Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) El-Mashlahah Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Kemitraan Masyarakat
Rafik Patrajaya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN PAJAK UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 22 ( Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih) Rafik Patrajaya
El-Mashlahah Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.516 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v9i1.1342

Abstract

Sebagai salah satu tema penting dalam pengelolaan zakat, pemerintah telah menyetujui dan  menetapkan zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga sumbangan keagamaaan yang bersifat wajib artinya perjuangan BAZNAS untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain. Besarnya zakat dan donasi yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 22 yang merupakan amandemen dari UU No. 38 tahun 1999. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan analisis tentang konsep Pengelolaan Zakat yang ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum dengan metode pendekatan normatif-sosiologis dan kajian ushul fikih. Dalam tinjauan sosiologi hukum zakat sebagai pengurang pajak dilihat dari implementasinya akan berpengaruh  dalam sektor pajak, karena mengurangi pendapatan pajak. Adapun dalam tinjauan ushul fikihnya terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pemerintah di sini sudah melakukan upaya-upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat demi memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari maqasid asy-Syariah dalam mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. cara ini mungkin akan dapat diterima Karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersamaan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap Negara.            Kata Kunci: Sosiologi Hukum, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Ushul Fiqh
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN Nazwa Nazwa; Muhammad Najwa Authory; Muhammad Ilham; Rafik Patrajaya
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v5i1.9314

Abstract

Dalam kehidupan kita mengenal yang namanya perceraian. Perceraian yang merupakan putusnya atau berakhirnya hubungan suami istri berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama (PA) berdasarkan alasan-alasan tertentu. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun ini adalah hal yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka dari itu diusahakan dalam rumah tangga supaya tidak berakhir dengan perceraian. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah, yaitu terkait perceraian yang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap literatur-literatur berupa dokumen secara online. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab perceraian. Utamanya yang sering ditemui faktor yang menjadi sebab terjadinya adalah karena faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Misalnya pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri sehingga dari situlah cikal bakal dari perceraian terbentuk. Peran suami istri begitu penting dalam mensejahterakan rumah tangga, maka apabila kewajiban suami istri tidak terjalankan, perannya pun satu persatu gugur dan akan menjadi pertengkaran di rumah tangga yang mana akhirnya akan terjadi perceraian. Tujuan pernikahannya yang awalnya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akhirnya gagal. Kehidupan bahagia yang diidam-idamkan lenyap seketika.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN PAJAK UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 22 ( Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih) Rafik Patrajaya
El-Mashlahah Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mas.v9i1.1342

Abstract

Sebagai salah satu tema penting dalam pengelolaan zakat, pemerintah telah menyetujui dan  menetapkan zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga sumbangan keagamaaan yang bersifat wajib artinya perjuangan BAZNAS untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain. Besarnya zakat dan donasi yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 22 yang merupakan amandemen dari UU No. 38 tahun 1999. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan analisis tentang konsep Pengelolaan Zakat yang ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum dengan metode pendekatan normatif-sosiologis dan kajian ushul fikih. Dalam tinjauan sosiologi hukum zakat sebagai pengurang pajak dilihat dari implementasinya akan berpengaruh  dalam sektor pajak, karena mengurangi pendapatan pajak. Adapun dalam tinjauan ushul fikihnya terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pemerintah di sini sudah melakukan upaya-upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat demi memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari maqasid asy-Syariah dalam mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dalam Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak. Yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang. cara ini mungkin akan dapat diterima Karena menurut keyakinan mereka kewajiban agama telah mereka penuhi bersamaan dengan pemenuhan kewajibannya terhadap Negara.            Kata Kunci: Sosiologi Hukum, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Ushul Fiqh
Separated Couples during the COVID-19 Outbreak: A Survival Support Vector Machine Analysis Setiarno Putera, Muhammad Luthfi; Rafik Patrajaya; Setiarno
Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Vol 17 No 1 (2025): Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik
Publisher : Politeknik Statistika STIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34123/jurnalasks.v17i1.739

