Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Hukum dan Peradilan
Yusi Amdani
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana Yusi Amdani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art4

Abstract

Criminalization  is  an  act  against  a  criminal,  but  many  criminal  cases  are  completed  as  a  result  of  theimplementation  of  peace  by  apologizing.  This  research  focuses  on  the  following  problems:  first,  how  the reconceptualization of apologizing as the part of the punishment is reviewed in accordance with the positive law and Islamic law, and second, how the realization of the concept of apoligizing as a punishment in a criminal case is. The research method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that, first, the concept of apologizing is known in criminal law and Islamic law. Regarding the virtue of Islamic law, the concept of apologizing is able to eliminate the criminal acts; thus, the value of the apologizing concept in Islamic law can be applied in criminal law. In national criminal law, the concept of apologizing is implicitly accommodated in the peace process, which in certain criminal acts, especially in the category of minor criminal  offenses,  is  permitted  to  make  peace.  Second,  some  cases  that  can  be  given  peace  are  also determined for certain cases such as accidents in traffic, crimes committed by underage child, and other acts constituting the minor crimes by the category of complaint offenses.
FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Yusi Amdani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.371 KB)

Abstract

Perkembangan hukum di Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek dalam tindak pidana, selain manusia. Diskursus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sebenarnya relatif baru. Terkait dengan posisi korporasi dalam hukum pidana sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkembangannya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.
KONTRADIKSI PENGATURAN HUKUMAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH Andi Rachmad; Yusi Amdani; Zaki Ulya
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.2.2021.315-336

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai. Selain itu, Qanun Jinayat juga berpotensi untuk terjadinya impunitas bagi pemerintah dengan adanya Pasal 9 dan Pasal 11 Qanun No. 6 Tahun 2014 mengenai alasan pembenaran serta alasan pemaaf. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan.
Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia Andi Rachmad; Zaki Ulya; Yusi Amdani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.732

Abstract

Corruption is a special crime that is very detrimental to the country. Corruption management has been upheld by law enforcement in the framework of guaranteeing the state’s stability. Changes to the regulation on corruption eradication does not reduce the number of corruption penalties and compensation for assistance that is free from the snares of the law. This is what drives the government to make an extradition treaty with Singapore and ensnare corruption protection that can be done in Indonesia. This study discusses and examines the level of urgency of the extradition treaty in efforts to commit corruption between Indonesia and Singapore. And, challenges and efforts in realizing the extradition agreement between Indonesia and Singapore in the approval of the implementation of corruption
Co-Authors Krisna, Liza Agnesta Rachmad, Andi Zaki Ulya Zaki Ulya, Zaki