Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.991
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum SOSIOLOGI NUSANTARA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Selat PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Abdi Insani Jurnal Karya Abdi Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Riau Law Journal Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
Irwandi Syahputra, Irwandi
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
UPAYA KOMUNITAS MEDANG KENANGA DALAM KONSERVASI MANGROVE DI DESA KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN Rahma Syafitri; Irwandi Syahputra
Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Sosiologi FISIP UNIB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsn.7.2.267-278

Abstract

Kerusakan Mangrove di Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan, terjadi karena ditebangnya banyak pohon mangrove untuk kebutuhan produksi dapur arang. Sejak ditutupnya dapur arang, masyarakat kembali menjadi nelayan dan merasakan dampak dari kerusakan mangrove dengan semakin sulitnya mencari biota laut sehingga penghasilan semakin berkurang. Setelah merasakan dampak langsung dari perubahan kondisi mangrove di pesisir desa mereka, akhirnya ada kelompok masyarakat bernama Medang Kenanga membuat kegiatan agar masyarakat lebih sadar untuk mengkonservasi mangrove. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Komunitas Medang Kenanga dalam konservasi mangrove di Desa Kuala Sempang Bintan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah upaya konservasi mangrove yang dilakukan oleh Komunitas Medang Kenanga dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang mangrove, membangun kerjasama dengan pihak luar yang memahami konservasi mangrove, melakukan penanaman kembali, dan menjaga mangrove tumbuh. Kata Kunci: komunitas, konservasi, mangrove, perilaku masyarakat 
Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra; Roni Sahindra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.752

Abstract

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair  dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan  menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.
PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA Irwandi Syahputra; Erdianto '; Widia Edorita
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016): Wisuda Februari 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Excise also known as state’s charge imposed for some specific commodities which have characteristics written in law, it functions as state’s income for the need of public welfare. The distribution of illegal cigarettes without excise in Tanjungpinang uses some operating mode such as the distribution of plain cigarettes without excise and the distribution of cigarettes in the free trade zone, until now none of the cases related to the distribution of illegal cigarettes processed in the trial. Hence, there are a lot of questions related to the cases and the public are wondering why the distributions seems so legal among the society even though there are some distributors that have been arrested. The objectives of this research are; first, the law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise. Second, the obstacles found during the law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise. Third, the efforts made to overcome the obstacles in law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise.The conclusion of this research are; First, the Directorate General of Customs and Excise did some preventive actions such as conducting a law counselling, observation and patrolling, whereas in the repressive way they arrest the litigants, confiscating or prohibiting the distribution of illegal commodities and market operation. Second, the obstacles found during the law enforcement are internal factors such as lack of staffs and operational facilities. While, the external factors are the boundaries of free trade zone are not clear, role of society and small traders which is less and the difficulty in finding the illegal distributors of cigarettes. Third, the efforts made to fix the problems related to customs and excise are by proposing the addition of staffs in the Directorate General of Customs and Excise and adding the operational facilities. In addition, other external parts that have to be considerate are by improving the security of Sri Bintan Pura Tanjungpinang as an international harbour, patrolling and coordinating with The Indonesian Navy, raising the awareness, law-abiding and doing some observation with the intelligence team.The writer’s suggestions related to the problems of this research are; first, the writer hopes the solutions may reach the small traders and the distributors of illegal cigarettes without excise. Second, for the government as the policy maker may find some ways to make the boundaries of free trade zone become clearer. Third, the government can enforce the criminal sanctions of excise.Key Words: Law Enforcement – Distribution – Cigarette without Excise
Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kegiatan Osis Di Sma Negeri 2 Kota Tanjungpinang Rilo Pambudi. S; Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra
KARYA ABDI Vol 2 No 1 (2021): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v2i1.1260

Abstract

The number of corruption cases that occur in Indonesia is not sufficiently countered by repressive means. Preventive measures must also be synergized. The most appropriate effort is to instill anti-corruption values ​​in the younger generation, including high school students. The existence of the Student Council (OSIS) at SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang has an important role in grounding and implementing these values ​​in the school environment. This service was carried out by using the methods of lecturing, discussion, and brainstorming. The results show that the activity has succeeded in achieving its stated goals. This was evidenced by the enthusiasm and high response from the participants. In addition, OSIS SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang has been agreed to become an anti-corruption based OSIS. As astep first, the programs initiated in the discussion session were determined as part of the OSIS work program for SMA Negeri 2 Kota Tanjungpinang.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan Irwandi Syahputra; Elwi Danil; Oksep Adhayanto; Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.572 KB) | DOI: 10.31629/selat.v8i1.2747

Abstract

Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan kawasann perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Menempatkan sebagian wilayah tersebut mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang terutama barang kena cukai jenis rokok ditambah dalam hal penegakan hukum tindak pidana cukai tersebut belum ada yang di sampai kepengadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidanacukai di perbatasan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Sosiologis. Atau yang dikenal dengan empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dalam penegakan hukum pemberian sanksi tindakan harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi satu kesatuan yaitu ketidaktahuan orang akan barang yang dilarang, jumlah barang dalam hitungan sedikit dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang sama. Pemberian kuota pembebasan cukai terhadap barang kena cukai jenis rokok untuk konsumsi masyarakat harus dijadikan pertimbangan terhadap urgensi hal tersebut.
Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang Ayu Efritadewi; Irwandi Syahputra; Tri Novianti; Lia Nuraiani; Heni Widiyani
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2931

