Zaki Ulya
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LEGAL STANDING LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK DENGAN UNDANG-UNDANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Ade Lista Keumala Rambe; Zaki Ulya; Meta Suriyani
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.3129

Abstract

Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan lembaga Negara pendukung yang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, namun dalam sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga Negara tersebut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 24 C. Terkait legal standing lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang dapat bersengketa dengan lembaga Negara lainnya sepanjang subjectum litis dan objectum litis memiliki nilai kepentingan konstitusionalnya. Adapun kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 sebagai tindak lanjut dari Hukum Acara sengketa kewenangan lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, namun terkait sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga yang dibentuk Undang-Undang masih dibatasi berdasarkan lembaga Negara yang dapat beracara hanya lembaga Negara yang kewenangannya dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia Andi Rachmad; Zaki Ulya; Yusi Amdani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.732

Abstract

Corruption is a special crime that is very detrimental to the country. Corruption management has been upheld by law enforcement in the framework of guaranteeing the state’s stability. Changes to the regulation on corruption eradication does not reduce the number of corruption penalties and compensation for assistance that is free from the snares of the law. This is what drives the government to make an extradition treaty with Singapore and ensnare corruption protection that can be done in Indonesia. This study discusses and examines the level of urgency of the extradition treaty in efforts to commit corruption between Indonesia and Singapore. And, challenges and efforts in realizing the extradition agreement between Indonesia and Singapore in the approval of the implementation of corruption
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Muhammad Natsir; Fuadi Fuadi; Zaki Ulya
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.281

Abstract

 ABSTRAKKeadilan sosial merupakan  tanggungjawab Negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.Kata kunci: implementasi; keadilan sosial; tanggung jawab negara; pengelolaan lingkungan. ABSTRACT The State must work toward achieving social justice for all Indonesian citizens. The state's objectives, which include achieving a just and wealthy, healthy and prosperous Indonesian society founded on Pancasila, are realized through the principles of social justice. But while people in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, the primary issue with this is that it is impossible to assess the extent of governmental obligation as stipulated in the 1945 Constitution due to the imprecise limits of responsibilities. This study aims to define social justice in environmental management in its many forms and to identify Aceh as its actualized manifestation. While residents in Aceh's special exploitation regions continue to live in poverty, their health is not assured, and there are insufficient medical facilities, the extent of accountability is unclear. The creation of a good and healthy environment is directly managed by the company while taking into consideration the state of the community. Economic development of local communities is accomplished through CSR by involving indigenous peoples who are more aware of the development structure, potential, and human resources of the local communityKeywords: implementation; social justice; state responsibility; environmental management.