Roni Sahindra
Universitas Islam Riau

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra; Roni Sahindra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.752

Abstract

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis SubsidairĀ  dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif denganĀ  menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.
PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA) Roni Sahindra
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4320

Abstract

The basic assumption is that IPR protection is still considered foreign according to Indonesian culture. Thus, it is necessary to have a deep understanding of the philosophical basis and historical development of IPR protection as a medium for the Government to formulate policies that are in accordance with Indonesia's national development interests. The research method is normative juridical which is qualitative in nature with the main source of secondary data being carried out in this study, with a descriptive purpose. Through this research, it is concluded that until now IPR protection is needed in Indonesia in order to improve people's welfare. This is due to the fact that the need for IPR protection is a basic human trait based on the desire to gain respect, a decent living and independence in the economy. However, various policy adjustments are needed in the economic, social and cultural fields, in order to increase the effectiveness and efficiency of IPR protection in Indonesia. The reason for this view is that there is an allegation that the problem of poverty and the social and cultural conditions of the community have a very large influence on the acceptability and quality level of law enforcement
Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kenegerian Kedah Malaysia Zainal Zainal; Nur Ali Hanim Hanifiah; Roni Sahindra; Ranggi Ade Febrian; Andriades Sofia
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v4i2.705

Abstract

Isu pencemaran alam sekitar bukan suatu yang baru sebaliknya ia mula disedari sejak puluhan tahun dahulu oleh seorang ahli kimia bernama Rachel Carson menerusi bukunya berjudul Silent Springyang diterbitkan pada tahun 1962. Kesedaran tentang alam sekitar mungkin lebih awal lagi memandangkan buku tersebut diterbitkan pada tahun 1962. Buku tersebut berjudul Silent Springkerana burung yang berkicau riang tidak lagi berlaku disebabkan ancaman racun serangga yang memusnahkan spesies mereka (Bell & Morse 1999, Zaini Ujang 1997). Boleh dikatakan kesemua sarjana kini mengambil detik permulaan kesedaran alam sekitar pada mula penerbitan buku ini kerana ia satu-satunya didokumenkan. Daripada persidangan UNCHE, jelas memerlukan persefahaman antara negara ahli bagi mengatasi masalah alam sekitar yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia. Kira-kira dua dekade berlalu, jalan penyelesaian terhadap masalah alam sekitar belum dicapai oleh dunia. Malahan, keadaan menjadi semakin buruk tahun demi tahun. Kegelapan dalam menangani masalah alam sekitar secara berkesan daripada Persidangan UNCHE telahmenyebabkan wujud satu lagi persidangan dunia tentang alam sekitar. Salah satu penyebab utama dari pencemaran alam ini adalah diakibatkan karena terjadinya terjadi kebakaran hutan ataupun lahan yang selama ini menjadi bencana musiman yang terjadi di Malaysia dan terkadang walaupun kebakaran hutan terjadi di Indonesia akan tetapi Malaysia tetap merasakan dampak dari pencemaran udara yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Malaysia.