Abstract

The status of fish evidence resulting from the crime of illegal fishing in the last three years At the Tanjungpinang District Court, it was destroyed during the investigation stage. The purpose of this research is to find out the obstacles and legal settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in a review of the principle of benefit. The research method to be carried out is empirical juridical research. Juridical settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in the review of the principle of benefit at the Tanjungpinang Fisheries Court can actually be carried out through auctions and grants. Barriers to the use of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing at the Tanjungpinang Fisheries Court, namely the caught fish are mostly rotten before the legal case is completed or a court order is issued, The next problem is if the fish are auctioned, most of the fish are not sold, Another obstacle PSDKP Batam does not have a place frozen freezer storage for the fish. Another way to store the caught fish is to rent a place to the private sector, but the price associated with the rental will be of high value and will be detrimental to the State.
Eksistensi Pengadilan Perikanan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia Syahputra, Irwandi; Endri, Endri; Darmawan, Eki; Widiyani, Heni; Sari Dewi, Tike Murti; Sihombing, Sebastian Alboen
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8306

Abstract

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan.  Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu adanya Hakim  Ad hoc, Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia), Jangka Waktu Putusan Pengadilan, Penetapan dan masa Penahanan oleh Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan perikanan yang telah berdiri telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum, seluruh pengadilan perikanan yang di  penerapan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan, Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan diwilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.    
Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Irwandi Syahputra; Endri; Eki Darmawan; Heni Widiyani; Tike Murti Sari Dewi; Sebastian Alboen Sihombing
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.192-223

Abstract

As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court. Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law. With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes. Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars. Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases. The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases. For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applie
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SMP DESA NUMBING Efritadewi, Ayu; Haryanti, Dewi; Endri, Endri; Syahputra, Irwandi; Nuraini, Lia; Hidayat, Muhammad Fajar; Rani, Marnia; Harmain, Irfan; Kaloko, Ilhamda Fattah; Hanum, Atiikah; Gulo, Septi Puspitaria; Sari, Nila Permata; Tammardhia, Rodhia; Situmeang, Nova; Nahusona, Erick Suprianto
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 6 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i6.2228

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di Indonesia. Dampaknya mencakup kerusakan fisik, mental, dan sosial anak, serta menghambat tumbuh kembang mereka. Di SMP Desa Numbing, kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait perlindungan anak menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan interaktif dua arah, meliputi koordinasi, pra-survei, pemaparan materi, pembagian buku saku, diskusi studi kasus, dan evaluasi melalui kuisioner online. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa SMP Desa Numbing terhadap kekerasan seksual. Kegiatan dilaksanakan pada 10–11 Juni 2024 dan diikuti oleh 46 siswa kelas VII dan VIII. Pra-survei menunjukkan bahwa 58,7% siswa menganggap sentuhan tanpa izin dapat dibenarkan jika hanya bercanda. Setelah pemaparan materi oleh dosen hukum pidana dan sesi diskusi, evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan perubahan persepsi signifikan. Siswa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan dan konsekuensi hukum kekerasan seksual terhadap anak. Kesimpulan kegiatan ini ialah meningkatnya pemahaman siswa SMP Desa Numbing terhadap kekerasan seksual setelah sosialisasi. Harapannya, pengetahuan yang diperoleh dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan serta meminimalkan risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING DI SMP DESA NUMBING Efritadewi, Ayu; Haryanti, Dewi; Endri; Syahputra, Irwandi; Nuraini, Lia; Hidayat, Muhammad Fajar; Rani, Marnia; Harmain, Irfan; Kaloko, Ilhamda Fattah; Hanum, Atiikah; Gulo, Septi Puspitaria; Sari, Nila Permata; Tammardhia, Rodhia; Situmeang, Nova; Nahusona, Erick Suprianto
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i1.2227

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha agar setiap anak dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya terhadap tumbuh kembang anak, baik secara alamiah, jasmani, rohani, dan sosial. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dengan model siklus deming yang terdiri dari empat tahapan, yakni perencaraan, melakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut. Diagram tersebut menunjukkan hasil pemahaman siswa SMP Numbing setelah menerima pemaparan materi terkait bullying. Berdasarkan diagram tersebut, mayoritas siswa, yaitu 66%, setuju bahwa mereka mengerti bullying dapat berupa fisik, verbal, dan sosial. Sebanyak 26% siswa sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 8% sisanya menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menerima materi, sebagian besar siswa mengalami peningkatan pengetahuan terkait bentuk-bentuk bullying, dan menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Pengabdian perlindungan anak terhadap tindak pidana bullying dilaksanakan agar siswa-siswa di SMP Numbing mendapatkan pengetahuan dan bimbingan terkait segala jenis bullying, sehingga mereka dapat mencegah dan meminimalisir tindakan bullying yang kerap terjadi dilingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan, menunjukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami peningkatan.
Co-Authors Ardiansyah, Renaldi Ayu Efritadewi Dewi Haryanti Dian Mustika Intan Eki Darmawan Eki Darmawan Elwi Danil Endri ENDRI ENDRI Erdianto ' Faktio Aji, Heru Gulo, Septi Puspitaria Hanum, Atiikah Heni Widiyani Herzalina, Herzalina Irfan Harmain Kaloko, Ilhamda Fattah Lia Nuraiani Marnia, Rani Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Nahusona, Erick Suprianto Nuraiani, Lia Nuraini, Lia Oksep Adhayanto Pery Rehendra Sucipta Rahma Syafitri Rezeki, Selpi Putri Rilo Pambudi. S Ronaldo, Ronaldo Roni Sahindra Sari Dewi, Tike Murti Sari, Nila Permata Sebastian Alboen Sihombing Sihombing, Sebastian Alboen Situmeang, Nova Suseno, Endriansah Tammardhia, Rodhia Tike Murti Sari Dewi Tri Novianti Tri Novianti, Tri Widia Edorita