Articles
<![CDATA[PREFERENSI NASABAH NON-MUSLIM TERHADAP BANK SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya) ]]>
<![CDATA[Surya Sukti]]>;
<![CDATA[Muhammad Aliansyah]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 7, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.003 KB)
|
DOI: 10.23971/el-mas.v7i2.1424
<![CDATA[Bank Syariah Mandiri' cabang Palangka Raya pada 2010 hingga …ang, penentu: yang menjadi nasabah terbanyak adalah nasabah yang beragama non-muatun yakni 70% nasabah nonmuslim dan 30% nasabah muslim. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa lebih banyak masyarakat non-muslim yang cenderung memilih bertransaksi di Bank Syariah Mandm' Palangka Raya dan" pada yang muslim. Penelitian ini tertarik melakukan kajian yang berfokus pada preferensi nasabah non-rnush'm terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Tujuan studi ini untuk mendeskripsikan jawaban dari bagaimana hal tersebut. Studi im menggunakan pendekatan dcsknptif kualitatif. Hasit studi ini menunjukan bahwa prefermsn nasabah non-mushnl terhadap Bank Syariah Mandm cabang Palangka Raya adatah karena petayanan karyawan bank itu sendm' yang baik dan ramah, kelmgkapan fasilitas, antrian yang tidak banyak seperti bank lam, dan keuntungan yang dldapatkan nasabah. Tanggapan nasabah non-muslml trrhadap pmduk Bank Syanah Mandiri cabang Palangka Raya adalah biasa-bmsa sap karena hampir sama dengan produk bank lain. Faktor yang mendorong nasabah r.an-mustim cenderung mum! bertransalm' di Bank Syanah Mandiri cabang Palangka Raya, yam; faktor eksternal dan faktor internal. Dorongan atau motivasi nasabah bertransaksi di Bank Syariah Mandm' Cabang Palangka Raya tidak karena motivasi atau pertimbangan agama (halat/haram). Realitas ini memperkuat pandangan yang mengatakan bahwa faktor agama (hatal/haram) bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan bank syariah. Hal ini tidak bermaksud mengenyampmgkan pertimbangan agama atau pn’nsip-pn’nsip syariah yang ada di dalamnya. Namun safat rasionalitas yang lebuh memptngaruhi kebebasan alamiah para nasabah dalam memilih bank untuk bertransaksi dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Kata Kunci: bank syariah, nasabah, non muslim]]>
<![CDATA[PREFERENSI NASABAH NON-MUSLIM TERHADAP BANK SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya) ]]>
<![CDATA[Surya Sukti]]>;
<![CDATA[Muhammad Aliansyah]]>
<![CDATA[ El-Mashlahah Vol 7, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23971/el-mas.v7i2.1424
<![CDATA[Bank Syariah Mandiri' cabang Palangka Raya pada 2010 hingga …ang, penentu: yang menjadi nasabah terbanyak adalah nasabah yang beragama non-muatun yakni 70% nasabah nonmuslim dan 30% nasabah muslim. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa lebih banyak masyarakat non-muslim yang cenderung memilih bertransaksi di Bank Syariah Mandm' Palangka Raya dan" pada yang muslim. Penelitian ini tertarik melakukan kajian yang berfokus pada preferensi nasabah non-rnush'm terhadap Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Tujuan studi ini untuk mendeskripsikan jawaban dari bagaimana hal tersebut. Studi im menggunakan pendekatan dcsknptif kualitatif. Hasit studi ini menunjukan bahwa prefermsn nasabah non-mushnl terhadap Bank Syariah Mandm cabang Palangka Raya adatah karena petayanan karyawan bank itu sendm' yang baik dan ramah, kelmgkapan fasilitas, antrian yang tidak banyak seperti bank lam, dan keuntungan yang dldapatkan nasabah. Tanggapan nasabah non-muslml trrhadap pmduk Bank Syanah Mandiri cabang Palangka Raya adalah biasa-bmsa sap karena hampir sama dengan produk bank lain. Faktor yang mendorong nasabah r.an-mustim cenderung mum! bertransalm' di Bank Syanah Mandiri cabang Palangka Raya, yam; faktor eksternal dan faktor internal. Dorongan atau motivasi nasabah bertransaksi di Bank Syariah Mandm' Cabang Palangka Raya tidak karena motivasi atau pertimbangan agama (halat/haram). Realitas ini memperkuat pandangan yang mengatakan bahwa faktor agama (hatal/haram) bukanlah pertimbangan utama dalam pemilihan bank syariah. Hal ini tidak bermaksud mengenyampmgkan pertimbangan agama atau pn’nsip-pn’nsip syariah yang ada di dalamnya. Namun safat rasionalitas yang lebuh memptngaruhi kebebasan alamiah para nasabah dalam memilih bank untuk bertransaksi dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Kata Kunci: bank syariah, nasabah, non muslim]]>
<![CDATA[Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Nor Harika]]>;
<![CDATA[Dina Safitri]]>;
<![CDATA[Nina Nirmalasari]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/progres.v1i2.247