Abstract

Introduction/Main Objectives: The separation between spouses has been rising noticeably in recent years in Palangka Raya, particularly during the COVID-19 outbreak. Background Problems: An analysis of time-to-event on those separations will be undertaken quantitatively using survival analysis by comparing the results yielded by Cox proportional hazards (PH) regression and non-parametric Survival Support Vector Machine (SUR-SVM). Novelty: This work suggests a feature selection method that looks for influencing elements related to the c-index by employing backward elimination. Research Methods: This study's data came from Indonesia's Supreme Court webpage, including a database of separation verdicts from the Palangka Raya Religious Court, spanning from April 2020 to March 2021. The response variables were the time-to-separation (marriage length until separation) (t) and the censored state of the occurrence (?). Finding/Results: Based on SUR-SVM, the factors contributing the most to the separation are the absence of children, unsteady employment of appellants, and finance motive as the primary reason. In terms of concordance index and Akaike Information Criterion (AIC), the SUR-SVM outperformed the Cox proportional hazard model. These values of SUR-SVM were 59.24 and 1899.78, respectively. SUR-SVM correctly classified 59.24% of separations based on the chronological order of events.
Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah Rafik Patrajaya; Aris Sunandar Suradilaga; Anas Maulana
Alhurriyah Vol 10 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al-hurriyah.v10i1.9450

Abstract

This paper explores the development of contemporary gender discourse that seeks to deconstruct traditional masculine expression in men. While framed as a movement toward inclusivity and freedom of identity, this phenomenon carries potential risks of eroding Islamic religious values and destabilizing social balance (tawazun) as protected by Sharia through its primary sources: the Qur’an, Hadith, and Fiqh. Such disruption has broader implications for weakening the family institution, which functions as a fundamental social pillar in Islam. The shift in gender expression is viewed as a direct challenge to the principle of dharuriyat in Islamic jurisprudence, particularly with respect to hifz al-nasl (protection of lineage), hifz al-nafs (protection of life), and hifz al-din (protection of religion). Furthermore, it raises concerns of moral decadence in contemporary society. The research employs a qualitative descriptive method with a literature-based approach, drawing upon classical and modern Islamic legal scholarship, contemporary studies on non-binary gender identities, sociological reports, and other relevant academic sources. Data are analyzed through the conceptual framework of Maqasid al-Sharia, which provides both normative and contextual insights. The findings reveal a paradigm bias that blurs the distinction between biological sex and socially constructed gender. In Islamic thought, sex is an innate and divinely ordained attribute, while gender roles are understood as differentiated yet complementary expressions of masculinity and femininity. From the perspective of Maqasid al-Sharia, maintaining the integrity of gender expression in accordance with human fitrah is classified as a dharuriyat necessity, essential for sustaining moral order, protecting the family, and ensuring long-term social stability.
Optimalisasi Kompetensi Kerja Melalui Program Praktek Kemahiran Hukum II bagi Mahasiswa Magang di Kanwil Kemenkum Kalteng Rizky Hairiana; Almas Jaitun; Ahmad Sukma Nugraha; Nadilla Oktaviany; Nurul Nurul; Noor Adiyati; Rafik Patrajaya
Jurnal Kemitraan Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jurnal Kemitraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jkm.v2i4.2496

Abstract

The Legal Proficiency Practice Program II is an activity designed to connect the academic competence of students with the needs of work in legal institutions, one of which is the Regional Office of the Ministry of Law in Central Kalimantan. The main problem raised in this activity is how the optimization of student work competence can be achieved through direct involvement in the legal bureaucracy environment. The purpose is to provide a real professional experience, strengthen students' understanding of legal and administrative tasks, and form a professional identity as a prospective legal practitioner. The methods used include the placement of students with a rotation system in various work units for 30 days, observation of bureaucratic activities, involvement in substantive and administrative tasks. The implementation results show that the direct involvement of students in various work units can improve technical competencies, such as document management, meeting assistance, and information services, as well as develop non-technical competencies such as work ethics, communication, discipline, and time management. The internalization of PASTI values and the reflection process through the logbook also strengthens the formation of students' professional identity. Overall, the PKH II program is proven to be effective in optimizing the work competence of students and increasing their readiness to enter the world of the legal profession.
Co-Authors Ahmad Sukma Nugraha Almas Jaitun Anas Maulana Aris Sunandar Suradilaga MUHAMMAD ILHAM Muhammad Najwa Authory Nadilla Oktaviany Nazwa Nazwa Noor Adiyati Nurul Nurul Rizky Hairiana Setiarno Setiarno Putera, Muhammad Luthfi