Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Warta Pengabdian JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pepadu Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Laely Wulandari
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hoax (Berita Bohong) di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Laely Wulandari; Lalu Parman; Lubis Lubis; Abdul Hamid
Warta Pengabdian Vol 15 No 1 (2021): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v15i1.14524

Abstract

Dalam masa-masa teretentu, frekuensi hoax semakin meningkat. Misalnya dalam masa pemilihan langsung. Baik pemilihan kepala daerah, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan legeslatif. Hoax ini sering dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun bukan hanya pada saat itu saja, hoax juga banyak beredar pada saat bencana yang berakibat membuat masyarakat semakin panik, atau hoax beredar tentang informasi kesehatan dan pertistiwaperistiwa kriminal hingga masyarakat menjadi resah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Hoax (berita bohong) beserta akibat hukum bagi pelaku penyebar Hoax. Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan kemudian dibuka sesi tanya jawab. Peserta dapat bertanya kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dewasa ini sudah sangat dekat dengan teknologi pada umumnya dan media sosial pada khusunya. Mereka mebgetahui bahwa ada dampak positif dan negative yang dibawa oleh media sosial. Namun, mereka tidak banyak yang mengetahui bahwa tidak semua berita yang disajikan adalah sebuah kebenaran. Begitu pula dengan pemahaman tentang tindakan yang bersinggungan dengan hukum pidana.
Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi Laely Wulandari; Idi Amin; Rully Ardyansah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.68

Abstract

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim asuransi. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang asuransi dan bagaimana aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi yang dibagi lagi atas tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan tindak pidana penipuan klaim asuransi. Aplikasi pemidanaan terhadap tindak pidana dalam bidang asuransi adalah sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum Laely Wulandari; Syamsul Hidayat; Lalu Saefudin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.993

Abstract

Sindrom Depresi Postpartum merupakan sebuah gangguan psikologis yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Gangguan ini bervariasi cirinya namun secara umum ibu akan mengalami emosi yang tidak stabil, mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi depresi ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana. Untuk itu penelitian ini berfokus apakah ibu yang mengalami syndrome depresi postpartum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana penanganannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ibu yang mengalami syndrome postpartum depression yang melakukan tindak pidana harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan. Apabila pada saat melakukan tindak pidana tiada kesalahan yang dia lakukan maka dia tidak dapat dipidana. Demikian pula apabila ahli menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh suatu penyakit pada saat melakukan tindak pidana maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online Laely Wulandari; Idi Amin; Zahratul'ain Taufik
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.284

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa kemudahan dalam akses layanan keuangan termasuk pinjaman online (pinjol). Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko dan dampak negating bagi masyarakat. Artikel ini membahas bahaya pinjamn online illegal yang sering kali tidak terdaftar secara resmi, dengan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Selain itu kurangnya literasi masyarakat menyebabkan pinjaman online seringkali menhadi jerat utang berkepanjangan . Untuk itu upaya memberikan literasi yang baik kepada masyarakat perlu dilakukan. Salah satau upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pinajaman online. Desa bengkauang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat pilihan kami yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pinjaman online . Metode yang dipakai adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah masyarakat mengalami peningkatan literasi dan mengetahui bahaya pinjaman online illegal. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya tentang penjaman online perlu terus dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum masyarakat
Efektivitas Diversi dalam Menekan Angka Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Polresta Mataram) Tutik Herlinda; Rodliyah; Laely Wulandari
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram dan menganalisis efektivitas diversi dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak pada tahap penyidikan oleh Polresta Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis kemudian jenis data yaitu data primer dan data skunder yang sumber datanya dari data lapangan dan data kepustakaan dengan Teknik memperoleh data melalui wawancara dan kepustakaan yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat deskriftif yaitu menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukan penerapan diversi oleh Polresta Mataram sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan penerapan diversi oleh Polresta Mataram belum bisa dikatakan efektif dalam menakan angka pelaku tindak pidana anak, dilihat dari unsur faktor fasilitas berupa rendahnya angka penegak hukum yang bersertifikasi penyidik anak dan dari faktor kebudayaan (sistem) hukum masyarakat yang memandang diversi adalah penyelesaian yang  tidak adil bagi korban sehingga angka keberhasilan diversi rendah (semakin tinggi angka keberhasilan diversi maka penerapan diversi dianggap efektif dalam menekan angka pelaku tindak pidana anak karena data menunjukan bahwa anak yang telah berhasil di diversi oleh Polresta Mataram tidak ada yang melakukan pengulangan).
IMPLIKASI PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA DALAM KASUS THOMAS TRIKASIH LEMBONG Raehul Janah; Hj. Rodliyah; Laely Wulandari
Jurnal Education and Development Vol 14 No 2 (2026): Vol 14 No 2 Mei 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i2.8223

Abstract

Pemberian abolisi oleh Presiden terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula menimbulkan polemik serius mengenai batas kewenangan hak prerogatif Presiden dalam negara hukum. Permasalahan ini menjadi penting karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang semestinya diproses melalui mekanisme peradilan pidana secara utuh, independen, dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian abolisi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi pemberian abolisi terhadap konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abolisi merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan objek perkara yang dapat diberikan abolisi, khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Ketiadaan batasan normatif tersebut membuka ruang subjektivitas politik yang berpotensi mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kasus Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi berdampak terhadap terganggunya konsistensi penerapan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas persamaan di hadapan hukum. Selain itu, abolisi juga berpotensi menciptakan preseden impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari kalangan elite politik serta bertentangan dengan prinsip anti impunity dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi mengenai abolisi agar penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN DI DESA JATISELA KABUPATEN LOMBOK BARAT Laely Wulandari; Amiruddin Amiruddin; Syamsul Hidayat; Ufran Ufran
Jurnal Pepadu Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pepadu
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v6i4.8867

Abstract

            Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat aturan pemaksaan perkawinan yang diatur dalam Pasal 10. Di dalam Pasal 10 tersebut  disebutkan bahwa   perbuatan yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan adalah perkawinan dengan mengatasnamakan paraktik budaya, perkawinan anak dan pemaksaann perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Lombok merupakan salah satu daerah yang Tingkat perkawinan anaknya tinggi. Untuk itu pelu diadakan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemaksaan perkawian. Metode kegiatan yang dipakai adalah penyuluhan dengan cara pemaparan meteri dan diskusi. Hasilnya masyarakat dapat memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan dan sekaligus tentang perkawinan anak. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan ini adalah masyarakat dan perangkat desa memerlukan lebih banyak lagi pengetahuan yang sejenis dengan ini mengingat di Lombok terdapat adat merarik  yang menjadi peluang untuk terjadinya pemaksaan perkawinan dan atau perkawinan anak.
Co-Authors Abdul Hamid Amiruddin Amiruddin Hj. Rodliyah Idi Amin Lalu Parman Lalu Saefudin Lubis Lubis Raehul Janah Rodliyah Rully Ardyansah Syamsul Hidayat Syamsul Hidayat Tutik Herlinda Ufran Ufran Zahratul'ain Taufik