<![CDATA[Islamic criminal or Fiqh Jinayah regulates criminal activities carried out by Mukhallaf. This act is classified as a criminal act because it disturbs the public and violates the rules of the Koran and Hadith.The aim is to enforce Islamic law for the benefit of the people. This crime is called jarimah and is punished with ukubah. Jarimah is divided into Hudud, Kishash, and Ta'zir. The difference in types of jarimah lies in the rights permitted. Hudud violates Allah's rights and Kishash violates individual rights. Ta'jil is a mixture of both. An example of Jarimah Kishash and Diyat is murder.]]>
<![CDATA[Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Maulana Nazril]]>;
<![CDATA[Dicky Juliandi]]>;
<![CDATA[Danii Rizky Mabrury]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/amandemen.v1i4.524
<![CDATA[General elections (elections) in Indonesia are a major pillar of democracy that require strict supervision and management to ensure fairness and transparency. Independent institutions such as the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (BAWASLU), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP) play a key role in maintaining election integrity. The KPU is responsible for organizing elections at all levels of government, including planning, implementing, and supervising election stages, with a focus on transparency and public participation. BAWASLU functions as a supervisor to prevent and prosecute election violations, while the DKPP is tasked with handling violations of the election organizer's code of ethics. The research of this paper aims to understand the meaning and main tasks or authorities and functions of each of these institutions. The method used in this study is Library Research and Internet Searching, a literature review of literature in the form of books and articles from relevant internet sources. The results of the analysis show that the synergy between the KPU, BAWASLU, and DKPP is very important in creating democratic and integrity-based elections, with each institution having a role or authority, responsibility, and complementary functions. A deep understanding of the duties and functions of these three institutions is expected to improve the quality of election implementation in Indonesia.]]>
<![CDATA[KONSEP NEGARA ISLAM DALAM POLEMIK PEMIKIRAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR: KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM ]]>
<![CDATA[Salsabila Syifana Alkamila]]>;
<![CDATA[Khairun Nisa]]>;
<![CDATA[Nur Citra Juniarti Mandiri]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4386
<![CDATA[Perautan antara agama dan negara menjadi tema perdebatan yang terus bergulir dalam ranah pemikiran politik Islam di Indonesia. Kajian ini berfokus pada perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait konsep negara Islam. Soekarno berpandangan bahwa pemisahan agama dari urusan kenegaraan adalah langkah strategis untuk menjaga objektivitas negara, sedangkan Natsir menilai bahwa negara sepatutnya menjadi sarana pelaksanaan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif perbedaan perspektif kedua tokoh, termasuk akar ideologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur terhadap karya- karya asli kedua tokoh dan berbagai respons yang mereka hasilkan dalam wacana publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan keduanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik, pengalaman hidup, serta interpretasi masing-masing terhadap ajaran Islam dan realitas kebangsaan. Perdebatan intelektual antara Soekarno dan Natsir memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk kerangka pemikiran politik Islam yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang plural dan dinamis. ]]>
<![CDATA[Prinsip-Prinsip Etika Profesi Hukum dan Bisnis Syariah ]]>
<![CDATA[Kharisma Febri Yanti]]>;
<![CDATA[Helma Rohimah]]>;
<![CDATA[Putri Fitria Nurwati]]>;
<![CDATA[Putri Purnama Sari]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 3 (2025): Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[STIKes Ibnu Sina Ajibarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59841/intellektika.v3i3.2727
<![CDATA[This article discusses the importance of professional ethics in the legal profession. The legal profession is a vital component of modern society, and its practitioners play a crucial role in upholding justice and promoting the rule of law. However, the legal profession is not immune to ethical challenges, and its practitioners must adhere to a strict code of ethics to maintain public trust and confidence. This paper examines the fundamental principles of professional ethics in the legal profession, including confidentiality, competence, and integrity. It also discusses the consequences of unethical behavior and the importance of promoting an ethical culture within the legal profession.]]>
