Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA PIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1099/PID/2010 Gde Yogi Yustyawan; Siti Hamidah; Hariyanto Susilo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.973 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i2.560

Abstract

Dalam membuat akta otentik tentu Notaris tidak lepas dengan apa yang dinamakan tanggung jawab atas semua tindakan atau perbuatannya. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya.Sedangkan tanggung jawab notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENERIMA KUASA MENYETOR UANG PAJAK PENGHASILAN/BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI WAJIB PAJAK Arifuddin Arifuddin; Hanif Nur Widhiyanti; Hariyanto Susilo
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.874 KB)

Abstract

Abstract: Based on the background, the formulation of the problem is: How is the legality of the act of receiving tax receipts by Land Titles Registrar (PPAT) as a public official and How juridical implications of PPAT who receive tax and income tax of Acquisition of Land and Building Rights (PPHTB) from taxpayers. The method used to examine these issues is normative legal research using a statute approach to examine legislation relating to legal issues under review. Based on the results of the research, the results obtained that the legality of accepting tax receipts by PPAT as public officials actually still does not exist, in other words has not established a definite rule that regulates the act of receiving tax receipts by PPAT. Then about juridical implication to PPAT which accept tax day income tax and BPHTB from taxpayer is even though the act have not have legal legality but its implementation still included in legitimate category because that action depart from habit that have been accepted and accepted by society. As long as there is no rule of law to realize the legality of this act then as long as it is also this habit will continue, although there is no guarantee of legal protection for this act but as long as it does not cause harm to anyone then considered not a problem Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum dan implikasi yuridis terhadap PPAT yang menerima penitipan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari wajib pajak. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Legalitas perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT selaku pejabat publik sesungguhnya masih belum ada, dengan kata lain belum dibentuk suatu aturan pasti yang mengatur tentang perbuatan menerima kuasa menyetor pajak oleh PPAT. Kemudian tentang Implikasi yuridis terhadap PPAT yang menerima penitipan pajak PPh dan BPHTB dari wajib pajak adalah meskipun perbuatan tersebut belum memiliki legalitas hukum namun pelaksanaannya masih termasuk dalam kategori sah sebab perbuatan tersebut berangkat dari kebiasaan yang berlaku selama ini dan diterima oleh masyarakat. Selama belum ada aturan hukum untuk mewujudkan legalitas dari perbuatan ini maka selama itu pula kebiasaan ini akan terus berlanjut, walaupun tidak ada jaminan perlindungan hukum atas perbuatan ini tetapi selama tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun maka dianggap tidak masalah DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p018
The Effectiveness of Article 127b of Permen ATR/KPBN No. 16 of 2021 On The Implementation of The Registration of PPJB Deeds and Lease Agreements For Registered Land At The Land Office (A Study In Malang Raya) Wahyu Rekso Sayoko; Tunggul Anshari Setia Negara; Hariyanto Susilo
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1122

Abstract

This study examines the effectiveness of Article 127b of Permen ATR/BPN Number 16 of 2021, which pertains to the registration of Deeds of Sale and Purchase Agreements (PPJB) and Deeds of Lease on registered land at the Land Office. The legal issue raised is the discrepancy between das sein (the reality on the ground) and das sollen (the legal provisions that should apply). In the Malang Raya region, these provisions are often overlooked or not implemented as they should be, resulting in numerous disputes over land and buildings based on PPJB and lease agreements. This study employs an empirical method grounded in theories of legal effectiveness, legal certainty, and legal utility. The results of the study indicate that the implementation of Article 127B has been ineffective because the three indicators of legal effectiveness—legal Substance, legal Structure, and legal culture—have not been met. The primary causes are the inadequate enforcement of regulations and a lack of understanding among relevant parties regarding the registration mechanism. Therefore, technical guidelines, as well as socialization and training, are necessary to enhance the effectiveness of implementing this article and prevent disputes in the future.