Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.993

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak di Desa Kekeri Kec. Gunungsari Zunnuraeni; Syamsul Hidayat; Diangsa Wagian; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di tengah-tengah masyarakat, perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka terutama ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami pentingnya itsbat nikah. Persoalan isbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Model Irigasi Hemat Air Perpaduan System of Rice Intensification (SRI) dengan Alternate Wetting and Drying (AWD) pada Padi Sawah Muh Bagus Budianto; Anid Supriadi; Syamsul Hidayat; Salehudin Salehudin
Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering Vol. 11 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pengairan.2020.011.02.06

Kebutuhan air terbesar adalah sektor pertanian sekitar 80% dari total kebutuhan air. Sistem irigasi konvensional saat ini merupakan sistem yang boros air. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kebutuhan air dan hasil produksi sistem konvensional dengan sistem irigasi hemat air perpaduan System of Rice Intensification (SRI) dengan Alternate Wetting and Drying (AWD). Model yang digunakan berupa pot dengan pola penanaman mengikuti metode SRI sedangkan pengaturan pemberian airnya mengikuti sistem AWD. Terdapat enam variasi yang digunakan dalam model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian air irigasi pada variasi 1 (kedalaman air -5 cm) dan variasi 2 (kedalaman air -10) dapat menghemat air 33.53% dan 19.55%, dengan produksi hasil tanaman meningkat 29.83% dan 21.39 % lebih besar dibanding variasi 6 (metode konvensional). Untuk variasi 3 (kedalaman -15 cm) dan 4 (kedalaman -17 cm) tidak disarankan untuk diaplikasikan karena walaupun ada penghematan air namun hasilnya lebih kecil dibanding variasi 6. Variasi 1 juga memiliki produktivitas air tertinggi yaitu 11.93 gr/lt, disusul variasi 2 sebesar 9.22 gr/lt, sedangkan untuk variasi 6 produktivitas airnya sebesar 6.11 gr/lt.

Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Idi Amin; Syamsul Hidayat; Lalu Saepudin; Taufan Taufan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.282

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, dengan persebaran yang meluas hingga ke wilayah pedesaan. Dalam kerangka penegakan hukum, Undang-Undang Narkotika menegaskan pembentukan Badan Narkotika Nasional serta menekankan urgensi partisipasi aktif masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan memperkuat kesadaran hukum komunitas agar lebih proaktif dalam melaporkan tindak pidana narkotika. Manfaat kegiatan diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi sekaligus memperluas pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, serta unsur kepolisian sektor. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan melalui dua tahapan utama, yaitu penyuluhan hukum dan pembimbingan. Tahap penyuluhan difokuskan pada sosialisasi mengenai peran desa, peran masyarakat, bentuk tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum, serta tata cara pelaporan. Adapun tahap pembimbingan diarahkan untuk mengaktifkan fungsi komunitas dan memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika.

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Idi Amin; Syamsul Hidayat; Lalu Saepudin; Taufan Taufan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.397

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran masyarakat dan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan menganlisis penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang, pendekatan konseptual dan sosiologis. Penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait tindak pidana narkotika dan kepolisian, yaitu UU Narkotika dan UU Polri. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan data lapangan di Polres Lombok Tengah dan komunitas serta pemerintah desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Community Policing Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mencakup 3 (tiga) elemen kunci, yaitu: community partnerships (kemitraan masyarakat), organizational transformation (transformasi organisasi) dan problem solving (pemecahan masalah).

Cryptocurrency as a Tool of Crime: An Intersectional Study of Technology, Law, and Criminology Syamsul Hidayat; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 4 (2026): on Progress
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i4.5647

Cryptocurrency has developed as a rapidly growing financial innovation, but it also gives rise to serious challenges, particularly the increase in crimes such as money laundering. Its decentralized, pseudonymous, and borderless characteristics make it difficult for law enforcement authorities to trace illegal transactions and highlight a gap between technological advancement and regulatory readiness. Based on this issue, this study raises the following questions: (1) how is cryptocurrency used in money laundering mechanisms, (2) how is it regulated in Indonesia, and (3) how do technology, law, and criminology intersect in addressing this issue. This study aims to analyze these three aspects comprehensively. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings show that cryptocurrency is used in money laundering through the stages of placement, layering, and integration, with increasingly complex methods based on digital technology. Addressing this issue requires an interdisciplinary synergy, where technologies such as blockchain forensics and artificial intelligence assist in tracing transactions, law provides the normative framework and enforcement mechanisms, and criminology explains offender motives and behavioral patterns. However, the regulatory framework in Indonesia remains partial and not fully adaptive to the development of digital assets. The academic contribution of this study lies in strengthening the interdisciplinary approach as a basis for more adaptive policymaking, as well as providing recommendations for regulatory improvement, enhancing law enforcement capacity, and developing more effective preventive strategies in addressing cryptocurrency-based money laundering.

Implikasi Yuridis Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia Novia Dinda; syamsul Hidayat; Idi Amin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research purposes are to know and to understand how is the regulation of careless parking which causing accident with dead casualty, how is criminal responsibility of careless parking offender which caused such thing. Type of the study was normative legal research which applied statute, conceptual and case approaches. Result of the study shows that regulation on careless parking has been regulated under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic, Art. 121 and 121 para (1) and (2), Government Regulation Number 32 of 2011 on Management, Engineering, Impact Analysis and Road Management, Government Regulation Number 37 of 2011 on Road and Traffic

Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Esty Alfanada; Syamsul Hidayat; Lalu Saipudin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan urgensi Undang-undang TPKS dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah mencegah terjadinya tindakpidana kekerasan seksual, Memperkuat aturan lama tentang kekerasan seksual, Ketidakpastian hukum aturan lama mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan, Pertanggungjawaban pidana berupa restitusi sebagai bentuk penjeratan pelaku. pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pada pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta pertanggungjawaban pidananya.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search