Taufan Herdansyah Akbar
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) STUDI KASUS: TKW DI MALAYSIA Taufan Herdansyah Akbar; Suwarti Sari; Aliesa Amanita
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.452 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v2i01.31

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangidengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidakterkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat inimasih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkatpendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus salingberkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicuterjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yangdilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran,pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program inidititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikanberbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKIdan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakatIndonesia untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktuberbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bersama dalammencapai tujuan dan kerjasama yang telah dilakukan antaraIndonesia dengan Malaysia. Hambatan-hambatan yang dihadapisalah satunya adalah mengenai penanganan Tenaga Kerja Indonesiayang bermasalah, yang tadinya bestatus legal menjadi illegal. TKIyang berstatus legal dalam perjalanannya bekerja di Malaysia dapatjuga menjadi TKI illegal dikarenakan melanggar ketentuan-ketentuanyang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:Menikah,selama TKI bekerja di Malaysia, berpindah majikan, serta melanggarperaturan dan hukum Malaysia
REALISME DALAM KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI FORUM KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) DAN GERAKAN NON BLOK (GNB) Taufan Herdansyah Akbar; Agus Subagyo; Jusmalia Oktaviani
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 5 No 01 (2020): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v5i1.194

Abstract

Realism is an approach and paradigm that is in international relations, Realism began to be debated during World War II (World War II) because of the failure of the League of Nations (LBB). LBB is the brainchild of idealists who are considered to have failed to prevent war and create peace. Realism existed even before the paradigm debate which was later called classical realism with one of its characters being Niccolo Machiavelly. Niccolo Maciavelly's style of realism emphasizes that human nature is egositically and creates an anarchic world. In this study the research team wanted to prove that what Niccolo Machiavelly delivered was not merely increasing military power merely to create peace, but negotiation and diplomacy methods were also instruments of the State in achieving its national interests in realism like Indonesia. The national interests of Indonesia are everything for Indonesian politicians and the existence and power of Indonesia is the goal of Indonesia's interests to avoid war. Therefore Indonesia must have played its role in the Asian-African Conference and the Non-Aligned Movement at that time as an instrument of achieving national interests in Realism. This research will use qualitative research methods with a historical approach. The results of this study provide answers that Realism is not merely militaristic but also a role as a rational actor.