Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
I Dewa Gede Dana Sugama
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce Luh Anastasia Trisna Dewi; Ni Putu Suci Meinarni; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.976

Abstract

Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Pengguna E-Commerce Luh Anastasia Trisna Dewi; Ni Putu Suci Meinarni; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.976

Abstract

Peraturan perlindungan data dapat dipahami sebagai langkah penting untuk melindungi data pribadi yang lebih baik di mana privasi dipandang sebagai hak fundamental warga Negara. Urgensi dan tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis perspektif ekonomi dan hukum data pribadi pengguna e-commerce. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif. Pemerintah harusnya memiliki kebijakan akomodatif yang baik, memotivasi, dan menjanjikan serta memiliki undang-undang yang bertindak sebagai bimbingan untuk e-commerce. Regulasi perlindungan hingga kini masih bersifat sektoral dimana hanya berkaitan dengan sektor esensial contohnya perbankan, teknologi informasi dan keuangan. Selain itu, tidak ada otoritas perlindungan data umum, badan pengatur, atau organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi dan menetapkan pemahaman bahwa setiap subjek hukum yang berkaitan dapat mematuhi aturan perlindungan data. Apalagi, di Indonesia belum ada pusat database arsip. Namun demikian, Kominfo diberi wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi atau teknologi informasi, berdasarkan PP 54/2015 dan Permenkominfo 6/2018. Pendekatan analisis ekonomi seharusnya sejalan dengan alasan politik di balik regulasi tertentu, dengan asumsi bahwa itu berasal dari keinginan mayoritas warga negara seperti yang diharapkan terjadi di negara-negara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mewujudkan negara kesejahteraan.
ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024: AKTUALISASI PERAN AKADEMIS DOSEN PNS SEKALIGUS MENJADI ADVOKAT Ni Putu Sintya Dewi; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang mengizinkan dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 serta kajian literatur yang berkaitan dengan rangkap profesi. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menciptakan kepastian hukum terkait rangkap profesi dosen PNS sekaligus menjadi advokat yang sebelumnya dilarang. Dosen PNS yang berprofesi sebagai advokat dapat menghadapi situasi di mana kepentingan akademis dan hukum saling bertentangan sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Selain itu, studi ini menemukan bahwa perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang juga berprofesi sebagai advokat untuk menjaga integritas kedua profesi agar menciptakan keseimbangan antara hak individu dosen PNS dan kepentingan publik dalam pelayanan hukum. The purpose of this study is to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which allows civil servant lecturers to practice as advocates. The research method used is a normative legal research method, focusing on the analysis of legislation and Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, as well as a literature review related to dual professions. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 creates legal certainty regarding the dual profession of civil servant lecturers who also serve as advocates, which was previously prohibited. Civil servant lecturers who practice as advocates may face situations where academic and legal interests conflict, leading to potential conflicts of interest. Furthermore, this study finds the need for clearer regulations regarding the responsibilities and limitations for civil servant lecturers who also practice as advocates to maintain the integrity of both professions and to create a balance between the individual rights of civil servant lecturers and the public interest in legal services.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pembullyan Via media Sosial (Cyberbullying) Di Indonesia I Gede Prana Kusuma; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Cyberbullying di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menjadikan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum utama dalam menilai kerangka regulasi yang mengatur tindak pidana Cyberbullying. Penelitian ini juga menyoroti prevalensi kasus Cyberbullying di Indonesia sebagai indikator urgensi penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP yang telah diterapkan untuk menanggulangi Cyberbullying, namun implementasinya masih terbatas. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait kejahatan siber, serta kurangnya dukungan teknologi untuk melacak pelaku. Faktor-faktor tersebut melemahkan efektivitas regulasi yang ada dan mengurangi perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan dukungan teknologi dalam memberantas Cyberbullying. Upaya tersebut menjadi krusial untuk memastikan respons hukum yang lebih komprehensif, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak sosial dan psikologis jangka panjang dari Cyberbullying. This study aims to analyze the effectiveness of existing legal regulations and examine the criminal liability of Cyberbullying perpetrators in Indonesia. By employing a normative juridical method, the research uses the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as the primary legal sources for assessing the regulatory framework governing Cyberbullying as a criminal act. The study also highlights the prevalence of Cyberbullying cases in Indonesia as an indicator of the urgency of effective law enforcement. The findings reveal that although legal instruments such as the ITE Law and the Criminal Code have been applied to address Cyberbullying, their implementation remains limited. The challenges identified include insufficient human resources, limited knowledge among law enforcement officers regarding cybercrime, and inadequate technological support for tracing perpetrators. These factors weaken the effectiveness of the existing regulations and reduce optimal legal protection for victims. The study emphasizes the importance of strengthening law enforcement, enhancing the capacity of legal authorities, and improving technological support in combating Cyberbullying. Such efforts are crucial to ensure a more comprehensive legal response, protect vulnerable groups such as children and adolescents, and mitigate the long-term social and psychological impacts of Cyberbullying.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ERROR IN PERSONA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM Kadek Bagus Krishnantya Prema Shanti; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah tanggungjawab serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi individu yang menjadi korban salah tangkap (error in persona) oleh penyidik kepolisian, sekaligus mengevaluasi prosedur pengajuan kompensasi atau ganti rugi dalam kasus tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif, dengan fokus pada studi peraturan perundang-undangan serta penelitian konsep hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa individu yang salah ditangkap berhak atas memperoleh pertanggungjawaban, perlindungan hukum, dan HAM, termasuk pemulihak hak, status, martabat, dan harkatnya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut dapat dijamin melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39iTahuni 1999itentang Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Thisistudyiaims to examine the responsibilities and legal as well as human rights protections for individuals who have been mistakenly arrested (error in persona) by police investigators, while also assessing the procedures for claiming compensation or restitution in such cases. The research employs a normativeilegaliapproach, focusing on the analysisi of legislation and legal concepts. The findings indicate that victims of wrongful arrest are entitled to accountability, legal protection, and human rights, includingithe restoration of their rights, status, dignity, and personal worth as citizens. These rights are safeguarded under the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 39iof 1999i concerningi HumaniRights, and the 1945iConstitutioni of the Republici of Indonesia.
Co-Authors I Gede Prana Kusuma Kadek Bagus Krishnantya Prema Shanti Luh Anastasia Trisna Dewi Luh Anastasia Trisna Dewi Meinarni, Ni Putu Suci Ni Putu Sintya Dewi