASEAN which includes DifferingViews of Each ASEAN Countries against Human Rights and theirCommitment to Human Rights.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI MASALAH‘DOWRY DEATHS’ Jusmalia Oktaviani; Siti Muti'ah Setiawati
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

This study explains about the policy of the Indian governmentin addressing the problem of ‘dowry deaths’ in India. Dowrydeaths itself is a term for a murder or violence against wives inwhich performed by the husband or the husband's familybecause of the inability of the wife to meet the demand of payingthe dowry. The impact of the tradition of giving dowry is not onlythe death of the wives, but also the impact on the discriminationover the women and selective abortion of female fetuses. Thenumber of victims of dowry death reached more than 8000deaths per year.The phenomenon of dowry deaths required the Indiangovernment to intervene to resolve the issue. Indian governmenthave managed to make some policies, it covers the application ofthe rules of prohibiting dowry in the marriage that began with theDowry Prohibition Act of 1961, that punish the offender of dowrydeath with the threat of no less than seven years in prison; andalso, some policies to provide financial incentives to daughter, toprohibit the sex-selective abortion to female fetuses. In addition,the Indian central government's policy is also supported by theinitiative of the state government to initiate several relatedpolicies such as banning ultrasound technology, forbiddingabortion, as well as providing incentives to girls, and variousother policies. Although the government has been implementingvarious policies, but the weakness of law enforcement caused bythe strong patriarchal culture in society is one reason why thesepolicies are less effective in preventing loss of life because of'dowry deaths'.

REALISME DALAM KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI FORUM KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) DAN GERAKAN NON BLOK (GNB) Taufan Herdansyah Akbar; Agus Subagyo; Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 5 No 01 (2020): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v5i1.194

Realism is an approach and paradigm that is in international relations, Realism began to be debated during World War II (World War II) because of the failure of the League of Nations (LBB). LBB is the brainchild of idealists who are considered to have failed to prevent war and create peace. Realism existed even before the paradigm debate which was later called classical realism with one of its characters being Niccolo Machiavelly. Niccolo Maciavelly's style of realism emphasizes that human nature is egositically and creates an anarchic world. In this study the research team wanted to prove that what Niccolo Machiavelly delivered was not merely increasing military power merely to create peace, but negotiation and diplomacy methods were also instruments of the State in achieving its national interests in realism like Indonesia. The national interests of Indonesia are everything for Indonesian politicians and the existence and power of Indonesia is the goal of Indonesia's interests to avoid war. Therefore Indonesia must have played its role in the Asian-African Conference and the Non-Aligned Movement at that time as an instrument of achieving national interests in Realism. This research will use qualitative research methods with a historical approach. The results of this study provide answers that Realism is not merely militaristic but also a role as a rational actor.

SEGITIGA TERUMBU KARANG DUNIA (THE CORAL TRIANGLE): MANFAAT, MASALAH DAN UPAYA Dadang Ilham Kurniawan Mujiono; Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 6 No 01 (2021): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v6i01.405

The coral triangle is the epicenter of marine biodiversity in the world which located in the eastern part of Southeast Asia and the western part of the Pacific Ocean. Despite the benefit of this area, the coral triangle also faces unsustainable fishing practices called Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU). This paper is aiming to provide the benefit of the coral triangle, and the efforts to overcome the problem that occurs in this area. To analyze this paper, the authors applied a descriptive approach, and most of the data obtained through literature review. And the result shows that the coral triangle is very beneficial to the countries in this area. Furthermore, to protect these precious natural resources from IUU, the government in this area decided to work together to overcome through the establishment of a multilateral partnership The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI)

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search