<![CDATA[Konseptualisasi Etika Profesi Pegawai Bank ]]>
<![CDATA[Marsa Mahendra]]>;
<![CDATA[Siti Asyiah]]>;
<![CDATA[Putri Saraswati]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61132/hidayah.v2i2.924
<![CDATA[The profession of bank employees is an honorable one and carries great responsibility in maintaining the stability of the financial system and public trust. In carrying out their duties, bank employees are subject to legal protections and strict banking codes of ethics. However, in reality, violations of the code of ethics do sometimes occur, caused by various factors ranging from weak internal supervision to a lack of understanding of professional ethics itself. Therefore, this research aims to examine in depth the conceptualization of professional ethics for bank employees. The research method used is library research and internet searching. Data collection techniques were carried out by reviewing various sources of information, such as legal books, scientific journals, legislation, and other credible sources relevant to the issues studied. The results of the study indicate that the code of ethics for bank employees is a set of moral principles that serves as the foundation of personal integrity and professional behavior.]]>
<![CDATA[Relasi Manusia Dan Hukum Lingkungan Human Relations And Environmental Law ]]>
<![CDATA[Muhammad Ajiseftian Suryatama]]>;
<![CDATA[Mustar]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hasba Edukasi Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71282/jurmie.v2i4.226
<![CDATA[Law and humans have a close relationship in creating a social order. As God's created beings, man is made up of a body and a spirit, where the spirit plays a role in shaping moral consciousness as well as legal behavior. In its development, law serves not only as a rule that governs human life, but also as a reflection of social and cultural values. The results of the discussion explained: 1) Human beings consist of bodies and spirits, with spirit as a vital element that forms personality and morality. In philosophy, man has the freedom to develop, but still depends on God. The search for spiritual satisfaction is the main goal of finding the meaning of life. 2) Law has two main forms: descriptive (natural phenomena) and prescriptive (regulating human behavior). The philosophy of law examines the basic nature of law, relates to culture and social values, and has various sources, such as God, reason, and legal consciousness. 3) Philosophy in human relations and environmental law seeks to create a sustainable balance between human needs and the preservation of nature, with the aim of achieving human welfare that does not damage the welfare of other living beings and future generations.]]>
<![CDATA[Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmah]]>;
<![CDATA[Mustar]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hasba Edukasi Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71282/jurmie.v2i5.289
<![CDATA[Living law atau hukum yang hidup merupakan konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat dan berperan penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas definisi dan peran living law dalam hukum keluarga, contoh penerapannya dalam aspek perkawinan, warisan, dan pengasuhan anak, serta hubungan antara living law dengan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan serta peluang dalam harmonisasi living law dengan hukum tertulis guna menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law tetap eksis dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam penyusunan kebijakan hukum keluarga agar dapat mengakomodasi keberagaman nilai dan norma yang hidup di masyarakat.]]>
<![CDATA[Hukum di Era Post Truth ]]>
<![CDATA[Asmarita]]>;
<![CDATA[Mustar]]>;
<![CDATA[Surya Sukti]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hasba Edukasi Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71282/jurmie.v2i5.294
<![CDATA[Post-truth describes a situation where (objective) facts are no longer relevant, especially in today's society, this is because personal beliefs and feelings have more influence in forming public opinion than objective facts. This study discusses how law enforcement in the post-truth era, and the results of the study show that it can use a philosophical way of thinking.]]>
